Perbaikan Akuntabilitas dari Pembelanjaan Infrastruktur Di tingkat Pemerintah Lokal

Sinopsis

Proyek Desentralisasi dan Pemerintah Lokal, atau LGDP, bertujuan untuk memperkuat proses pengalihan dana ke pemerintah daerah, yang disebut sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga dana tersebut dapat digunakan lebih efisien dan efektif. Dari tahun 2011 ke 2014, sebanyak 78 pemerintah daerah membangun 1.467 unit infrastruktur, termasuk jalan, fasilitas air dan sanitasi dan saluran irigasi, dengan proses yang diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau disingkat BPKP. LGDP menawarkan berbagai insentif untuk pemerintah lokal demi memanfaatkan DAK secara efektif, dan juga mengembangkan sistem pelaporan berbasis web. Seiring dengan banyaknya pemerintah daerah yang memperbaiki akuntabilitasnya, pada akhir 2014 LGDP disetujui untuk menerima tambahan pendanaan, agar proyek ini dapat berkembang ke30 provinsi dan 450 pemerintah daerah. 

Tantangan

Pada tahun 2011, demokratisasi di Indonesia juga memulai proses desentralisasi. Kini, Indonesia terdiri oleh lebih dari 500 pemerintah daerah otonom, yang berpotensi untuk mempercepat pertumbuhan di wilayahnya namun  bergantung pada kiriman dana dari pemerintah pusat. Pada tahun 2012, lebih dari 32 persen dari anggaran pemerintah ditransfer ke pemerintah daerah, dan dana itu mengisi lebih dari 90 persen anggaran pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) secara eksplisit dirancang untuk mendanai investasi infrastruktur, dan mencakup hampir 20 persen dari seluruh anggaran pembelanjaan negara untuk infrastruktur di Indonesia. Tapi tidak ada kerangka sistematik untuk mengawasi dan mengevaluasi efektivitas dan akuntabilitas pengeluaran DAK ini. Tanpa melihat apakah ada atau tidak keberhasilan kinerja pemerintah daerah, mereka tetap menerima transfer DAK. Diperlukan insentif yang berbasis prestasi demi mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan prestasinya.

Pendekatan

LGDP menghubungkan pencairan DAK dengan hasil kerja, yaitu berapa jumlah unit infrastruktur yang dibangun, misalnya jalan, fasilitas air dan sanitasi, atau saluran irigasi. Internal auditor pemerintah yakni BPKP secara khusus diberikan mandat untuk memeriksa secara independen konstruksi dari unit yang dibangun itu, dan laporan verifikasinya menjadi basis dari pencairan dana bagi pemerintah daerah. Demi memperbaiki proses pelaporan dan akuntabilitas, sebuah sistem berbasis web, atau WBRS, dikembangkan secara khusus untuk proyek ini, agar pemerintah daerah dapat memasukkan laporan kemajuan proses implementasi DAK, baik mengenai keuangan dan proses teknis, sepanjang tahun.  LGDP juga menawarkan dana insentif bagi pemerintah daerah yang berprestasi baik. Sebagai tambahan, melalui berbagai kegiatan pendukung, termasuk pelatihan dalam bidang teknis, keuangan maupun  pengamanan (safeguards), LGDP memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan BPKP.

Capaian

LGDP – yang dalam tahap pertama proyek ini melibatkan 78 pemerintah daerah di 5 provinsi – telah membantu upaya pemerintah dalam memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas pengiriman DAK ke pemerintah daerah. Hasilnya mencakup:  

