ARTIKEL

Pengembangan Pengelolaan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesan

25 April 2010


PESAN UTAMA
  • Pengembangan Pengelolaan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesan
  • Ini merupakan langkah awal untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat pengelola dana bergulir PNPM Mandiri

25 April , 2010 - Pilot yang bernama “Peningkatan Kapasitas dan Keberlanjutan Dana Bergulir PNPM Mandiri” dilaksanakan di 100 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang tersebar di 100 kecamatan di propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Untuk mensosialisasikan sekaligus untuk mendapatkan masukan dari wilayah penerima pilot, diselenggarakan lokakarya di 4 kabupaten/kota, yaitu Solo, Purwokerto, dan Semarang untuk Propinsi Jawa Tengah serta Yogyakarta untuk Propinsi DI Yogyakarta. Lokakarya  ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta di tiap kabupaten/kota yang terdiri dari perwakilan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Fasilitator Kecamatan (FK) dari masing-masing kecamatan lokasi penerima.

Masing-masing lokakarya dibuka dengan pengantar dari perwakilan satuan kerja (satker) propinsi atau kabupaten/kota, perwakilan Pokja Pengendali PNPM Mandiri, dan juga perwakilan Bank Dunia sebagai penyedia dukungan teknis bagi pilot ini.

Dalam lokakarya di Yogyakarta yang dilakasanakan pada 6 Mei 2010, Vivi Yulaswati, Kepala Sub Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, mengemukakan bahwa pilot ini merupakan salah satu cara yang dikembangkan pemerintah untuk menjamin keberlanjutan PNPM Mandiri. “Dana bergulir dari PNPM Mandiri yang telah berkembang di masyarakat selama ini merupakan aset yang harus dapat dikelola dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat untuk mengakomodir kebutuhan bersama meski nantinya PNPM Mandiri telah selesai,” ungkap Vivi yang dalam penjelasannya juga menegaskan bahwa sebagai sebuah program dan bukan sekedar proyek, keberlanjutan adalah elemen penting dalam pelaksanaan PNPM Mandiri.

Yoko Doi dari Bank Dunia, juga menekankan dalam paparannya bahwa pilot ini akan terfokus pada peningkatan institusi kelembagaan dan operasional dana bergulir yang dikelola UPK, “Pilot ini tidak bertujuan menambahkan dana kelola UPK melainkan memberikan dukungan teknis, seperti peningkatan kapasitas UPK dalam pengelolaan dana serta pertukaran pengalaman,” ungkapnya.

Dalam pembukaannya, satker Propinsi DI Yogyakarta yang diwakili oleh Sekretaris Daerah dengan didampingi Koordinator PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi DI Yogyakarta, Jonathan Dwidjo Purwanto  menyatakan bahwa hampir seluruh UPK di Yogyakarta yang telah mengelola lebih dari 9 ribu kelompok usaha bisa dikatakan telah matang, karena itu pilot ini adalah inisiatif yang sangat baik bagi UPK untuk mengembangkan dirinya lebih lanjut.

Sementara itu, dalam sesi diskusi, perwakilan UPK dan FK yang hadir secara aktif menyuarakan tantangan yang mereka hadapi dalam mengelola dana bergulir dalam PNPM Perdesaan. Beberapa persoalan yang muncul dalam diskusi adalah bagaimana UPK selalu mengupayakan dana bergulir jatuh kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) namun seringkali terhadang pemasalahan bahwa RTM ternyata tidak cukup produktif untuk menjaga perguliran dana. Selain itu juga terungkap persoalan keterbatasan UPK yang belum berbadan hukum serta keterbatasan kemampuan UPK untuk bermitra dengan lembaga keuangan mikro lain.

Selain diajak untuk mengutarakan tantangan-tantangan yang dihadapi, perwakilan UPK dan FK yang hadir juga diajak untuk memikirkan solusi yang mungkin dilakukan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Salah satu solusi yang muncul dalam diskusi untuk mengatasi permasalahan RTM yang kurang produktif adalah diberikannya kelonggaran bagi UPK untuk menentukan besaran suku bunga yang lebih rendah bagi peminjam.

Berbagai tantangan dan solusi yang terungkap dalam lokakarya dari keempat kabupaten ini kemudian ditampung dan akan dianalisis lebih lanjut oleh tim perumus pilot proyek ini. Pelaksanaan tahap 1 dari pilot ini akan berjalan selama satu tahun sejak 2010 – 2011 di dua propinsi Jawa Tengah dan Di Yogyakarta. Direncanakan akan ada tambahan dua propinsi di luar Jawa yang akan ditentukan setelah pelaksanaan tahap 1 untuk pelaksanaan tahap 2 yang akan berlangsung selama tiga tahun sejak 2011 – 2013 dan juga tahap 3 sejak 2013-2014.


Api
Api