Bali, 10 Juli 2012 – Setidaknya 290 pengambil kebijakan dan delegasi dari 46 negara berkumpul pada hari ini di Bali dalam “Pertemuan Pejabat Tinggi Kerja Sama Selatan-Selatan” yang bertemakan “Kepemimpinan Nasional Negara Berkembang sebagai Simpul Jaringan Pengetahuan”.
Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, "Tujuan pertemuan adalah untuk mendorong pertukaran pengetahuan dalam rangka kerja sama Selatan Selatan. Dalam pertemuan tersebut ini didiskusikan peluang, tantangan dan pengalaman dalam membangun dan mengembangkan institusi-institusi yang dapat berperan sebagai ‘simpul-simpul jaringan pertukaran pengetahuan atau knowledge hubs’ – mengumpulkan pembelajaran dan membangun jaringan pengetahuan secara lebih sistematis."
Lebih lanjut, Menteri Armida menyampaikan bahwa pertukaran pengetahuan merupakan salah satu instrumen penting untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal, dan menguatkan kapasitas nasional. Banyak sekali praktek dan pengalaman terbaik yang justru dapat diperoleh dari negara-negara berkembang, dan dapat dijadikan masukan untuk merespon berbagai persoalan pembangunan. Yang perlu dilakukan adalah memastikan bagaimana pengalaman dan praktek-praktek terbaik tersebut dapat diperoleh dan dibagi. Dalam konteks inilah, pemerintah, praktisi dari negara-negara berkembang ingin belajar langsung dari sesama negara berkembang lainnya, antarnegara, dan antarkawasan.
Dalam pertemuan dua hari, 10-12 Juli 2012, yang diadakan oleh Pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan UN Development Program (UNDP), para peserta akan mempresentasikan berbagai pengalaman, pengetahuan dan tantangan di masing-masing negaranya dalam melaksanakan dan membangun pusat pertukaran pengetahuan. Institusi yang akan memberikan presentasi antara lain, mulai dari Singapore’s Cooperation Enterprise dan Pusat Penelitian Agrikultur dan Transfer Teknologi di Brazil (Embrapa), sampai dengan badan kerjasama pembangunan internasional yang didirikan oleh Colombia and Mexico.
Di Bali, para peserta diharapkan untuk memperkenalkan simpul-simpul jaringan pusat-pusat pengetahuan yang diprakarsai dan dipimpin oleh negaranya, dan memperkuat jaringan antara praktisi di negara-negara berkembang. Beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan ini, terutama pada hari ke 2 adalah antara lain penguatan kelembagaan, the art of knowledge exchange, koordinasi, kerjasama bilateral dan triangular, pelibatan pemangku kepentingan, pendanaan yang berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi.
"Selama ini, kerjasama pembangunan selalu mengenai transfer uang, teknologi, dan solusi dari negara maju ke negara berkembang. Kini, solusi pembangunan dapat datang dari mana saja – Utara, Selatan, Timur, dan Barat – dan semakin sering datang dari negara-negara berkembang. Mereka datang dari negara-negara dan kawasan-kawasan yang pernah dihadapkan dengan masalah tersebut dan mampu menyelesaikannya. Banyak diantara mereka yang telah mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Ada keinginan untuk berbagi pengalaman pembangunan ini dan beberapa dari negara-negara ini kini bergabung sebagai pusat pengetahuan,” ucap Sri Mulyani Indrawati, Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Ditegaskan lagi oleh Ajay Chhibber, Asisten Sekretaris Jenderal dan Asisten Administrator UNDPDirektur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik, bahwa karakteristik kerja sama pembangunan abad 21 adalah pertukaran pengetahuan yang lebih terbuka. “Oleh karena itu negara-negara berkembang perlu membangun dasar pengetahuan yang dapat mengumpulkan ide-ide dan solusi yang relevan, dan dapat diterapkan secara efektif, “ ujar Chhibber.
Indonesia telah memiliki kebijakan nasional bagi pengembangan Kerja Sama Selatan-Selatan, yang telah ditindaklanjuti antara lain dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan institusi, dan pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi.
Dalam pertemuan ini, Indonesia menyatakan kesiapannya menjadi Simpul Jaringan Pengetahuan, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Indonesia siap untuk menjadi Simpul Jaringan Pengetahuan Kerja Ssama Selatan-Selatan dan Triangular di 3 bidang, yaitu di bidang pembangunan yang terkait dengan ketahanan pangan dan energi, dan mitigasi bencana berbasis masyarakat; bidang tata kelola kepemerintahan dan upaya membangunan perkedamaian dalam konteks penyelesaian konflik dan demokrasi; dan bidang perekonomian yang mencakup keuangan publik dan keuangan mikro. Diharapkan, iInisiatif yang dilakukan tersebut dapat mendorong negara-negara lain untuk bekerja sama dengan Indonesia dan bekerja satu sama lainnya dan saling bekerja sama satu dengan lainnya sehingga bersama-sama kita dapat guna menciptakan peluang pertukaran pengetahuan dan inovasi bagi kemajuan bersama.
Dalam kesempatan yang sama, tersebut Hiroto Arakawa, Wakil Presiden JICA menyampaikan rasa bangganya terhadap Indonesia dan beberapa negara lain yang aktif dalam kerjasama pembangunan, dan telah bersedia menjadi simpul jaringan pengetahuan. Wakil Presiden JICA lebih lanjut menyampaikan ”Saya sangat menantikan kerjasama yang lebih banyak dari negara-negara berkembang dalam pembagian pengalaman pembangunan mereka dan dalam upaya pembantuan rekan sebayanya dalam proses pembangunan. Hal ini dapat mengarah pada dampak baik untuk meningkatkan efektifitas pembangunan.”
Indonesia mengharapkan bahwa pertemuan ini dapat dilaksanakan secara regular dan berkelanjutan dan dapat dilaksanakkan oleh berbagai negara yang berbeda sebagai tuan rumah untuk menawarkan solusi terhadap berbagai masalah global yang dinamis. Pemerintah Indonesia bersama World Bank, JICA dan UNDP menegaskan komitmennya untuk mendukung proses pembelajaran yang terus menerus dan mengusulkan dibentuknya komunitas pelaku.
Pada akhir pertemuan diharapkan dapat dikeluarkan Bali Communique yang antara lain menegaskan pentingnya membangun dan peran simpul jaringan pengetahuan dalam kerjasama Selatan Selatan. Melalui dokumen tersebut kiranya dapat mendorong semua pihak meliputi pemerintah negara-negara Selatan; mitra pembangunan bilateral, multilateral, dan regional; civil society; akedemisi; dan sektor swasta untuk meningkatkan komitmennya dalam mengembangkan knowledge hubs dan proses pembelajaran antarnegara berkembang ke depan.
