JAKARTA, 12 Nopember 2013 – Bank Dunia baru menandatangani persetujuan dengan Indonesia’s Port Corporation (IPC), atau Pelindo II, untuk menyediakan ‘advisory service’, bagian dari upaya untuk memajukan agenda pemerintah mendukung konektivitas.
‘Reimbursable Advisory Service’ dari Bank Dunia tersebut, atau RAS, diharapkan dapat dapat membantu menciptakan strategi untuk memperbaiki sistem logistik Indonesia, dengan mengidentifikasi serangkaian prioritas kebijakan yang dapat mengurangi biaya logistik pengiriman barang.
“Reimbursable advisory services umum digunakan untuk negara-negara berpendapatan menengah di Eropa Timur dan Amerika Latin. Kami selalu berusaha untuk menjajaki berbagai cara guna memperluas kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia,” ucap Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Axel van Trotsenburg.
Biaya logistik yang tinggi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut laporan “Indikator Kinerja Logistik” tahun 2012 dari Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke 59 dari 155 negara, jauh berada di belakang negara-negara berpendapatan menengah lainnya di kawasan. Contohnya, seringkali lebih murah untuk mengimpor jeruk dari China daripada mendatangkan dari kepulauan lain di Indonesia. Konektivitas logistik yang buruk juga menghambat potensi kawasan, karenanya tingginya beban biaya transport
Investasi yang lebih besar untuk infrastruktur sangat diperlukan, namun investasi Indonesia untuk infrastruktur di periode 2010 – 11 merupakan salah satu yang paling rendah di Asia, hanya mencapai kurang dari 4 persen dari PDB. China, Thailand, dan Vietnam menghabiskan lebih dari 7 persen dari PDB mereka masing-masing untuk infrastruktur.
"Biaya logistik diseluruh Indonesia mencapai 24 persen PDB, lebih tinggi dari negara-negara tetangga. Apabila kita dapat menekan biaya dan memperbaiki kualitas logisitk serta sistem transportasi maka kita akan dapat memperbaiki akses Indonesia ke pasar internasional dan meningkatkan perdagangan dengan pesat,” ucap Henry Sandee, spesialis perdagangan senior di Bank Dunia.
Dibawah nota kesepemahaman (MoU) yang ditandatangani dengan Bank Dunia bulan Mei yang lalu, IPC juga mengutarakan minat untuk menjajaki pendanaan untuk studi kedua, mengenai pengembangan pelabuhan di Indonesia.
