Skip to Main Navigation

Indonesia Sustainable Oceans Program

Berita & Kegiatan Acara

Image

Kecerdasan Buatan dan Teknologi Drone dapat meningkatkan identifikasi jenis dan volume sampah di Jawa

Mei 2022

Indonesia merupakan salah satu penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Walaupun begitu, dengan adanya berbagai kolaborasi antar akademisi dan komunitas pembangunan yang terjadi akhir-akhir ini, inovasi melawan sampah plastik dalam mengidentifikasi sampah plastik di sungai-sungai di Indonesia diharapkan agar dapat mengalami peningkatan. Dalam lokakarya antar Pusat Penelitian Kecerdasan Buatan Jerman (DFKI) dan PT LAPI Institut Teknologi Bandung (ITB), para peneliti dan insinyur di lapangan berkumpul untuk mengungkap bagaimana kecerdasan buatan dan teknologi drone dapat membantu mengidentifikasi jenis dan volume sampah di masing-masing daerah. Data yang dikumpulkan dari solusi ini dapat membantu melacak asal-usul sampah, yang pada akhirnya dapat membantu membentuk kebijakan plastik dan pengelolaan sampah yang lebih ketat. Mattis Wolf dari DFKI mengungkapkan kegembiraannya melihat lebih banyak lokasi sampel untuk penerapan teknologi ini di Indonesia, dengan lima muara sungai di Jawa yang sedang berlangsung dan lebih banyak lagi di pulau Bali yang akan dimulai dalam waktu satu bulan ke depan. Ini sejalan dengan tujuan Pemerintah Indonesia agar dapat meningkatkan penggunaan teknologi seperti ini untuk mendukung target pengurangan sampah plastik laut sebesar 70% pada tahun 2025.

Image

COREMAP-Coral Triangle Initiative – program hibah kecil

Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) Pemerintah Indonesia, yang didanai oleh Bank Dunia dan Global Environment Facility, secara bertahap tetapi secara signifikan telah meningkatkan kapasitas ilmu dan pengelolaan selama 23 tahun.

 

Sebagai bagian dari fase ketiga, yang dinamakan COREMAP-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI), proyek ini meluncurkan serangkaian hibah kecil pada tahun 2020 untuk mendukung dua kawasan konservasi laut yang signifikan secara nasional, Raja Ampat dan Laut Sawu. Hibah kecil tersebut telah diselesaikan dan memberikan dukungan bagi prakarsa-prakarsa seperti infrastruktur kecil untuk ekowisata, pengawasan masyarakat terhadap penangkapan ikan ilegal, dan implementasi rencana aksi nasional untuk spesies yang terancam. Pada tanggal 24 Maret 2022, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), melalui Indonesia Climate Change Fund Trust (ICCFT), menyelenggarakan lokakarya, di Sorong, Papua Barat, untuk mensosialisasikan keberhasilan dan pelajaran yang dipetik dari program hibah kecil. Program ini berkontribusi terhadap konservasi dan restorasi habitat pesisir kritis di Raja Ampat dan Laut Sawu, terumbu karang, mangrove, dan lamun, serta mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut yang efektif. Pengelolaan berbasis masyarakat menjadi fokus utama dari program ini.  Program peningkatan kapasitas diberikan kepada masyarakat setempat di tiga kawasan konservasi laut di Raja Ampat dan di kawasan konservasi laut terbesar di Indonesia, Laut Sawu, di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang dilakukan antara lain mendukung program ekowisata berbasis masyarakat seperti pembangunan infrastruktur skala kecil (misalnya, pusat informasi ekowisata dan pembangkit listrik tenaga surya di Taman Nasional Perairan Laut Sawu; pusat informasi ekowisata dan stasiun pengamatan satwa laut di Suaka Alam Perairan Raja Ampat) , penyusunan rencana bisnis, pelatihan kejuruan untuk pemandu ekowisata, dan melakukan penilaian kelayakan untuk pengembangan wisata satwa laut berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Program ini juga mendukung kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir, mendorong pengelolaan perikanan berbasis hak untuk perikanan skala kecil, dan dukungan untuk kegiatan pengawasan berbasis masyarakat.

 

Sri Yanti JS, Direktur Kelautan dan Perikanan - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa program tersebut memberikan contoh yang baik untuk upaya perlindungan lingkungan hidup sembari meningkatkan mata pencaharian masyarakat, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Selain itu, Sri Yanti juga menekankan bahwa komitmen kuat dari para pemangku kepentingan diperlukan untuk memelihara infrastruktur yang ada dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat jangka panjang dari pengelolaan efektif kawasan konservasi laut.

