Tokyo, 13 Februari 2012 – Banjir di daerah perkotaan merupakan tantangan yang serius dan makin meningkat bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di Asia Timur, yang menekankan suatu kebutuhan yang mendesak untuk memasukkan manajemen risiko banjir ke dalam perencanaan umum daerah perkotaan, menurut buku pedoman Bank Dunia baru yang diterbitkan hari ini.
“Kota-Kota dan Banjir: Pedoman Manajemen Risiko Banjir Perkotaan Terpadu untuk Abad ke-2”, yang diluncurkan hari ini, memberikan pedoman operasional untuk mengelola risiko banjir dalam kaitannya dengan urbanisasi, peningkatan populasi dan tren perubahan iklim jangka panjang.
“Meluasnya urbanisasi seringkali menimbulkan daerah-daerah kumuh dengan infrastruktur dan layanan yang minim, meningkatkan kerentanan mereka terhadap banjir. Fakir miskin menerima dampak yang paling besar, terutama perempuan dan anak-anak,” kata Pamela Cox, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Wilayah Asia Timur dan Pasifik. “Tetapi urbanisasi yang cepat juga berarti kita memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang tepat sejak awal, sehingga kota-kota dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menjaga jiwa dan harta milik.”
Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi, dan wilayah Asia Timur dan Pasifik, bersama-sama dengan Asia Tenggara, memiliki risiko yang tinggi. Pada 30 tahun terakhir, jumlah banjir di Asia merupakan 40 persen dari jumlah banjir di seluruh dunia. Lebih dari 90 persen dari populasi dunia yang rentan terhadap banjir tinggal di Asia.
Dengan transisi negara-negara berkembang di wilayah tersebut menjadi masyarakat perkotaan secara umum, pemusatan penduduk dan harta benda telah membuat banjir di daerah perkotaan menjadi semakin merugikan dan sulit untuk dikelola. Selain kerugian ekonomi secara langsung, banjir juga membawa pengaruh jangka panjang seperti kehilangan kesempatan pendidikan, penyakit dan penurunan gizi, yang dapat mengikis tujuan-tujuan pembangunan.
Menurut buku pedoman itu, cara yang paling efektif untuk mengelola risiko banjir adalah mengambil pendekatan terpadu yang menggabungkan upaya-upaya terstruktur maupun tidak terstruktur–dari konstruksi kanal-kanal air dan tanggul hingga alternatif yang lebih alami seperti lahan basah, cekungan penyimpan dan penyangga alami, dan juga sistem peringatan dini dan kampanye kesadaran masyarakat. Kuncinya adalah mendapatkan keseimbangan yang tepat. Fasilitas-fasilitas yang dibangun mungkin tidak dapat menghadapi bencana alam dengan tingkat yang melampaui kapasitas rancangan mereka. Risiko-risiko yang kini dihadapi dapat berubah di masa depan sebagai dampak dari pesatnya urbanisasi dan perubahan iklim, sehingga dibutuhkan solusi yang fleksibel. Banyak dari ide-ide tersebut sudah diterapkan di Indonesia, yang sangat rentan terhadap bencana alam yang termasuk banjir.
“Di kota Jakarta, yang mengalami banjir berulang, Bank Dunia kini membantu pemerintah lokal untuk melakukan rehabilitasi pada jalur-jalur dan kanal air, dan juga memperkuat koordinasi antara badan-badan nasional dan lokal,” kata Stefan Koeberle, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia. “Menuju ke depan, manajemen risiko banjir harus disertakan di dalam pengaturan dan perencanaan daerah perkotaan, untuk mengikuti cepatnya laju urbanisasi di Indonesia.”
Terdapat banyak alat bantu yang tersedia untuk lebih memahami risiko banjir dan bahayanya. Sistem peramalan banjir berbasis web merupakan suatu alat yang efektif untuk menyebarluaskan data hidrologis dan hidro-meteorologis kepada sejumlah besar penggunanya. Pemetaan risiko dan kerentanan sangatlah berharga dalam mengarahkan sumberdaya yang sesuai untuk melindungi masyarakat dan aset-aset ekonomi utama. Komunikasi juga berperan besar dalam meningkatkan kesadaran dan memperkuat persiapan. Buku pedoman itu mengingatkan bahwa bencana-bencana yang tidak terlalu besar dapat dilupakan dalam waktu kurang dari tiga tahun, sehingga penyertaan manajemen risiko banjir sedini mungkin ke dalam perencanaan kota menjadi semakin penting.
Karena risiko banjir tidak dapat dilenyapkan secara tuntas, perencanaan akan pemulihan yang cepat juga harus dilakukan, dengan menggunakan pembangunan kembali sebagai suatu kesempatan untuk membangun masyarakat yang lebih kuat dan aman yang memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi banjir di masa depan.
Buku pedoman itu disusun dengan dukungan pendanaan dari Global Facility for Disaster Reduction and Recovery. Para mitra termasuk Japan International Cooperation Agency.
