Indonesia dapat mengatasi tantangan iklim sekaligus mencapai pertumbuhan jangka panjang yang kuat
Konsumsi swasta diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan pada tahun 2024. Investasi bisnis maupun belanja publik juga diperkirakan akan meningkat sebagai dampak dari reformasi dan proyek-proyek baru pemerintah.
Inflasi diperkirakan akan menurun menjadi 3,2% pada tahun 2024 dari rata-rata 3,7% pada tahun ini, masih berada dalam rentang target Bank Indonesia. Menurunnya inflasi mencerminkan melemahnya harga komoditas serta tingkat pertumbuhan permintaan domestik yang kembali ke tingkat normal setelah pemulihan pascapandemi. Pada saat yang sama, terdapat tekanan kenaikan pada harga pangan akibat dampak pola cuaca El-Niňo, yang dapat mengganggu produksi pangan di beberapa tempat.
Ekspor jasa diperkirakan mendapat manfaat dari pemulihan yang berkelanjutan di sektor pariwisata, sementara harga komoditas yang lebih rendah dan pertumbuhan global yang melemah akan menghambat ekspor barang. Pendapatan pemerintah sebagai bagian dari PDB diperkirakan akan meningkat seiring dengan terwujudnya dampak reformasi perpajakan, sementara belanja pemerintah diperkirakan akan secara bertahap kembali ke tingkat prapandemi.
Meskipun perekonomian Indonesia saat ini lebih besar daripada sebelumnya, seperti banyak negara lain, belum pulih sepenuhnya ke trajektori pada masa sebelum pandemi. Hal ini mencerminkan scarring effects dari pandemi ini, termasuk pada pasar tenaga kerja dan pertumbuhan produktivitas.
Prospek ekonomi secara keseluruhan menghadapi berbagai risiko negatif, terutama yang dapat berasal dari luar Indonesia: suku bunga yang lebih tinggi untuk periode yang lebih panjang di negara-negara besar dapat membebani permintaan global, meningkatkan biaya pinjaman, dan mempersulit peminjaman di pasar dunia. Ketidakpastian geopolitik global dapat mengganggu rantai nilai pasokan.
“Indonesia memiliki rekam jejak dalam mengatasi guncangan dan menjaga stabilitas ekonomi,” kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen. “Tantangan bagi negara ini adalah memanfaatkan fundamental ekonomi yang sudah kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, lebih hijau, dan lebih inklusif. Untuk dapat mewujudkannya, adalah penting untuk terus menjalankan reformasi yang menghilangkan berbagai hambatan yang membatasi pertumbuhan efisiensi, daya saing, dan produktivitas. Hal ini akan memungkinkan Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik, serta mencapai visinya menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.”
Bagian khusus dari laporan ini memberikan saran bagaimana Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan sekaligus memperlambat emisi gas rumah kaca.
Transisi Indonesia menuju perekonomian rendah karbon dan berketahanan iklim sebenarnya dapat membawa kepada fase baru pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan yang telah dicapai dalam mengatasi tantangan perubahan iklim melalui kebijakan fiskal, keuangan, dan perdagangan. Kebijakan fiskal dapat membantu meningkatkan pendapatan dan mendisinsentifkan penggunaan bahan bakar fosil. Instrumen fiskal seperti obligasi hijau dapat memobilisasi pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Reformasi kebijakan perdagangan dapat mempermudah impor produk yang diperlukan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Indonesia dapat mempercepat transisi hijau dengan mengembangkan rencana untuk menyelesaikan reformasi subsidi bahan bakar dan memperluas penetapan harga karbon. Hal ini dapat menyederhanakan atau secara bertahap menghapuskan langkah-langkah perdagangan non-tarif terhadap barang-barang hijau.
“Melalui serangkaian tindakan yang ditargetkan, Indonesia dapat mendorong penggerak produktivitas dan efisiensi, membantu mengurangi biaya jangka pendek pengurangan emisi dan adaptasi, sekaligus memperkuat prospek pertumbuhan jangka panjang,” kata Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Habib Rab.
Laporan Prospek Perekonomian Indonesia didukung pendanaan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.