Image

Lokakarya Pengelolaan Sampah Laut dan Aksi Bersih Mangrove

Untuk mendukung keberhasilan konferensi tingkat tinggi G20 yang akan diselenggarakan pada bulan November 2022, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa sampah dikelola dengan baik di Bali. Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan pengelolaan sampah di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Pemerintah juga berencana membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengelolaan Sampah – Reduce Reuse Recycle (TPS3R) di Denpasar untuk mengurangi timbulan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, dan menjalin kerja sama dalam kegiatan bersih-bersih dengan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat.

 

Pada tanggal 24-25 Maret 2022, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, bersama dengan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut dan didukung oleh Bank Dunia melalui Indonesia Oceans, Marine Debris and Coastal Resource Multi-Donor Trust Fund, mengadakan Lokakarya Pengelolaan Sampah Laut dan Aksi Bersih Mangrove di Provinsi Bali. Lokakarya ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali dan provinsi sekitar, sektor swasta, pengelolaan sampah dan masyarakat setempat yang menangani sampah laut. Lokakarya tersebut diawali dengan kegiatan bersih-bersih pantai dan penanaman mangrove di hari pertama, dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi tentang tantangan sampah laut yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung serta perspektif ilmiah dan hasil pemodelan pergerakan sampah laut di Laut Bali yang disampaikan oleh I Gede Hendrawan dari Universitas Udayana dan Rinny Rahmania dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gery Benchegib, pendiri Sungai Watch, menyampaikan paparan tentang peran masyarakat dan bahwa Sungai Watch telah memasang penghalang sampah di beberapa sungai di Bali untuk mencegah kebocoran sampah ke laut. Dalam sesi diskusi, para peserta lokakarya membahas tentang aksi pengelolaan sampah yang telah mereka lakukan dan tantangan yang mereka hadapi. Hasil lokakarya ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan rencana tindak lanjut pengelolaan sampah di Bali.

Image

Kecerdasan Buatan dan teknologi drone dapat meningkatkan identifikasi jenis dan volume sampah di Jawa

Indonesia merupakan salah satu penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Walaupun begitu, dengan adanya berbagai kolaborasi antar akademisi dan komunitas pembangunan yang terjadi akhir-akhir ini, inovasi melawan sampah plastik dalam mengidentifikasi sampah plastik di sungai-sungai di Indonesia diharapkan agar dapat mengalami peningkatan. Dalam lokakarya antar Pusat Penelitian Kecerdasan Buatan Jerman (DFKI) dan PT LAPI Institut Teknologi Bandung (ITB), para peneliti dan insinyur di lapangan berkumpul untuk mengungkap bagaimana kecerdasan buatan dan teknologi drone dapat membantu mengidentifikasi jenis dan volume sampah di masing-masing daerah. Data yang dikumpulkan dari solusi ini dapat membantu melacak asal-usul sampah, yang pada akhirnya dapat membantu membentuk kebijakan plastik dan pengelolaan sampah yang lebih ketat. Mattis Wolf dari DFKI mengungkapkan kegembiraannya melihat lebih banyak lokasi sampel untuk penerapan teknologi ini di Indonesia, dengan lima muara sungai di Jawa yang sedang berlangsung dan lebih banyak lagi di pulau Bali yang akan dimulai dalam waktu satu bulan ke depan. Ini sejalan dengan tujuan Pemerintah Indonesia agar dapat meningkatkan penggunaan teknologi seperti ini untuk mendukung target pengurangan sampah plastik laut sebesar 70% pada tahun 2025.

Image

Pemerintah Indonesia meluncurkan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahap II (2021-2025)

Berbagai pemangku kepentingan terlibat dalam pengelolaan kawasan laut dan pesisir di Indonesia. Implementasi kebijakan terkait kelautan di bidang ini membutuhkan tindakan dari berbagai tingkat pemerintahan dan kementerian/lembaga. Bank Dunia terus mendukung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), melalui program Indonesia Oceans, Marine Debris and Coastal Resource Multi-Donor Trust Fund (Oceans MDTF), dalam memperkuat koordinasi untuk menyusun strategi dan rencana untuk mengelola laut Indonesia secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi tantangan terkait koordinasi multi-sektor, pemerintah Indonesia telah mengembangkan Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), yakni instrumen regulasi untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan terkait kelautan di seluruh lembaga pemerintah. KKI menjelaskan tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan memberikan resolusi yang lebih baik untuk tujuan pembangunan laut disertai dengan rencana aksi nasional dan indikator kinerja utama.

