Oleh: Henry Sandee, Senior Trade Specialist di Kantor Bank Dunia Jakarta.
Banyak supermarket di Jakarta menjual jeruk dari Cina dan bukan dari Kalimantan karena alasan yang sangat sederhana, lebih murah. Kenyataan menunjukkan bahwa lebih murah untuk membawa barang dari Cina ke kota-kota besar di pulau Jawa dibandingkan dari Kalimantan. Dengan demikian, logistik dan konektivitas adalah dua kata kunci yang diperlukan Indonesia untuk memperbaiki masalah perdagangan dan daya saing.
Melalui Inpres No. 5/2008, pemerintah menyadari bahwa logistik yang kuat merupakan hal yang sangat penting bagi distribusi barang antar pulau yang efisien. Perlunya tindakan sigap jelas terlihat ketika ranking Indonesia turun dari 43 di tahun 2007 ke 75 di tahun 2010 dalam Indeks Kinerja Logistik Bank Dunia.
Gentingnya situasi ini tidak terabaikan: dalam pidato Hari Kemerdekaan di bulan Agustus 2010, Presiden Yudhoyono menekankan perlunya menurunkan biaya logistik dan mendongkrak perdagangan domestik dan internasional. Alhasil, agenda konektivitas terlahir, dengan penekanan atas tiga tingkatan konektivitas di Indonesia: dalam pulau (jaringan transportasi didalam satu pulau), antar pulau (jaringan udara dan laut antar pulau), dan konektivitas internasional (pelabuhan dan Bandar udara internasional, dan institusi-institusi yang mengawasi perdagangan internasional).
Konsep konektivitas menerima fakta bahwa pertumbuhan ekonomi memang pada dasarnya tidak seimbang. Tantangannya adalah menghubungkan daerah-daerah terpencil ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama, dan meningkatkan standar hidup diseluruh Indonesia. Meskipun pertumbuhan akan terus tidak berimbang, konektivitas diseluruh daerah akan sangat membantu dalam memperbaiki akses ke pelayanan sosial dan kesempatan ekonomi.
Banyak keuntungan yang dapat dinikmati oleh Indonesia melalui integrasi yang lebih baik dengan ekonomi global. Namun untuk mengambil keuntungan dari kesempatan ini, masih banyak hal yang perlu dibenahi di ketiga tingkatan konektivitas.
Di tingkat dalam pulau, lemahnya konektivitas sangat merugikan Indonesia. Kemacetan jalan raya Jabotabek terkenal buruk dan menghambat investasi. Kualitas jalan raya yang buruk disepanjang pulau Jawa dan kurangnya Jalan Bebas Hambatan Trans-Jawa menambah biaya distribusi barang melalui jalan di pulau utama di Indonesia ini. Dalam Indeks Kinerja Logistik 2010, jaringan kereta api di Jawa dinilai jauh dibawah rata-rata dari kelompok negara-negara ASEAN+6.
Terkait dengan konektivitas antar pulau, masih banyak hal-hal yang tidak efisien. Biaya pengiriman barang dengan kapal laut dari Padang ke Jakarta untuk kontainer berukuran 40 kaki mencapai USD 600, dimana biaya shipping untuk kontainer yang sama dari Jakarta ke Singapore hanya USD 185, walaupun jaraknya lebih jauh. Produk-produk berkualitas tinggi seperti udang dari Indonesia bagian timur tidak dapat diproses di Jawa karena biaya transportasi ke Jakarta yang sangat tinggi ini menjadikan harganya menjadi lebih mahal untuk dijual di Jakarta atau untuk diekspor ke pasar Asia lainnya.
Untuk konektivitas internasional, pelabuhan-pelabuhan Indonesia masih belum efisien. Tanjung Priok ? pelabuhan internasional utama di Indonesia ? hampir mencapai kapasitas penuh. Waktu berlabuh rata-rata di pelabuhan ini adalah lima hari berbanding dengan tiga hari untuk pelabuhan-pelabuhan utama di kawasan regional. Akses jalan raya ke pelabuhan pun semakin padat.
Indonesia menghadapi tantangan logistik dan konektivitas yang sangat berat. Namun, mulai tercipta consensus di Indonesia mengenai prioritas yang perlu dilakukan untuk mendapatkan dampak terbaik dalam mengurangi biaya logistik.
Prioritas dalam pulau termasuk membangun Jalan Bebas Hambatan Trans-Jawa, yang memerlukan percepatan akuisisi tanah. Memperbaiki pelayanan kereta api juga merupakan prioritas lainnya. Perluasan pelayanan komuter di Jabotabek juga sangat diperlukan untuk meningkatkan jumlah penumpang dari kurang dari setengah juta penumpang menjadi 3 juta penumpang tiap harinya.
Prioritas antar pulau terfokus pada mengurangi biaya pengiriman barang dengan kapal laut. Untuk mencapai ini tidak hanya kompetisi antar perusahaan perkapalan perlu diperkuat, kinerja dari pelabuhan juga perlu ditingkatkan. Contohnya, produktivitas di pelabuhan Indonesia timur sangat rendah, sampai para perusahaan perkapalan memilih untuk kembali dengan kontainer kosong daripada harus menunggu diisi. Biaya penanganan kargo yang tinggi juga membuat harga pengiriman barang lewat kapal laut menjadi mahal.
Prioritas internasional termasuk menjadikan pelabuhan utama menjadi lebih efisien dan terhubung lebih baik ke pusat-pusat produksi. Pelabuhan kering, dimana ijin lewat kontainer ekspor dan impor diproses, akan membantu mengurangi kepadatan di Tanjung Priok.
Upaya untuk menanggulangi ini sedang berjalan. Baru-baru ini, Pemerintah memperkenalkan pelayanan 24/7 dari instansi kunci di pelabuhan-pelabuhan komersial untuk melayani lebih banyak kapal lebih cepat. Satu Jendela Nasional, yang akan membantu menyederhanakan aktivitas perdagangan di lima pelabuhan utama, merupakan salah satu upaya yang sudah berjalan penuh. Lebih banyak tindakan untuk prioritas lainnya masih diperlukan.
Dengan konektivitas yang lebih baik, konsumen akan mendapatkan harga yang lebih rendah dan stabil. Pelayanan transportasi yang dapat diandalkan akan membantu barang-barang produksi Indonesia lebih kompetitif, membuat pasar Indonesia lebih dapat diakses. Usaha-usaha dapat merambah ke produk-produk baru dan ekspor. Kesempatan kerja tidak lagi terbatas hanya untuk kota besar. Pusat-pusat manufaktur di pulau Jawa akan tersambung lebih baik dengan pulau-pulau kaya sumber daya alam ? dan mudah-mudahan mengakhiri situasi dimana lebih murah untuk memproses bahan mentah diluar negeri.
Konektivitas yang lebih baik akan memberikan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan pembangunan daerah diseluruh Indonesia. Namun demikian untuk mencapai hal tersebut diperlukan koordinasi yang kuat bagi tindakan-tindakan prioritas, dan pengawasan bagi keberhasilan dalam implementasi. Komunitas Ekonomi ASEAN akan mulai efektif pada tahun 2015. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari integrasi ekonomi di kawasan tersebut, Indonesia perlu memperbaiki terlebih dahulu akses terhadap barang dan jasa di dalam negeri.
