Berinvestasi pada hutan dapat mengurangi kemiskinan, mendorong perekonomian yang inklusif, dan mendorong masa depan yang berketahanan alam. Baca cerita ini untuk memahami bagaimana kami mendukung perekonomian hutan di seluruh dunia, termasuk di Amazon, Ghana, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia.
Pemberian insentif kepada penduduk setempat untuk menanam bakau telah meningkatkan pendapatan, meningkatkan hasil perikanan, melindungi wilayah pesisir, dan berkontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim.
Kejelasan hak atas tanah dan penggunaan lahan telah lama diakui sebagai kunci pengelolaan lanskap berkelanjutan, stabilitas sosial, pertumbuhan inklusif, resolusi konflik, dan konservasi lingkungan. Artikel ini menunjukkan bagaimana proyek yang didukung Bank Dunia, yaitu Program Percepatan Reforma Agraria, mendukung pemetaan partisipatif dan pendaftaran hak atas tanah di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan dampaknya terhadap penghidupan masyarakat. Baca ceritanya di sini
Brazil, Republik Demokratik Kongo (DRC), dan Indonesia mempunyai tantangan yang sama dalam menyelaraskan pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian, perkayuan, pertambangan, dan pembangunan perkotaan, dengan perlindungan hutan dan jasa ekosistem yang dihasilkannya. Dengan tujuan dan tantangan yang selaras, meskipun konteksnya yang berbeda, membuka peluang berkolaborasi dan berbagi pengetahuan. Menyadari peluang-peluang ini, Bank Dunia memfasilitasi South South Knowledge Exchangek antara Brazil, Indonesia dan Republik Demokratik Kongo (DRC) pada bulan Mei 2023 dalam rangka memperkuat pengetahuan dan pemahaman para pembuat kebijakan di ketiga negara tersebut untuk mengurangi deforestasi dan membangun program yurisdiksi berskala besar yang sukses. Baca lebih lanjut tentang knowledge exchange tersebut dalam laporan hasil terbaru yang dipublikasikan di situs web South- South Facility.
Kredit foto: Bank Dunia, 2023
Artikel ini menyoroti pembelajaran dari dukungan Bank Dunia kepada program Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kegiatan pengelolaan hutan lestari di tingkat lokal, yang dapat berkontribusi pada target Indonesia untuk menjadikan kawasan hutan sebagai penyerap karbon bersih (net carbon sink) pada tahun 2030. Pembelajaran termasuk dari program Forest Investment Program II (FIP II) yang bertujuan untuk memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh Indonesia dan program Strengthening Rights and Economies of Adat and Local Communities (yang biasa dikenal sebagai Dedicated Grant Mechanism Indonesia/ DGMI) yang bekerja dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk mendapatkan akses legal atas tanah.
Jakarta, 8 November 2022 — Indonesia telah menerima pembayaran pertama (advance payment) sebesar 20,9 juta dolar AS (Rp. 320 miliar) berdasarkan kesepakatan pada penandatanganan Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) antara Pemerintah Indonesia dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia untuk kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Provinsi Kalimantan Timur. Kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa Indonesia akan menerima pembayaran hingga 110 juta dolar AS (Rp. 1,6 triliun) untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan yang terverifikasi.
Indonesia adalah negara pertama di Kawasan Asia Timur Pasifik yang menerima pembayaran dari program FCPF. Pembayaran pertama tersebut mencakup 13,5 persen dari emisi yang dilaporkan oleh Pemerintah Indonesia pada periode monitoring 2019-2020. Pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor indenden) selesai dilakukan.
Photo credit: World Bank/ Efrian M.
Indonesia merupakan rumah bagi kawasan dan keanekaragaman ekosistem mangrove terbesar di dunia. Mangrove mendukung penghidupan masyarakat pesisir, melindungi pesisir negara dari bencana, dan menyimpan 3,14 miliar ton CO2. Baca lebih lanjut tentang bagaimana Indonesia dapat melindungi ekosistem penting ini.
Jambi telah menetapkan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Hari Hutan Internasional membawa ingatan kepada salah satu kunjungan personal Staf Bank Dunia ke Provinsi Jambi pada tahun lalu, yang dimulai dari kota Jambi, yang terletak di bagian timur, hingga ke Kabupaten Kerinci di ujung barat.