 

Melalui Oceans MDTF, Bank Dunia menyalurkan bantuan finansial dari mitra pembangunan dalam bentuk bantuan teknis, termasuk mendukung proses penyusunan rencana aksi dua tahun yang dipimpin oleh Kemenko Marves dan melibatkan 44 lembaga pemerintah. Pada tanggal 22 Februari 2022, Pemerintah Indonesia menerbitkan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahap II Tahun 2021-2025 melalui Peraturan Presiden. Rencana tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah, dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi sektor dan kegiatan pembangunan terkait kelautan.

 

Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahap II terdiri dari tujuh pilar, yakni:  Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut; Tata Kelola dan Kelembagaan Laut; Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan; Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut; Budaya Bahari; dan Diplomasi Maritim. Rencana aksi tersebut terdiri dari 374 kegiatan multi-sektor di bawah 52 program, dijalankan oleh 40 kementerian/lembaga hingga tahun 2025, melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan publik dan swasta di tingkat pusat dan daerah.

Image

Membuka Pintu Investasi Bisnis Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia

Desember 2021

Di bawah World Bank Indonesia Sustainable Oceans Program (ISOP), Coastal Fisheries Initiative-Challenge Fund (CFI-CF) terus mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam membuka peluang peningkatan investasi di sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia. Sebagai bagian dari proyek ini, bantuan teknis diberikan kepada bisnis untuk mendukung pengembangan jalur investasi perikanan yang bertanggung jawab di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 2021, bekerja sama dengan Planet Partnerships, salah satu dari enam bisnis yang didukung oleh CFI-CF, Mina Bahari 45 (MB 45), mempresentasikan business case mereka untuk pertama kalinya di Indonesia Investment Promotion Forum “Investment Acceleration for Marine and Fisheries Businesses”. Presentasi ini memaparkan rute bisnis yang jelas, yang diterima dengan baik oleh para pakar investasi selama acara. Kesempatan ini semakin menyoroti pentingnya berbagi pengetahuan, berkolaborasi, dan dukungan bisnis dari berbagai pemangku kepentingan publik dan swasta dalam mempercepat investasi untuk ekonomi yang berkelanjutan dan biru di Indonesia.

Image

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) tentang Kemitraan Kawasan Konservasi Laut (KKL)

Oktober 2021

Bank Dunia berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam menginformasikan kebijakan untuk mempercepat ekonomi biru dengan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Melalui Oceans Multi-Donor Trust Fund, Bank Dunia berupaya untuk memperkuat efektivitas Kawasan Konservasi Laut (KKL). KKL yang dikelola dengan baik memberikan banyak manfaat ekologi, sosial dan ekonomi, seperti melestarikan keanekaragaman hayati, membangun kembali stok ikan dan meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan 20 juta hektar KKL yang efektif dikelola pada tahun 2024.

 

Indonesia telah membentuk lebih dari 196 KKL, yang sebagian besar dikelola di tingkat provinsi. Namun pemerintah provinsi memiliki kesenjangan yang signifikan dalam sumber daya manusia dan kapasitas keuangan untuk berhasil mengelola KKL ini. Berdasarkan analisis dan kesenjangan kebijakan pada mekanisme pembiayaan berkelanjutan untuk KKL, Bank Dunia telah mendukung pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengembangkan mekanisme kemitraan dan pembiayaan berkelanjutan, dengan KKL Alor sebagai percontohan. Hal ini penting untuk memperkuat efektivitas dan menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang yang tetap untuk pengelolaan KKL.

 

Kerjasama antara Bank Dunia dan Pemerintah NTT telah dilakukan dalam penerbitan Peraturan Gubernur tentang KKL Kemitraan dan Kelembagaan Kolaborasi. Peraturan ini berfungsi sebagai kedudukan hukum yang memungkinkan pengelolaan kolaboratif dan kemitraan untuk KKL, termasuk investasi sektor swasta. Pengelolaan KKL secara kolaboratif, yang melibatkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan tata kelola KKL, merupakan strategi yang berhasil untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KKL. Peraturan ini juga menjadi peraturan tingkat provinsi pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur operasionalisasi pendekatan kolaboratif untuk mencapai pengelolaan KKL yang sangat efektif.

