Jakarta, 16 Desember 2010 – Triwulanan Ekonomi Indonesia terbaru yang diluncurkan oleh Bank Dunia hari ini menyoroti penguatan aliran modal yang masuk ke Indonesia sepanjang tahun 2010 dan dampak peningkatan harga-harga komoditas yang belakangan dijumpai.
Aliran masuk modal, terutama aliran portofolio, disebabkan oleh tingginya yield Indonesia, kuatnya prospek pertumbuhan dan peningkatan kelayakan kredit dibandingkan ekonomi-ekonomi dengan penghasilan yang lebih tinggi. Aliran tersebut membawa manfaat, seperti menurunkan biaya pendanaan, tetapi juga dapat meningkatkan keprihatinan terhadap ekonomi makro dan kehati-hatian kebijakan. Sementara itu permintaan dari pasar-pasar kekuatan ekonomi baru (terutama Cina) bersama dengan ekspansi moneter di Amerika Serikat dan negara-negara lain juga membantu mendorong harga-harga komoditas non-energi naik, termasuk harga bahan pangan dan bahan baku. Kedua tren global tersebut mendukung posisi neraca pembayaran Indonesia tetapi juga membawa risiko karena adanya potensi pembalikan arah aliran modal dan meningkatnya inflasi di masa depan, terutama terhadap harga bahan pangan.
“Tantangannya adalah untuk memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang muncul sebagai akibat tingginya aliran masuk modal dan harga komoditas, disamping juga mengelola resikonya,” kata Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Shubham Chaudhuri. “Termasuk di antaranya, sebagai contoh, meningkatkan insentif bagi penanaman modal asing, untuk membantu mengalihkan aliran masuk ke investasi dengan jangka yang lebih panjang”.
Pertumbuhan di Indonesia melambat pada triwulan III, umumnya karena faktor-faktor domestik, seperti gangguan yang berhubungan dengan cuaca terhadap pertanian, pertambangan dan penggalian. Sebagai akibatnya, Bank Dunia sedikit merivisi turun ramalan pertumbuhan tahun 2010-nya sebesar 0,1 poin persentase menjadi 5,9 persen. Goncangan pasokan pertanian dan meningkatnya harga komoditas mempengaruhi harga bahan pangan domestik, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan inflasi headline pada bulan November. Melihat ke tahun 2011, tren-tren positif dalam investasi dan kekuatan konsumsi swasta diperkirakan akan berlanjut, dan Bank Dunia meramalkan adanya penguatan tipis pertumbuhan menjadi 6,2 persen.
Pada jangka menengah, untuk mencapai sasaran pertumbuhan sebesar 7 persen yang ditetapkan oleh Pemerintah , Indonesia harus melakukan investasi pada prasarana kritis dan kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja. APBN 2011 yang baru disahkan adalah suatu langkah positif dengan peningkatan alokasi belanja modal, begitu juga upaya-upaya tambahan untuk menangani rintangan-rintangan pencairan anggaran belanja. Seiring dengan pergerakan Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan, modal asing tampaknya akan semakin memegang peranan – terutama jika sistem peraturan di Indonesia memiliki kepastian dan konsistensi yang lebih besar, dan pemerintah berusaha memperbaiki konektivitas – di dalam dan antar pulau-pulau Indonesia dan dengan dunia internasional.
“Melangkah ke depan, Indonesia dapat membuat pertumbuhan menjadi lebih inklusif dengan kebijakan-kebijakan yang mengatasi kerentanan terhadap kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar,” kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle. “Hal ini membutuhkan penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi kaum miskin dan mendekati miskin, serta memberikan jaring pengaman bagi mereka yang terkena dampak kejadian-kejadian yang mempengaruhi kesehatan, daya beli atau mata pencaharian.”
Selain meliput ramalan dan perkembangan terbaru ekonomi, edisi Triwulanan Ekonomi Indonesia kali ini juga menganalisis berbagai topik yang berhubungan dengan kemiskinan dan pelayananmasyarakat. Termasuk di dalamnya adalah tantangan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pasokan air dan sanitasi dan tempat tinggal di perkotaan; program asuransi kesehatan Jamkesmas bagi kaum miskin; pelaksanaan program bantuan langsung tunai nasional bagi rumah tangga miskin yang telah lewat; dan bagaimana informasi pengawasan dan evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman akan kemampuan Pemerintah untuk menyampaikan pelayananan dan akses terhadap layanan dasar.
