Tambahan Dana USD $500 Juta Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Proyek Infrastruktur
WASHINGTON, DC, SEPT 30, 2014 – Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui tambahan dana sebesar US$500 juta untuk Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi. Dana ini akan digunakan untuk perbaikan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melaksanakan proyek-proyek infrastruktur.
“Akuntabilitas pemerintah daerah berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Semakin akuntabel, semakin bagus pelayanannya. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran di daerah untuk proyek-proyek infrastruktur yang sangat vital, seperti jalan, saluran irigasi, penyediaan air bersih dan sanitasi,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chaves.
Ketika Indonesia memulai desentralisasi satu dekade lalu, tanggungjawab pelayanan publik pindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Beberapa daerah tumbuh maju, tetapi beberapa daerah lain mengalami penurunan kualitas pelayanan.
Tambahan dana ini merupakan jawaban atas permintaan Pemerintah Indonesia yang ingin memperluas cakupan proyek ini ke 30 dari 34 provinsi yang ada. Empat yang dikecualikan adalah provinsi yang memiliki status otonomi, yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, Papua Barat dan ibukota Jakarta. Dana tambahan ini adalah fase kedua dari proyek serupa yang dimulai pada tahun 2010.
“Kunci dari proyek ini adalah menghubungkan insentif berbasis kinerja, pengawasan yang ketat dan peningkatan kapasitas untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di tingkat daerah. Mewujudkan desentralisasi di negara yang kompleks seperti Indonesia, membutuhkan dukungan berupa 'sekrup-sekrup kecil' yang dapat meningkatkan kualitas belanja publik ,” kata Taimur Samad, Spesialis Senior Bidang Perkotaan dari Bank Dunia.
Proyek ini akan dilaksanakan melalui perbaikan-perbaikan pelaporan keuangan dan teknis. Proyek ini juga akan meningkatkan upaya monitoring pelayanan publik yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahunan dan dana kontribusi dari pemerintah daerah.
Target lain dari proyek ini adalah peningkatan kapasitas dalam bidang manajemen keuangan, manajemen pengadaan, perencanaan investasi dan perawatan, safeguards management dan memastikan akuntabilitas terjadi di semua lini proyek pembangunan di tingkat daerah.
Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi tolak ukur proyek ini, dimana pelaksanaannya melibatkan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melakukan verifikasi kinerja pemerintah daerah dan pengadaan sistem pelaporan pembiayaan yang memenuhi syarat dan berbasis online.