Image

Mempercepat perusahaan rintisan (Start-up) perikanan Indonesia: Jangkauan pada Angel Investors

Oktober 2021

Perusahaan rintisan perikanan memainkan peran penting dalam sektor perikanan Indonesia dengan menyediakan akses pasar dan sumber keuangan baru, baik bagi nelayan dan petani skala kecil. Start-up ini telah membantu banyak nelayan skala kecil (pesisir atau pedalaman) untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, daya tawar yang lebih tinggi di pasar, peningkatan kapasitas bisnis, dan secara langsung atau tidak langsung mempromosikan tujuan sosial seperti pengentasan kemiskinan dan menutup kesenjangan gender. Banyak perusahaan rintisan juga mengakui, dan menanggapi, permintaan pasar akan keberlanjutan dan ketertelusuran.

 

Sebagai bagian dari proyek Coastal Fisheries Initiative – Indonesia Challenge Fund (CFI-CF), Bank Dunia melanjutkan kerjasama dengan Digifish (platform startup kelautan dan perikanan Indonesia) dengan menyelenggarakan acara networking antara startup, Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP), dan Angel Investors Network (Angin). Acara ini bertujuan untuk menampilkan sembilan startup kelautan dan perikanan pemula yang mencari investasi awal yang akan membantu mereka melewati rintangan pertama dalam perjalanan mereka.

 

Key takeaways dari acara tersebut meliputi:

- Sektor kelautan dan perikanan adalah sektor yang dinamis dengan startup yang sangat aktif. Sementara beberapa startup telah mendapatkan investasi, beberapa masih membutuhkan dukungan investasi awal dari Angel Investors. Lima (5) pitch dari sembilan startup cukup menjanjikan dan berpotensi untuk memecahkan masalah termasuk masalah keberlanjutan dalam konteks lingkungan dan sosial.

- Angin menyajikan informasi tentang seluk beluk angel investor, dan yang lebih penting bagaimana startup pemula ini bisa memenangkan investasi dari angel investor ini.

- KKP mempresentasikan beberapa langkah dan dukungan untuk membantu bisnis di sektor ini berkembang, termasuk tunjangan pajak dan inisiatif startup baru. KKP juga mendorong sinergi antara dunia usaha, investor, dan pemerintah.


Mengingat pernyataan KKP bahwa startup teknologi dapat membantu menghubungkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ke pasar atau rantai pasokan, acara lanjutan yang menghubungkan UMKM dengan startup sedang dipertimbangkan untuk diadakan.

Image

Carbon Outlook (CO2) Knowledge Exchange Series

September 2021

Bank Dunia berkomitmen untuk terus mendukung agenda Pemerintah Indonesia, termasuk dalam upaya implementasi Penetapan Harga Karbon/ Carbon Pricing Instruments (CPI). Bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bank Dunia menyelenggarakan Seri Carbon Outlook (CO2) Knowledge Exchange yang bertujuan untuk membahas pengetahuan tentang konsep dan implementasi CPI dan praktik terbaik dari negara lain. Sementara sesi pertama berfokus pada pendahuluan CPI, sesi mendatang akan melakukan diskusi lebih mendalam pada setiap Instrumen dan implementasi efektif ke dalam strategi nasional.

 

Presentasi di sini.

Image

Peluncuran Laporan Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia

March 2020

Pada tanggal 25 Maret, Bank Dunia  meluncurkan laporan Oceans for Prosperity, menyoroti rekomendasi kebijakan untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi biru - Ini termasuk memastikan masa depan perikanan yang berkelanjutan; mewujudkan potensi pariwisata Indonesia; mengelola sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan; dan mengatasi permasalahan sampah plastik di laut. Tonton rekamannya di sini.

Image

Cuplikan laporan Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy di Indonesia

27 January 2021

Memastikan transisi yang lancar dan berkelanjutan menuju Ekonomi Biru atau Ekonomi Laut Berkelanjutan adalah prioritas utama bagi Pemerintah Indonesia. Kajian Bank Dunia menyajikan serangkaian rekomendasi kebijakan seputar pengelolaan pesisir, perikanan berkelanjutan, pariwisata pesisir dan laut, serta pengurangan plastik di laut dalam laporan bertajuk "Laut untuk Kesejahteraan." Rekomendasi kebijakan juga menyoroti pentingnya membangun kembali dengan lebih baik dan lebih biru sebagai bagian dari rencana pemulihan COVID-19. Para penulis laporan menyampaikan pandangannya dalam webinar internal Bank Dunia pada tanggal 27 Januari lalu. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS, Bapak Arifin Rudiyanto, turut hadir memberikan wawasan tentang arah kebijakan Indonesia bagi pembangunan sektor kelautan, kelautan, dan perikanan Indonesia. Laporan lengkap akan segera disebarluaskan secara eksternal dalam beberapa bulan mendatang.

