Laporan baru menyebut pola belanja saat ini perlu disesuaikan agar lebih berorientasi pada perbaikan kualitas pendidikan dan dapat menyekolahkan lebih banyak siswa di tingkat pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi
Jakarta, 14 Maret, 2013 – Menurut sebuah laporan baru dari Bank Dunia tentang pembiayaan pendidikan di Indonesia, pola belanja yang berlaku saat ini perlu diubah guna meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki capaian belajar. Laporan Education Public Expenditure Review (Tinjauan Belanja Publik di Sektor Pendidikan) yang diluncurkan hari ini menyebutkan, meskipun anggaran pendidikan Indonesia kini mencapai 20 persen dari APBN, meningkatnya pembiayaan pendidikan dalam beberapa tahun terakhir belum membuahkan capaian pendidikan yang diharapkan.
“Tinjauan Belanja Publik ini mengkaji capaian-capaian Indonesia di sektor pendidikan selama satu dekade terakhir dan juga menyoroti tantangan-tantangan besar yang masih menghadang. Laporan ini menekankan perlunya pendanaan pendidikan yang lebih efektif, jika anggaran pendidikan yang lebih besar diharapkan berdampak positif pada kualitas pendidikan” kata Spesialis Pendidikan Bank Dunia untuk Indonesia, Mae Chu Chang, dalam acara peluncuran laporan yang digelar bersama Universitas Paramadina, Pemerintah Kerajaan Belanda dan uni Eropa.
Dalam laporannya, Bank Dunia menyebut bahwa meningkatnya belanja publik di sektor pendidikan telah sangat bantu memperluas akses, dan meningkatkan angka partisipasi sekolah selama satu dekade terakhir, terutama di kalangan siswa miskin. Kendati demikian, peningatkan angka partisipasi ini lebih terlihat di tingkat wajib belajar 9 tahun, yakni sekolah dasar dan level pendidikan menengah pertama . Sementara akses terhadap level pendidikan menengah atas -dan perguruan tinggi – walau meningkat secara rata-rata – masih tergolong sangat rendah di kalangan siswa miskin. Selain itu, skor Indonesia dalam sejumlah tes internasional menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah, dan belum menunjukkan perkembangan signifikan. Segala kemajuan dari segi akses hanya akan berarti jika siswa-siswa dapat lulus sekolah dengan sejumlah keterampilan mendasar
“Mandat Indonesia untuk mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan adalah bukti nyata bahwa Indonesia sangat berkomitmen terhadap pendidikan generasi penerusnya,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle. ”Kedepannya, Indonesia perlu mengkaji ulang dan mengubah pola pembiayaan pendidikannya. Hal ini diperlukan agar siswa-siswa yang ikut program wajib belajar bisa tamat dengan sejumlah keterampilan mendasar yang lebih baik. Hal ini juga akan bantu meningkatkan jumlah siswa yang akan lanjut ke jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi, dan lantas meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang begitu besar jumlahnya di Indonesia.”
Dibawah pola pembiayaan pendidikan saat ini, porsi anggaran yang cukup besar dialokasikan untuk membayar gaji guru serta membiayai program sertifikasi guru. Anggaran yang dibutuhkan untuk membayar gaji guru meningkat tajam seiring dengan meningkatnya jumlah guru secara keseluruhan, dan jumlah ini terus meningkat meskipun Indonesia merupakan salah satu negara dengan rasio siswa-guru paling rendah di dunia. Dan meskipun program sertifikasi guru telah bantu memperbaiki kesejahteraan guru, belum terlihat adanya bukti bahwa program sertifikasi ini lantas diikuti dengan semakin membaiknya performa siswa. Sementara itu, menurut standar internasional, alokasi anggaran untuk pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi di Indonesia masih tergolong rendah. Karena itu, pola pembiayaan yang berlaku sekarang tampaknya tidak akan membawa dampak signifikan pada perbaikan kualitas pendidikan serta akses pasca-wajib belajar 9 tahun bagi siswa miskin.
Guna memperbaiki pola pembiayaan pendidikan, laporan Education Public Expenditure Review menyoroti perlunya memperbaiki efisiensi, ekuitas dan performa. Laporan ini merekomendasikan adanya: realokasi sumber daya ke tingkat-tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta program beasiswa siswa miskin; peningkatan dukungan dari pemerintah daerah ke sekolah-sekolah; serta perbaikan perencanaan anggaran, transparansi dan akuntabilitas.
