Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

ARTIKEL

Proyek Fasilitas Pendanaan Pembangunan Ekonomi di Aceh

29 Juli 2010


PESAN UTAMA
  • Salah satu tujuan utama Proyek Economic Development Financing Facility untuk membuat iklim berusaha lebih kondusif di Aceh
  • Pemda Aceh akan mengelola proyek ini, bekerjasama dengan Kementrian Daerah Tertinggal


Banda Aceh, July 29, 2010
 – Empat LSM Internasional yang beroperasi di Aceh bersama dengan organisasi lokal yang merupakan rekanan mereka telah menandatangani dana hibah yang berjumlah USD 27,7 juta untuk mendanai proyek-proyek peningkatan ekonomi lokal. Empat kelompok yang bersangkutan adalah bagian dari fase pertama program hibah khusus yang disebut dengan Fasilitas Pendanaan Pembangunan Ekonomi (Economic Development Financing Facility), dimana dana hibah yang berkisar antara USD 3,5 juta sampai USD 6,8 juta telah dialokasikan untuk proyek-proyek integrasi ekonomi dan akses akan pasar, termasuk pengembangan usaha kakao, beras, keripik emping dan pembangunan kapasitas untuk petani kecil di sektor lading dan perikanan.

Fasilitas Pendanaan Pembangunan Ekonomi ini didirikan dengan menggunakan dana sebesar USD 50 juta yang berasal dari Dana Multi Donor (Multi Donor Fund) untuk Aceh dan Nias yang dikelola oleh Bank Dunia. Tujuan umum fasilitas ini adalah untuk mendanai program-program yang dapat membantu membangun kembali perekonomian Aceh pasca-tsunami dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

Sudah hampir enam tahun setelah bencana tsunami, kini Aceh telah menjadi propinsi baru yang dibangun dengan lebih baik dan dikelola oleh pemerintah propinsi yang cakap. Tantangan yang dihadapi bukan lagi sekedar rekonstruksi namun sudah berubah menjadi pemulihan ekonomi. Selama lima tahun terakhir ini, proyek-proyek rekonstruksi menjadi pilar utama perekonomian Aceh. Dengan hampir rampungnya proyek-proyek rekonstruksi. Aceh berambisi untuk menciptakan lingkungan usaha yang berkembang, sektor swasta yang kokoh, dan infrastruktur public yang memadai untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Sumber daya untuk mencapai ambisi tersebut sangatlah terbatas, maka Fasilitas Pendanaan Pembangunan Ekonomi merupakan salah satu cara untuk membantu Aceh dalam mencapai tujuannya.

Dibawah kelola Pemerintah Aceh bersama dengan Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, fasilitas ini akan mendanai serangkaian proyek yang bernilai USD 44,5 juta dengan menggunakan dana hibah sebesar USD 50 juta dari Multi Donor Fund. Dana hibah ini telah dipecah-pecah menjadi dana-dana hibah yang bernilai lebih kecil dan diberikan kepada sejumlah organisasi yang dinilai memiliki:

Proposal-proposal yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah Aceh dan recana perbaikan Aceh yang dibuat oleh Bappenas

Keahlian dan  jaringan lokal dari organisasi dan sumber daya manusia  Aceh yang disandingkan dengan prakter terbaik standar internasional yang dapat diberikan oleh LSM Internasional

Organisasi-organisasi yang telah menandatangani perjanjian ini adalah kelompok-kelompok bantuan asing yang telah bergabung dengan rekanan lokal:

  • Asosiasi Koperasi Kanada (Canadian Cooperative Association) dan LSM PASKA (Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh)
  • Action AID  Australia dan  Keumang (LSM lokal)
  • Swisscontact dengan rekanan sektor swasta lokal dan internasional
  • Muslim Aid dengan Universitas  Syiah Kuala dan pejabat peternakan lokal

Empat organisasi lainnya sedang menyelesaikan rincian proyek mereka masing-masing yang dituntun oleh pemerintah propinsi, dan diharapkan bahwa LSM-LSM ini akan mulai mengimplementasikan proyek mereka dalam waktu dekat.

Penerima hibah diatas akan diawasi oleh Unit Manajemen Proyek yang terdiri dari pejabat pemerintah Aceh, dengan pengawasan umum oleh Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Bank Dunia sebagai institusi rekanan untuk proyek.

Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias mewakili sumber daya hibah sebesar USD 685 juta yang disediakan oleh negara-negara donor dan Organisasi Internasional untuk mendukung proses implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Pemerintah Aceh. Fasilitas ini didirikan dengan kerja sama erat dengan BRR. Semenjak berakhirnya masa kerja BRR pada bulan April 2009, Bappenas mengambil alih fungsi yang bersangkutan. Donor-donor yang memberikan kontribusi termasuk Komisi Eropa, Belanda, Inggris (United Kingdom), Kanada, Bank Dunia, Swedia, Norwegia,  Denmark, Jerman, Belgia, Finlandia, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Irlandia


Api
Api