WASHINGTON, 9 September 2015 – Kawasan Asia Timur dan Pasifik terus mencatat banyak kemajuan dalam hal inklusi ekonomi perempuan, meskipun beberapa negara mengalami hambatan, menurut laporan terbaru Kelompok Bank Dunia, berjudul Women, Business and the Law 2016 yang diluncurkan pada hari ini.
Menurut laporan yang disiapkan tiap dua tahun ini, semua negara di kawasan Asia Timur Pasifik, kecuali Taiwan, Tiongkok, setidaknya memiliki satu aturan yang menyulitkan perempuan untuk mendapat pekerjaan atau memulai usaha. Brunei Darussalam dan Malaysia termasuk negara di kawasan yang paling mengekang; masing-masing menerapkan lebih dari 10 aturan yang menghambat perempuan memanfaati peluang ekonomi.
Edisi terbaru dari laporan ini mencakup 173 negara di seluruh dunia. Di kawasan Asia Timur dan Pasifik laporan, cakupan menambah sehingga menjadi 18 negara, termasuk Brunai Darussalam, Myanmar, Timor-Leste dan Tonga.
Laporan ini menemukan kemunduran dalam kemajuan ekonomi perempuan. Di Laos, misalnya, aturan tenaga kerja tidak lagi mewajibkan remunerasi yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama, seperti kondisi sebelumnya.
Di negara-negara lain di kawasan, antara lain Tiongkok, Fiji, Mongolia, Myanmar, Papua New Guinea, Thailand dan Vietnam, beberapa pekerjaan tertentu di luar jangkauan perempuan. Beberapa halangan berlaku untuk sebuah industri secara keseluruhan, misalnya untuk sektor pertambangan di Papua New Guinea. Sementara, di negara lain perlarangan berlaku untuk pekerjaan dengan tugas khusus, seperti mengemudi beberapa jenis traktor pertanian tertentu di Vietnam.
Hanya 16 dari 173 negara yang dicakup dalam laporan memiliki sistem pajak yang menguntungkan laki-laki, dan tujuh di antaranya berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Fiji, Indonesia, Laos, Malaysia, dan Filipina.
Meskipun ada perbedaan dan kemunduran, menurut laporan ini kawasan Asia Timur dan Pasifik telah menghasilkan kemajuan besar untuk terciptanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam dua tahun terakhir. Misalnya, di Tonga, yang belum lama ini mengesahkan peraturan pertama untuk melindungi perempuan dari kekerasan rumah tangga. Karena hal tersebut, Myanmar menjadi satu-satunya negara di kawasan yang tidak memiliki aturan menentang kekerasan rumah tangga.
Dalam hal manfaat bagi orangtua, Laos memperkenalkan cuti dibayar bagi seorang ayah, serta memperpanjang masa cuti melahirkan bagi ibu. Singapura mulai memberikan cuti bagi ayah selama satu minggu. Hanya Papua New Guinea dan Tonga yang diukur oleh laporan ini – dan dua dari hanya empat negara secara global – sebagai tidak memberikan cuti dibayar bagi ibu yang melahirkan.
Negara-negara di kawasan juga menunjukkan beberapa kebijakan yang inovatif dalam mendukung peluang ekonomi perempuan. Singapura misalnya, merupakan salah satu dari tiga negara yang memberi kredit dan potongan pajak bagi perempuan. Dan, dari 46 negara di dunia yang mewajibkan akses kredit yang tidak membedakan gender empat negara (Hong Kong SAR, Tiongkok; Mongolia; Filipina; dan Vietnam) berasal dari kawasan Asia Timur dan Pasifik.
Laporan lengkap dan dataset tersedia di http://wbl.worldbank.org
Tentang Women, Business and the Law:
Women, Business and the Law mengukur bagaimana hukum, regulasi dan lembaga membedakan perempuan dan laki-laki dalam cara yang berdampak pada insentif atau kemampuan bagi perempuan untuk bekerja atau memulai dan menjalankan sebuah usaha. Laporan ini mengalisa perbedaan hukum berdasakan gender di 173 negara, yang mencakup tujuh bidang: akses institusi, menggunakan property, mendapat pekerjaan, memberi insentif untuk bekerja, urusan pengadilan, dan melindungi perempuan dari kekerasan. Laporan ini diterbitkan tiap dua tahun sekali.