• Perbaikan akuntabilitas pelaporan. Lebih dari 80 persen dari 209 pemerintah daerah yang berpartisipasi memasukkan laporan keuangan dan implementasi DAK  menggunakan WBRS. Tingginya tingkat kesuksesan sistem pelaporan berbasis online ini meyakinkan pemerintah untuk mengembangkan penggunaan WBRS secara nasional. Ruang lingkup WBRS telah diperluas secara signifikan; sistem tersebut akan mengawasi semua penggunaan DAK, selain infrastruktur. 
• Dari tahun 2011 ke 2014, BPKP telah memverifikasi 1.467 kontrak infrastruktur DAK di tangan pemerintah yang ikut berpartisipasi. Berdasarkan verifikasi ini, per bulan Desember 2015, pencairan dana LGDP untuk hasil DAK mencapai $265,9 juta. Pencairan ini mewakili sekitar 59 persen dari total pembelanjaan pemerintah untuk infrastruktur DAK di pemerintah daerah yang berpartisipasi selama periode ini. 
• Pada tahun 2014, auditor negara BPKP memverifikasi investasi infrastruktur senilai $77,7 juta, yang dikelola 78 pemerintah daerah. Berdasarkan hasil verifikasi, sebanyak $43,2 juta telah dibayarkan pemerintah, dan insentif sebesar $4,3 juta telah dicairkan untuk pemerintah daerah yang berpartisipasi. 
• Pada bulan Agustus 2016, BPKP akan menunjukkan metode verifikasi dan hasilnya kepada negara-negara lain di kawasan Asia Timur dan Pasifik.  Kementerian Keuangan juga diharapkan untuk berbagi pengalamannya kepada negara-negara lain di kawasan mengenai kesuksesan LGDP dalam melaksanakan  pengawasan dan evaluasi.

Kontribusi Kelompok Bank Dunia

Pada tahap pertama proyek , yaitu dari tahun 2011 ke 2014, sebanyak $220 juta dari pendanaan IBRD telah dicairkan untuk membiayai hasil pembangunan yang telah diverifikasi. Pada September 2014, pendanaan tambahan IBRD sebesar $500 juta telah disetujui sebagai bagian dari tahap kedua proyek, yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2018. The Global Partnership for Output Based Aid, GPOBA, telah menyediakan dana perwalian (trust fund) sebesar $1,24 juta untuk pelatihan teknis dan pertukaran pengetahuan yang dihubungkan dengan verifikasi hasil oleh BPKP, seperti halnya pembuatan buku pegangan untuk verifikasi dan buku pegangan, berjudul Infrastruktur Yang Baik Dan Buruk.

Mitra Kerja

Implementasi dari LGDP mencakup koordinasi antara beberapa lembaga pemerintah pusat. Direktur Jenderal dari Perimbangan Fiskal Kementerian Keuangan memimpin manajemen proyek secara keseluruhan. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggungjawab untuk mengeluarkan dan memperbaharui Unit Biaya Referensi (Reference Unit Costs) yang digunakan untuk mengkalkulasi pencairan biaya. Auditor negara BPKP memverifikasi hasil akhir yang dikerjakan pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional juga terlibat dalam pengawasan, pengendalian dan evaluasi dari implementasi proyek dan upaya pendekatan ke pemerintah daerah

Langkah Ke Depan

Dengan pembiayaan tambahan, kini pendekatan LGDP meluas hingga ke 30 provinsi. Pada tahun 2015, 209 pemerintah daerah telah mengambil bagian, dan pada 2018, hingga 450 pemerintah daerah diharapkan dapat berpartisipasi. Proyek ini kini juga mencakup subproyek sanitasi. Semua perkembangan ini, termasuk ekspansi dari WBRS,  menunjukkan faktor terpenting untuk langkah berikut, yakni rasa kepemilikan yang kuat dari pemerintah, yang akan mendukung keberlangsungan proyek.

Penerima Manfaat

“Kemitraan kami dengan Bank Dunia melalui program LGDP mungkin kecil dari skala pinjamannya, kalau dibandingkan dengan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi proyek ini telah membantu kami melayani pemerintah daerah lebih baik dan memperbaiki akuntabilitas DAK, melalui pelaporan yang baik dan verifikasi langsung dari BPKP,” kata Sumito, mantan Kepala Divisi untuk Kerjasama Asing, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

“Keterlibatan kami dengan LGDP membuat kami lebih antusias memasukkan laporan teknis menggunakan WBRS. Hal ini membantu kami merencanakan dengan lebih baik akan investasi lokal. Insentif yang disediakan LGDP mendorong kami memperbaiki kualitas pembangunan fasilitas air dan sanitasi dan merencanakan proyek yang lebih baik lagi untuk ke depan. Insentif ini juga membantu daerah kami memperbaiki pengawasan dan evaluasi proyek DAK,” kata Nurbaiti, Kepala Sub-divisi dari Pengawasan dan Evaluasi dari Kabupaten Bangkalan di Jawa Timur.