1 Juli, 2010 – Hari ini Kebijakan Akses Informasi Bank Dunia yang baru diberlakukan, memberikan akses terhadap semakin banyak informasi dibandingkan masa-masa sebelumnya, terutama mengenai kegiatan Dewan serta proyek-proyek yang sedang berjalan.
Kebijakan, yang disetujui oleh Dewan Direktur Eksekutif pada bulan November 2009, merupakan perubahan besar bagi Bank Dunia dan kebijakan ini sudah diakui oleh komunitas pembangunan sebagai pergeseran mendasar dalam pendekatan, yang menjadi standar baru bagi organisasi-organisasi internasional. Kebijakan ini didasarkan pada undang-undang informasi yang diadopsi oleh India dan Amerika Serikat.
“Kebijakan yang baru ini merupakan suatu perubahan besar bagi Bank Dunia terhadap pendekatan dalam keterbukaan informasi, transparansi, saling-bagi pengetahuan, dan akuntabilitas,” ucap Robert B. Zoellick, Presiden Bank Dunia. “Publik sekarang mempunyai akses terhadap berbagai macam informasi yang jauh lebih luas daripada sebelumnya, terutama informasi mengenai proyek-proyek yang sedang disiapkan dan sedang dilaksanakan, serta kegiatan Dewan.”
Bersamaan dengan serangkaian reformasi yang sudah berjalan - dari peningkatan kekuatan pengambilan suara (voting) negara-negara berkembang atas Dewan Eksekutif sampai pada penyediaan akses bebas terhadap simpanan data pembangunan Bank Dunia melalui Initiatif Data Terbuka (Open Data Initiative) - kebijakan baru ini menjadikan Bank Dunia sebuah mitra yang jauh lebih efektif bagi negara-negara berkembang, lembaga-lembaga internasional yang lain, dan lembaga-lembaga masyarakat madani (CSO) melalui cara kerjanya yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel.
Pergeseran Pendekatan
Melalui pendekatan baru ini, Bank Dunia tidak lagi sekedar menyebutkan informasi apa saja yang dapat dibuka, sekarang Bank Dunia dapat membuka semua informasi, yang tidak termasuk kedalam daftar pengecualian. Sebagai contoh, akan lebih banyak lagi informasi yang dapat diakses terkait dengan keputusan-keputasan penting semasa perencanaan dan pelaksanaan proyek,. Termasuk juga keputusan atas rapat-rapat pengkajian konsep proyek, misi-misi supervisi proyek dan kajian proyek tengah semester.
Dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas ini akan memperbolehkan pengawasan yang lebih ketat atas proyek-proyek yang didanai Bank Dunia, alhasil, pembangunan yang lebih baik. Disamping itu, Kebijakan Akses Informasi ini akan membuat masyarakat luas lebih dapat mengakses informasi, serta merta memberikan kesempatan dalam pelacakan penggunaan dana publik dengan lebih baik.
Jenis-jenis informasi yang masuk dalam daftar pengecualian meliputi : informasi pribadi; komunikasi di kantor para Direktur Eksekutif; prosiding Komisi Etik, informasi yang terkait dengan hak istimewa ahli hukum – klien; informasi yang akan membahayakan keamanan dan keselamatan; informasi yang diberikan negara-negara anggota dan pihak ketiga secara rahasia; masalah administrasi korporasi; informasi deliberatif; informasi keuangan; informasi yang dibatasi dalam sebuah model keterbukaan lain (misalnya, Kelompok Evaluasi Independen, Panel Pengawasan dan Integrity Vice Presidency) dan informasi investigatif lainnya.
Ribuan Dokumen Dapat Diakses
Bank Dunia sudah membuka lebih dari 17.000 dokumen terdahulu dari arsipnya, yang sekarang bisa diakses di website Bank Dunia. Materi ini mencakup dokumen akhir atas kerja ekonomi dan sektor, laporan sektor, laporan penyelesaian pelaksanaan dan laporan penyelesaian proyek, laporan penilaian staff, lampiran teknis, dan strategi bantuan untuk negara tertentu tertanggal sebelum 1 Juli 2005, serta laporan dan memorandum Presiden Bank Dunia tertanggal sebelum 1 Juli, 1990.