Indonesia memiliki 3,36 juta hektar hutan mangrove, setara dengan lebih dari 20 persen ekosistem mangrove dunia. Blog ini menyoroti kebutuhan akan suatu pendekatan lanskap dalam pengelolaan mangrove dengan menerapkan suatu pendekatan holistik – tidak hanya melakukan restorasi mangrove melalui penanaman, tetapi juga memastikan bahwa mangrove yang ada dikelola secara berkelanjutan dengan memberikan insentif kepada masyarakat setempat, menegakkan peraturan, dan meningkatkan perencanaan tata ruang.
Di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, masyarakat desa Padang Tikar mengelola 76.000 hektar hutan bakau. Bisnis berbasis wanatani dan lebah madu mereka memperoleh keuntungan bulanan sekitar Rp 325 juta (US$ 22.000) – sebuah contoh bagaimana akses legal ke pemanfaatan hutan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat pedesaan. Kisah ini, yang diceritakan dalam buku Tosca Santoso tahun 2019, “Lima Hutan, Satu Cerita”, menjelaskan salah satu dari banyak cara masyarakat dapat berkembang ketika diberi akses hukum untuk mengelola hutan secara lestari.
Sebagai penjaga bagi tempat tinggal dan penghidupan masyarakat di garis pantai, mangrove memberikan perlindungan dari badai dan tsunami, serta mengurangi risiko banjir, genangan, dan erosi. Mangrove juga menyimpan karbon dalam jumlah besar. Temukan berbagai upaya yang telah dilakukan - oleh pemerintah hingga masyarakat - untuk mengelola ekosistem penting ini secara berkelanjutan.
Ketika gempa bumi dan tsunami 2004 memusnahkan rumah, gedung, dan jalan di Aceh, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan: membangun semuanya kembali ke kondisi sebelum bencana, atau menggunakan kesempatan untuk ‘membangun kembali dengan lebih baik’. Pemerintah memilih pilihan yang kedua, memprioritaskan kebutuhan masyarakat setempat sambil memastikan ketahanan terhadap bencana di masa depan.
Lingkungan yang sehat merupakan prasyarat bagi perekonomian untuk berkembang. Pengelolaan lanskap terpadu yang menyatukan masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan mitra masyarakat sipil dapat menyeimbangkan penggunaan lahan yang mempertimbangkan sumber pangan dan mata pencaharian, hak atas lahan restorasi, serta berbagai target iklim pembangunan. Baca blog tentang bagaimana pengelolaan lanskap terpadu diterapkan.
Abad ke-21 menjadi saksi peningkatan perlindungan secara strategis yang diberikan pemerintah terhadap hutan, untuk alasan yang baik. Perlindungan hutan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperlambat perubahan iklim dengan memungkinkan pohon, tanah, dan padang rumput melakukan fungsi alaminya untuk menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer. Bank Dunia memiliki 102 Portofolio proyek senilai $3,7 miliar yang mendukung keterlibatan transformatif secara sistemik untuk mengurangi perubahan iklim dan mendukung program kehutanan di lebih dari 50 negara, termasuk Ghana, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Meksiko, Mozambik, Nepal, Vietnam, dan Zambia.
Secara global, deforestasi yang terjadi di Sumatra mengancam hutan tropis dan keanekaragaman hayati secara signifikan. Untuk mengantisipasi tekanan yang terjadi dari berbagai sector, Pemerintah Indonesia mengembangkan pendekatan pengelolaan lanskap yang unik di Jambi yang dapat digunakan sebagai model untuk mengurangi emisi penggunaan lahan di seluruh Indonesia.
Pada tanggal 27 November 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia dan Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/ FCPF) Bank Dunia menandatangani perjanjian untuk membuka hingga US$110 juta guna menurunkan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan hingga 2025.
World Bank insights from the high-panel discussion in “Global Landscapes Forum: Peatlands Matter” held in May 2017 on why developing a stronger partnership among government, private sector and civil society is the cornerstone to achieve Indonesia’s peatland restoration target.
Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi peristiwa ulah manusia tahunan dengan sekitar 2.356 titik api terdeteksi di Sumatera dan Kalimantan antara Januari dan Agustus 2016. Bagaimana mencegahnya terjadi lagi di masa depan?
Sebuah pengalaman di lapangan dalam menemukan keberhasilan pengelolaan lanskap berkelanjutan di Indonesia: Mendukung petani kecil dan tindakan Pemerintah untuk memulihkan pengembangan lahan gambut – langkah ke arah yang benar.