Image

DigiFish 2020: Mempercepat Inovasi Digital di Sektor Perikanan

15 December 2020

In this 3rd edition of Digifish, this event will discuss the policy directions in the field of fisheries innovation, the development progress and impact of startups and presenting the farmers / fishermen who have taken advantage of digital innovation. The aim is none other than to continue accelerating the impact of innovation ecosystem.

Image

Indonesia Mengimbau Keahlian Eropa untuk mengoptimalkan pengumpulan limbah laut

21 September 2020

Indonesia termasuk salah satu penyumbang polusi plastik laut terbesar. Menanggapi keadaan darurat ini, pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi bencana yang berdampak buruk bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi. Rencana nasional pencemaran laut bertujuan untuk mengurangi sampah plastik hingga 70% antara sekarang dan 2025. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah beralih ke CLS, anak perusahaan dari Center National d'Etudes Spatiales (CNES) dan Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), serta kepada lembaga penelitian pengembangan IRD untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kemana perginya limbah ini di wilayah laut Indonesia. Program ini didukung oleh badan pembangunan Prancis AFD dan Bank Dunia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan baru tentang bagaimana plastik laut dan sampah lain dari sungai dan kota besar hanyut, terakumulasi, dan hanyut ke darat untuk memprioritaskan dan mengoptimalkan pengumpulan di laut dan di darat.

Image

COREMAP-CTI Meluncurkan Fase Ketiga dan Terakhirnya dengan Enam Proyek Baru yang didukung oleh Bank Dunia

17 Agustus 2020

Setelah berbulan-bulan musyawarah, Coral Reef Rehabilitation and Management Program–Coral Reef Initiative (COREMAP–CTI) dengan bangga mengumumkan proyek-proyek yang dipilih dari Call for Proposals COREMAP-CTI. Enam proyek terpilih akan fokus pada: Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan oleh Masyarakat secara Berkelanjutan di Raja Ampat; Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan oleh Masyarakat secara Berkelanjutan di Laut Sawu; Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Jenis Terancam; Dukungan Implementasi terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu / Integrated Coastal Zone Management (ICZM) di Provinsi Papua Barat; Dukungan untuk Kelompok Pengawasan Masyarakat (POKMASWAS); dan Akses Area Pengelolaan Sumber Daya Perikanan untuk Masyarakat Setempat Proyek terpilih telah mendapatkan hibah antara IDR 8,671,000,000 dan IDR 19,492,350,000 untuk diberikan sampai akhir tahun 2022.

Image

Program Lautan Sejahtera Siap Mendukung Reformasi Ekonomi Kelautan Indonesia

2 Juni 2020

Sumber daya laut Indonesia berkontribusi senilai lebih dari 280 miliar dolar AS dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi setiap tahunnya, atau lebih dari seperempat PDB. Namun, pengelolaan yang belum memadai serta degradasi yang terjadi pada sektor perikanan dan sumber daya pesisir yang diakibatkannya mengancam nilai ekonomi dan ekologis kelautan Indonesia, juga bagi mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung padanya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bertekad untuk mengembangkan dan menjadikan ekonomi kelautan Indonesia lebih berkelanjutan. Bank Dunia mendukung visi ini dengan membentuk program Lautan Sejahtera (LAUTRA) yang berkontribusi kepada penanganan prioritas utama pemerintah, termasuk bagi pengembangan ekonomi kelautan Indonesia yang telah menjadi prioritas jangka panjang sejak 2014. Program ini juga akan berkontribusi kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN 2020-2024). Program LAUTRA akan menggerakkan upaya peningkatan manajemen perikanan dan ekosistem pesisir serta mata pencaharian masyarakat pesisir melalui penerapan investasi terpadu dan perubahan kebijakan, dengan fase awal yang berfokus pada Indonesia Timur.

