Ekonomi provinsi tumbuh di atas rata-rata nasional, namun infrastruktur dan kualitas SDM tetap menghambat pembangunan
Jakarta, 9 November 2011 – Studi baru dari Bank Dunia menyebutkan, perekonomian Jawa Timur tumbuh stabil dan secara rata-rata diatas angka pertumbuhan nasional dalam kurun 5 tahun terakhir, yakni sebesar 6,7 persen pada tahun 2010. Hal ini didorong sektor pertanian dan industri pengolahan, dan didukung sumber daya manusia yang tersedia. Kendati demikian, masih terdapat sejumlah hambatan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Khususnya, belum ada perubahan signifikan dalam pola belanja daerah; kualitas infrastruktur masih perlu ditingkatkan; begitu juga kualitas sumber daya manusia.
Menurut Analisa Pengeluaran Publik Jawa Timur 2011, belanja di tingkat provinsi lebih terfokus pada belanja bagi hasil dan bantuan keuangan bagi daerah bawahan untuk sektor-sektor sosial, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Sementara di tingkat kabupaten /kota, belanja terbesar dialokasikan kepada belanja pegawainya. Dengan ini, Jawa Timur masih dapat meningkatkan belanja daerah di sektor infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan kabupaten/kota. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan arus barang, orang, dan informasi ke pusat-pusat kegiatan perekonomian.
Kualitas SDM tenaga kerja juga perlu ditingkatkan dengan cara menuntaskan program Wajib Belajar 9 tahun dan sekolah menengah 12 tahun. Pada tahun 2010, lebih dari 52 persen angkatan kerja di Jawa Timur hanya berpendidikan SD atau bahkan lebih rendah. Terdapat jurang yang lebar antara penduduk pedesaan dan perkotaan dalam hal akses terhadap pendidikan menengah karena jumlah sekolah menengah yang terbatas, distribusi sekolah yang tidak merata dan biaya pendidikan menengah yang relatif tinggi. Hal ini menjadi salah satu penyebab Jawa Timur memiliki tingkat upah minimum dan upah bulanan rata-rata paling rendah dibanding provinsi lain di Indonesia.
“Jika dilihat dari sisi kewilayahan, pola pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur menunjukkan adanya wilayah yang sangat maju dan wilayah yang masih tertinggal. Agar pola pertumbuhan ini menjadi lebih berimbang, pemerintah provinsi dapat meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan untuk memungkinkan penduduk daerah tertinggal lebih memaksimalkan manfaatnya. Pembangunan infrastruktur juga dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perekonomian yang menjadi tulang punggung provinsi, khususnya pertanian dan industri,” kata Stefan Koeberle, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia.
“Sekitar 42,5 persen dari seluruh tenaga kerja Jawa Timur terserap di sektor pertanian, namun sektor ini memiliki produktivitas paling rendah dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya,” kata Gregorius Pattinasarany, Ekonom Senior Bank Dunia untuk Desentralisasi dan Pembangunan Daerah. “Untuk mengurangi kemiskinan di Jawa Timur, pemerintah provinsi butuh strategi untuk menarik pekerja ke sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Strategi juga dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta mempromosikan usaha non-tani seperti industri pedesaan skala kecil.”
Analisa Pengeluaran Publik Jawa Timur 2011 juga menyatakan, pemerintah provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan dalam memposisikan APBD sebagai instrumen untuk mempercepat tercapainya sasaran-sasaran pembangunan di berbagai sektor. APBD juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan secara signifikan, sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
