Jakarta, 30 Juni 2010 – Hari ini Badan Administrasi Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Bank Dunia menandatangani Nota Kesepemahaman pertanda dimulainya program baru untuk memperkuat kapasitas pemerintah pusat dalam mendukung manajemen keuangan publik daerah. Program peningkatan kapasitas ini merupakan salah satu komponen dari program manajemen keuangan publik daerah yang akan diterapkan oleh institusi lokal dengan dukungan dari Bank Dunia yang didanai oleh Lembaga Pembangunan Internasional Kanada (Canadian International Development Agency) dan Lembaga Australia untuk Pembangunan Internasional (Australian Agency for International Development).
Direktur Jenderal Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), Ir Timbul Pujianto berkata,”Saya sangat menyambut baik terbentuknya rekanan strategis diantara kita hari ini untuk memperkuat formulasi dan implementasi kebijakan yang strategis, kemprehensif dan berkelanjutan sebagai upaya penguatan manajemen keuangan publik daerah. Saya harap kita dapat mengambangkan kerja sama strategis ini di masa yang akan dating.”
Chris Hoban selaku Kepala Perwakilan (pjs) Bank Dunia untuk Indonesia menambahkan,”Pengeluaran publik di tingkat daerah kian penting untuk pembangunan Indonesia dan Kementrian Dalam Negeri berkomitmen untuk meningkatkan manajemen keuangan publik daerah. Kami menyambut baik kesempatan untuk bekerja sama dengan Kementrian Dalam Negeri dan UGM dalam rangka memperkuat kapasitas nasional dan memberikan dukungan lebih bagi insitusi lokal.”
Program ini dimulai dengan seminar mengenai teori-teori manajemen keuangan publik daerah dan aplikasinya di Indonesia, yang diadakan di kantor BAKD di Jakarta, dibawakan oleh Profesor Wihana Kirana Jaya dari UGM. Acara dilanjutkan dengan sesi mengenai keuntungan dari analisa pengeluaran publik di propinsi dan kabupaten, yang dibawakan oleh Amin Subekti dari Bank Dunia.
Untuk dua tahun kedepan, para pejabat dari Kementrian Dalam Negeri akan dilatih untuk melakukan monitor dan evaluasi anggaran pemerintah daerah dengan lebih baik. Para pejabat kementrian juga akan menerima bantuan teknis untuk merevisi dan menyebarkan peratuan kementrian baru untuk Evaluasi Anggaran Daerah (Permendagri 65/2007). Terakhir, program ini juga akan menyediakan tiga konferensi nasional yang bertujuan untuk mengkonsolidasi segala pekerjaan di setiap komponen program.
Program ini sejalan dengan strategi rekanan negara (country partnership strategy) Bank Dunia yang berinvestasi dalam institusi Indonesia. Dengan mendukung Kementrian Dalam Negeri dan UGM, Bank Dunia berharap untuk meningkatkan kapasitas kedua institusi yang bersangkutan agar dapat memperbaiki manajemen keuangan publik daerah di Indonesia untuk jangka waktu yang lama dan berkelanjutan.