Image

Pemerintah Indonesia Merilis Playbook Komunikasi untuk Perubahan Perilaku dalam upaya Mengatasi Polusi Plastik

5 Mei 2020

Pemerintah Indonesia bertekad untuk mengatasi masalah polusi plastik yang terus mencemari perairannya. Rencana Aksi Pemerintah Indonesia untuk Polusi Plastik menguraikan bahwa Indonesia memiliki waktu hingga tahun 2025 untuk mengurangi polusi plastik sebesar 70 persen. Komponen utama dari rencana ini adalah mengupayakan perubahan perilaku penduduk ke arah lebih baik dalam mengurangi penggunaan plastik. Untuk mengimplementasikan komponen ini, Kementerian Koordinator Bidang Kelautan dan Investasi, dengan dukungan dari Bank Dunia, telah merilis satu set yang berisi empat buku pedoman (playbook) komunikasi perubahan perilaku untuk memberdayakan masyarakat setempat dan para pemudanya di seluruh pelosok negeri untuk memulai inisiatif, acara, dan kampanye mereka sendiri mengenai penggunaan plastik. Tujuannya adalah untuk menjadikan playbook ini sebagai tuan rumah (host) pada platform pengetahuan daring yang akan digunakan sebagai perhentian utama (one-stop-shop) bagi upaya Gerakan Indonesia Bersih Indonesia—sebuah kampanye nasional untuk lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat di seluruh Indonesia.

Image

Oceans Multi Donor Trust Fund Menyoroti Momentum Penting dan Rencana ke Depan

30 Maret 2020

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) telah mencapai kemajuan signifikan dan menunjukkan potensi besar untuk memajukan Agenda Lautan Nasional Indonesia. Para anggota Komite Pengarah (Steering Committee) dari Kemenkomarves, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan mitra pembangunan (Norwegia dan Denmark), serta Bank Dunia berpartisipasi dalam Rapat Komite Pengarah yang dikelola oleh Oceans-Multi Donor Trust Fund (Oceans-MDTF) Bank Dunia pada tanggal 2 Juni 2020.
 
Pada rapat ini disoroti berbagai capaian Pemerintah Indonesia dalam tahun fiskal terakhir, termasuk meningkatnya upaya analitis terhadap berbagai kebijakan kelautan di Indonesia; penerbitan empat buku pedoman komunikasi perubahan perilaku untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai; dan dukungan teknis yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pesisir dan sumber daya laut. Rencana kerja dan pelaksanaan secara strategis Oceans-MDTF untuk tahun fiskal yang akan datang disahkan oleh para anggota Komite Pengarah, dan diharapkan untuk memperdalam pengetahuan tentang agenda lautan, meningkatkan pemahaman tentang berbagai kegiatan yang didanai oleh dana perwalian melalui komunikasi lebih lanjut dan keterlibatan para pemangku kepentingan, dan memperkuat kolaborasi lintas-sektoral tentang berbagai program berbasis kelautan.

Image

PROBLUE Trust Fund mendukung Tujuan Indonesia menuju Ekonomi Biru

30 Maret 2020

Indonesia ingin mencapai tujuan ambisius untuk mereformasi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan agar menjadi lebih berkelanjutan. Bank Dunia terus mendukung tujuan ini melalui PROBLUE Trust Fund yang baru-baru ini menggelontorkan dana hibah senilai 775.000 dolar AS untuk studi analitis yang akan mendukung persiapan program Lautan Sejahtera — LAUTRA (Oceans for Prosperity), yaitu investasi Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia yang berfokus pada peningkatan pengelolaan perikanan, mata pencaharian masyarakat di kawasan pesisir, dan pengelolaan ekosistem di seluruh kawasan Timur Indonesia. PROBLUE adalah suatu dana perwalian multi-donor (multi-donor trust fund) yang mendukung pengembangan sumber daya kelautan dan pesisir secara terintegrasi, berkelanjutan, dan sehat di seluruh dunia, serta akan membantu Bank Dunia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia untuk menetapkan rencana praktis dalam upaya mencapai tujuan LAUTRA. Studi yang didukung oleh PROBLUE akan menghasilkan serangkaian rekomendasi, di antaranya tentang operasionalisasi sistem Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP), sistem untuk dukungan sosial dan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir, dampak perubahan iklim terhadap sektor perikanan Indonesia dan masyarakat pesisir, dan pengembangan mekanisme pembiayaan investasi terkait sektor kelautan. Keputusan pendanaan tersebut menunjukkan dukungan yang kuat terhadap visi Indonesia tentang ekonomi kelautan secara berkelanjutan dan kepercayaan terhadap LAUTRA sebagai salah satu jalan mewujudkan visi ini.




Image

Mengenai ISOP

Indonesia Sustainable Oceans Program mendukung transisi Indonesia ke ekonomi biru dengan meningkatkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diperoleh dari ekosistem pesisir dan lautan yang sehat.
Selengkapnya Arrow