Data menunjukkan bahwa di era desentralisasi, kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya secara umum menunjukkan perbaikan dibandingkan masa pra-desentralisasi. Namun demikian, kualitas pembangunan infrastruktur seperti jalan, angkutan umum, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pembangunan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi pada umumnya masih perlu untuk lebih ditingkatkan.
Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas bersama Decentralization Support Facility yang dikelola Bank Dunia hari ini menyelenggarakan konferensi internasional “Alternative Visions for Decentralization in Indonesia.” Konferensi 2 hari ini bertujuan menjajaki pendekatan baru untuk desentralisasi yang diharapkan dapat memicu dampak positif terhadap mutu pelayanan publik; serta membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif.
Seyogyanya, sebuah kebijakan desentralisasi mampu memadukan keragaman yang ada dalam masyarakat daerah dengan keseragaman tujuan suatu bangsa. Yuswandi Temenggung, Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri menjelaskan, “Belajar dari pengalaman pelaksanaan kebijakan desentralisasi selama ini, setidaknya terdapat dua hal mendasar yang harus dikaji ulang: pembagian urusan daerah yang cenderung disamakan bagi semua daerah, dan bagaimana berbagai tingkat pemerintahan diberdayakan.”
Memperbaiki kualitas pelaksanaan desentralisasi, bukan berarti memangkas ruang gerak dan kreativitas pemerintah daerah. “Dalam mencari alternatif yang lebih baik bagi pelaksanaan desentralisasi, kita perlu melihat cara-cara baru untuk mengoptimalkan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung Pemerintah Daerah,” sebagaimana dijelaskan oleh Marwanto Harjowiryono, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
Max Hasudungan Pohan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas menambahkan, “Desentralisasi harus dikonstruksi sedemikian rupa sehingga terbangun kolaborasi yang harmonis antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, tingkat kecamatan, hingga ke desa beserta turunannya.”
Ada dua topik besar yang dibahas dalam konferensi internasional ini. Topik pertama adalah pemberdayaan: bagaimana pembagian urusan bisa lebih disesuaikan dengan keunikan masing-masing daerah, dan bagaimana berbagai tingkat pemerintahan daerah diberdayakan. Topik ini juga akan membahas gagasan untuk memberi insentif bagi kreativitas pembangunan.
Topik kedua adalah pendanaan: mekanisme apa saja yang dapat digunakan untuk turut mendanai pembangunan di daerah, termasuk menggunakan mekanisme pasar seperti obligasi daerah, kemitraan publik dan swasta, dan sebagainya. Mengenai dukungan pendanaan ini, Franz R. Drees-Gross, Sustainable Development Sector Manager untuk Bank Dunia di Indonesia menambahkan, “Mekanisme pendanaan baru seperti obligasi daerah seyogyanya juga disertai dengan peningkatan pendapatan daerah, seperti dengan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di tingkat daerah.”
Catatan untuk Editor: Decentralization Support Facility (DSF) merupakan dana perwalian multidonor yang dipimpin oleh Pemerintah Indonesia (Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Leitizia Fauzy di telpon 021-5299 3199 atau melalui email lfauzy@worldbank.org
