Washington DC, Juni 8, 2010 – Pada hari ini Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui investasi baru di Indonesia sebesar USD 750 juta. Investasi ini dirancang untuk membantu meningkatkan dan memperbaiki program-program Pemerintah Indonesia yang berkelanjutan, PLN dalam sektor tenaga, sektor pendidikan serta program-program investasi oleh Pemerintah Daerah. Direktur Negara Bank Dunia untuk Indonesia, Joachim von Amsberg berkata, ”Di era ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, investasi-investasi baru ini merupakan bukti rasa percaya diri serta dukungan terhadap Indonesia. Kami sangat berbangga untuk mendukung program-program investasi kritis Pemerintah Indonesia dan PLN.”
Dalam sektor tenaga, pinjaman Pendanaan Tambahan sebesar USD 30 juta disetujui untuk mendukung upaya-upaya oleh PLN sebagai perusahaan tenaga nasional, dalam memperkuat kemampuan manajemen dengan meluncurkan sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (Enterprise Resource Planning – ERP). ERP adalah sistem Teknologi Informasi yang terintegrasi yang akan membantu memperbaiki dan meningkatkan sistem manajemen sumber daya manusia, material, dan manajeman keuangan PLN. Proyek yang telah disetujui ini ditujukan untuk operasi PLN di Sumatra dan Sulawesi yang merupakan perluasan dari sistem ERP yang telah diluncurkan dengan sukses di unit usaha PLN yang ada di pulau Jawa dan Bali. Sistem ERP di Jawa-Bali telah menstandarisasi proses usaha PLN, menjadikannya lebih transparan dan meningkatkan kontrol internal. Alhasil, akuntabilitas dan tata kelola perusahaan yang lebih baik telah terbukti.”Dengan digunakannya sistem ERP di Jawa dan Bali telah memperkuat kapabilitas manajemen dengan tersedianya informasi finansial yang akurat memperbolehkan kami untuk membuat keputusan yang didasari oleh informasi yang lebih baik,” ucap Setio Anggoro Dewo, Direktur Keuangan PLN.
Dalam sektor pendidikan, Pendanaan Tambahan sebesar USD 500 juta telah disetujui untuk membantu mendanai dan menerapkan BOS-KITA (Bantuan Operasional Sekolah – Perbaikan Pengetahuan untuk Transparansi dan Akuntabilitas), yang dirancang untuk memperkuat manajemen berbasis sekolah dan partisipasi masyarakat, yang akan memperbaiki kualitas pengeluaran untuk pendidikan di Indonesia. BOS-KITA adalah program yang berangkat dari kesuksesan program BOS – program pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan untuk semua anak berusia 7 sampai 15 tahun. Dana pinjaman baru ini menjadikan total pendanaan Bank Dunia untuk BOS-KITA menjadi sebesar USD 1.1 milyar.
Terakhir adalah pinjaman baru sebesar USD 220 juta yang disetujui untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hibah DAK berasal dari APBN dan umumnya digunakan untuk mendukung kawasan yang tidak memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyediakan infrastruktur fisik untuk penyampaian pelayanan masyarakat dasar. Pada tahun 2010 total alokasi DAK mencapai Rp. 21,13 milyar atau 2.0 persen dari APBN. Proyek ini akan membayar kembali dana hibah DAK yang sekarang untuk infrastrusktur (jalan, air, sanitasi, dan irigasi) berdasarkan hasil fisik yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang ikut berpartisipasi yang telah dilaporkan dan diverifikasi terlebih dahulu. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditugaskan untuk memverifikasi hasil-hasil pembangunan ini. Pemerintah daerah yang memenuhi syarat untuk ikut ambil bagian dalam proyek ini mencapai 81 daerah.
