Konferensi tahunan dengan fokus memastikan manfaat lebih besar dari belanja publik
BALI, 11 Mei 2017 - Berbagi pengalaman tentang cara melakukan belanja yang lebih di bidang pendidikan bisa membantu negara-negara mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, menurut para pejabat pemerintah dari seluruh Asia yang menghadiri Konferensi Pleno ke-7 Jaringan Manajemen Pengeluaran Publik di Asia (Public Expenditure Management Network in Asia atau PEMNA).
Lebih dari 100 pejabat keuangan publik dari 13 negara Asia berkumpul di Bali, Indonesia, untuk membahas tantangan dalam mencapai hasil kinerja yang lebih baik melalui perbaikan belanja layanan pendidikan. Contohnya, meningkatkan capaian pendidikan di negara tuan rumah Indonesia tetap menjadi tantangan, terlepas dari alokasi APBN sebesar 20 persen untuk pendidikan.
"Pendidikan merupakan investasi bagi setiap bangsa. Bagi setiap pemerintah, memberikan manfaat yang sepadan untuk uang yang dikeluarkan dalam layanan pendidikan selalu menjadi aspek penting dari tantangan pengelolaan belanja publik, "kata Rudy Widodo, Direktur Pengelolaan Kas Negara di Kementerian Keuangan RI.
Di banyak negara, pemerintah daerah sekarang bertanggungjawab menyelengarakan pendidikan, membuat semakin pentingnya untuk memastikan bahwa satuan kerja pemerintah daerah bisa mengelola anggaran dan melacak pengeluaran serta capaian yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
Topik yang ditekankan dalam konferensi yang bertema Pengeluaran Publik untuk Pendidikan - Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan, berkisar dari mengintegrasikan tinjauan kajian belanja ke dalam proses penganggaran dana pendidikan, hingga menilai keefektifan alokasi anggaran yang pro-masyarakat miskin dalam menangani kemiskinan dan ketimpangan.
Peserta menyambut baik kesempatan untuk berbagi pengalaman masing-masing. "Kami ingin mempelajari tantangan apa yang dihadapi cara mengatasinya oleh negara anggota lain dalam proses pelaksanaan reformasi mereka, sehingga kami tidak perlu mengalami hal yang sama dalam upaya implementasi kami," kata Amelita Castillo, Asisten Sekretaris di Departemen Filipina Anggaran dan Manajemen.
Sebagai sebuah jaringan yang mendukung proses saling belajar, para praktisi keuangan publik jaringan ini yang berasal dari Asia Timur dan Pasifik, PEMNA menjadi forum penting untuk berbagi pengetahuan, dan menjadikan konferensi tahunannya sebagai tempat berkumpul anggota dua komunitas praktiknya, yaitu Anggaran dan Bendahara, untuk membahas berbagai pilihan kebijakan untuk melakukan reformasi manajemen keuangan publik.
"Peer-to-peer learning semakin diakui sebagai cara yang efektif dan inspiratif untuk meningkatkan kapasitas. Dalam kurun waktu yang singkat, PEMNA telah berkembang menjadi platform dimana para pejabat bisa secara terbuka membicarakan keberhasilan dan tantangan mereka terkait reformasi manajemen keuangan publik,” kata Miki Matsuura, Spesialis Sektor Publik dari Bank Dunia. "Membangun kesuksesan hingga saat ini, PEMNA berusaha untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan negara-negara di wilayah lain."
Sejak 2012, Korea Institute of Public Finance (KIPF) berfungsi sebagai Sekretariat PEMNA. "Kami berterimakasih kepada para anggota dan mitra bahwa mereka telah menanggapi dengan sukarela dan antusias dalam melangkah maju untuk memberi momentum dan kepemimpinan dalam tugas bersama untuk mengembangkan PEMNA ke dalam kesuksesannya sekarang," kata John Kim, Kepala Sekretariat PEMNA.
Juga penting bagi keberhasilan PEMNA sebagai platform terbuka untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, adalah menjadi kontribusi keuangan dan dukungan dari pemerintah Korea. "Korea telah lulus dari status negara berpendapatan menengah dan menjadi negara berpendapatan tinggi. Kami telah menerapkan banyak reformasi dan tidak semuanya berhasil. Saya tidak ingin negara lain mengulangi beberapa kesalahan yang telah kita buat. Korea bersedia memperluas pengalaman kami ke negara lain, baik keberhasilan maupun tantangan," kata Byong Yol Woo, Direktur Jenderal di Divisi Manajemen Kinerja Fiskal Kementerian Strategi dan Keuangan Korea.
