Jakarta, 2 Mei 2012 - Banjir dapat mengakibatkan kerugian besar bagi penduduk daerah perkotaan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah di Asia Timur dan Pasifik, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Mengingat rentannya kawasan terhadap risiko banjir, Bank Dunia – dengan dukungan Republik Korea dan Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (Fasilitas Global untuk Pengurangan dan Pemulihan Bencana atau GFDRR) – hari ini membuka lokakarya dua-hari untuk membahas isu banjir. Lokakarya ini akan diikuti perwakilan dari tujuh negara Asia Timur untuk berbagi ilmu mengenai cara membangun daerah perkotaan yang berketahanan terhadap tahan banjir. Lokakarya ini juga akan membahas cara-cara menerapkan langkah manajemen risiko banjir yang terintegrasi.
"Manajemen risiko banjir dan ketahanan daerah perkotaan memerlukan inovasi. Pemerintah daerah dan perkotaan berada dalam posisi untuk menanggapi tantangan-tantangan seperti banjir karena mereka memiliki kemampuan untuk merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan penduduk mereka dan tetap konsisten dengan prioritas kebijakan setempat," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. “Banjir mengakibatkan kemiskinan, dan kaum miskin lah yang perlu kita prioritaskan. Belajar dari pengalaman Jakarta, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam penerapan sistem manajemen risiko banjir. Kita sebagai pembuat kebijakan dan ahli pembangunan daerah perkotaan harus mampu mendengarkan suara masyarakat yang kita layani. Hanya dengan itulah kesuksesan dapat tercapai."
Pada lokakarya ini, para pembuat kebijakan, pakar dan mitra pembangunan akan membahas praktik-praktik baik manajemen risiko banjir. Para peserta lokakarya juga akan membahas berbagai langkah yang dapat diambil kota-kota di kawasan untuk mengatasi risiko-risiko banjir masa kini maupun masa mendatang.
"Pesatnya pertumbuhan di daerah perkotaan membuka kesempatan untuk menyertakan manajemen risiko banjir yang terintegrasi, ke dalam tata kelola dan perencanaan perkotaan reguler," kata Stefan Koeberle, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia. " Manajemen risiko banjir yang terintegrasi dapat menjadikan pertumbuhan perkotaan suatu kekuatan positif untuk pembangunan."
Lokakarya ini adalah bagian dari kesepahaman Bank Dunia dan National Emergency Management Agency pemerintah Korea untuk memperkuat kerja sama dan memfasilitasi kemitraan internasional di bidang mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
Bang Ki-Sung, Wakil AdministratorNational Emergency Management Agency pemerintah Korea, menegaskan bahwa proyek sub-regional ini merupakan “program andalan Korea dan GFDRR yang diterapkan di tingkat regional, dan terdiri dari pertukaran ilmu, transfer teknologi, pengembangan kapasitas dan pertukaran pengalaman. Kita juga berupaya memperluas program ini ke negara-negara lain di kawasan."
Lokakarya ini diikuti oleh sekitar 50 pembuat kebijakan di tingkat nasional dan lokal dari Indonesia, Laos, Filipina, Vietnam, Thailand, Cina, dan Korea, bersama dengan ahli-ahli global dari sektor manajemen risiko banjir perkotaan dan pengurangan risiko bencana, serta perwakilan dari donor dan organisasi-organisasi pendukung.
Dengan bekerja sama dengan mitra-mitra pembangunan lainnya, Bank Dunia berkomitmen mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan negara-negara anggota terhadap bencana alam. Menanggapi kebutuhan negara anggota untuk mengembangkan kapasitas teknis, lokakarya ini mengetengahkan pesan-pesan kunci dari laporan Bank Dunia bertajuk "Cities and Flooding: A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management for the 21st Century". Didanai oleh GFDRR dengan dukungan Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) dan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), laporan ini menawarkan rekomendasi-rekomendasi nyata bagi kota-kota yang menghadapi bahaya banjir. Melanjuti serangkaian acara peluncuran yang dimulai di Tokyo pada bulan Februari lalu, lokakarya ini adalah langkah pertama menuju penerapan prinsip-prinsip Panduan di lapangan. Untuk presentasi dari acara dan ringkaswan laporan dapat di unduh disini
