- Akuntabilitas Belanja dan Keuangan Pemerintah Pengeluaran Publik dan Akuntabilitas Keuangan (Public Expenditure and Financial Accountability, PEFA) adalah metodologi internasional untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk Indonesia, penilaian ini mencakup tiga tahun anggaran yang telah diselesaikan pada tahun 2014, 2015, dan 2016.
- Penilaian ini mencakup lembaga yang menerima anggaran dari pemerintah pusat, termasuk kementerian dan lembaga, lembaga pengawasan dan DPR. Perusahaan pemerintah, kemitraan pemerintah-swasta dan dana jaminan sosial hanya dicakup apabila mereka menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dicakup melalui transfer pemerintah pusat yang mereka terima dan praktik pengawasan yang dilakukan.
- Hasil dari penilaian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menetapkan kerangka hukum dan peraturan yang baik yang diselaraskan dengan sebagian besar standar internasional mengenai pengelolaan keuangan publik (public finance management, PFM). Standar PFM utama telah diadopsi pada akuntansi, klasifikasi anggaran, pengendalian internal, serta audit internal.
- Rekening Tunggal Perbendaharaan telah ada dan merupakan tulang punggung dari pengelolaan dan pengendalian pengeluaran. Disiplin fiskal yang kuat dicapai melalui proses formulasi dan pelaksanaan anggaran yang dipandu oleh kerangka kebijakan fiskal makro yang kuat dan aturan fiskal yang jelas. Proses penyusunan anggaran yang transparan dan partisipatif patut dicatat; dokumentasi dan klasifikasi anggaran bersifat komprehensif, dan pengawasan oleh DPR lebih efektif.
- Terdapat peluang untuk meningkatkan hasil-hasil anggaran PFM dengan meningkatkan efektivitas sistem yang sudah ada saat ini, termasuk:
- memperkuat kehandalan anggaran
- upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan hubungan antara proses perencanaan dan penganggaran jangka menengah dengan proses penganggaran tahunan
- standarisasi dan konsolidasi informasi kinerja
- memperkuat efektivitas penyampaian layanan sistem PFM dengan kerangka kerja pengelolaan investasi publik yang lebih kuat, sistem untuk memantau kinerja pengadaan publik, dan sistem untuk memantau belanja pemerintah daerah, dan akhirnya untuk menjadi lebih responsif terhadap rekomendasi audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Rangkuman penilaian PEFA tahun 2017 untuk Indonesia
Penilaian menunjukkan bahwa 17 dari 31 indikator meraih nilai ‘A’ atau ‘B’, keduanya dianggap berada di atas penyelarasan dasar dengan praktik yang baik secara internasional. Indikator lainnya mendapat nilai ‘C’ atau ‘D’, yang menunjukkan penyelarasan dasar dengan standar internasional untuk nilai ‘C’ dan kinerja yang lemah untuk nilai ‘D’.