Kebanyakan informasi Bank Dunia dapat diakses melalui website, dan lebih dari 100 Pusat Informasi Publik diseluruh dunia. Untuk informasi yang belum bisa diakses di website, masyarakat dan para pemangku kepentingan yang berminat dapat meminta informasi di www.worldbank.org/wbaccess. Situs ini akan terhubung dengan sistem pelacakan baru yang secara otomatis menunjuk nomor kasus atas permintaan tersebut dan akan melacak dan menandai permintaan itu pada unit yang cocok agar dapat ditanggapi.
Melalui sistem ini, Bank Dunia akan mencatat penerimaan permintaan dalam waktu lima hari kerja dan biasanya akan memberikan jawaban komprehensif atau, bergantung pada kompleksitas permintaan tersebut, status permintaan dalam waktu 20 hari kerja.
Kebijakan baru ini juga memberikan ruang bagi hak banding, apabila seorang pemohon yakin akses terhadap informasi yang seharusnya dapat diperoleh sesuai kebijakan yang baru ini ditolak secara tidak wajar atau secara tidak masuk akal , atau apabila ada keinginan masyarakat luas untuk mengesampingkan beberapa pengecualian kebijakan tertentu yang membatasi informasi yang diminta (lihat kotak).
Kebijakan ini disusun melalui konsultasi eksternal dan internal yang diadakan di 33 negara dan melalui website Bank Dunia. Kebijakan ini mencerminkan pandangan negara-negara anggota, organisasi-organisasi masyarakat madani, para akademisi, para anggota parlemen, media, sektor swasta, organisasi-organisasi internasional, lembaga-lembaga donor dan staff Bank Dunia.
Panel Banding untuk Informasi telah di bentuk
Sebagai bagian atas Kebijakan Akses Informasinya yang baru, Bank Dunia sudah menetapkan sebuah Dewan Banding untuk Akses Informasi yang independen dan terdiri dari tiga anggota. Dewan ini berperan penting dalam proses yang memungkinkan pihak menyatakan banding pada saat permintaan mereka untuk memperoleh informasi ditolak oleh Bank Dunia.
Dewan ini akan bertugas sebagai tingkat banding kedua dan terakhir untuk tuduhan bahwa Bank Dunia secara tidak masuk akal dan tidak layak menolak akses informasi yang umumnya terbuka sesuai dengan kebijakan ini.
Para anggota Dewan Banding, untuk dua tahun kedepan terhitung dari tanggal 1 Juli 2010 adalah: Wajahat Habibullah, Daniel J. Metcalfe dan Olivier Schrameck.
Habibullah sekarang adalah Ketua Komisioner Informasi, Komisi Informasi Pusat India, dan seorang pakar ternama dalam bidang akses informasi.
Metcalfe sekarang adalah Profesor Pembantu dalam Bidang Hukum di Washington College of Law, Universitas Amerika. Dia mempunyai keahlian baik di pemerintahan dan bidang hukum dalam masalah-masalah kebebasan informasi. Mr. Metcalfe bekerja untuk Kantor Informasi dan Privasi di Kementrian Hukum Amerika Serikat sejak berdirinya pada tahun 1981 sampai dia pensiun dari pemerintahan tahun 2007. Sekarang dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif “Kolaborasi mengenai Kerahasiaan Pemerintah,” sebuah proyek akademis non-partisan yang bergelut pada kajian keterbukaan dan kerahasiaan pemerintah.
Schrameck sekarang merupakan Presiden Bagian Kajian dan Laporan Conseil d’Etat, dan merupakan seorang ahli hukum terkemuka di Pengadilan Tinggi Administrasi di Perancis, Dewan Penasehat Negara Perancis. Dia adalah seorang ahli yang terkenal dalam bidang rancangan undang-undang legislatif, undang-undang pemerintahan (undang-undang administrasi dan konstitusi), kebebasan sipil dan hak asasi manusia.
