WASHINGTON, 26 September 2019 – Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia hari ini menyetujui pinjaman sebesar $150 juta bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi tenaga panas bumi dengan mengurangi risiko eksplorasi tahap awal. Pinjaman ini disertai hibah sebesar $127,5 juta dari Green Climate Fund dan Clean Technology Fund, dua institusi yang mendukung pembangunan ramah iklim.
Tenaga panas bumi diharapkan memainkan peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia. Sebagai sumber energi yang bersih dan terbarukan serta bisa menyediakan listrik secara berkesinambungan, panas bumi bisa mengurangi ketergantungan Indonesia pada batubara dan bahan bakar fosil lain. Jika sumber daya panas bumi dapat diakses dengan mudah, biayanya akan bersaing dengan batubara dan gas alam.
“Sektor panas bumi Indonesia memiliki potensi besar dan kapasitas tenaga panas bumi yang terpasang saat ini adalah yang terbesar kedua di dunia. Panas bumi lebih ramah lingkungan dan pengembangan sektor ini menjadi bagian integral dari ketahanan energi Indonesia, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mendorong partisipasi pengembang dalam mengeksplorasi potensi panas bumi dan memberi dukungan melalui fasilitas mitigasi risiko,” kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Melalui proyek Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM), pinjaman akan membantu pengembang, baik sektor publik maupun swasta, mengurangi risiko eksplorasi sumber daya panas bumi termasuk menutup sebagian biaya jika eksplorasi gagal. Proyek ini juga akan membiayai bantuan teknis dan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan utama sektor panas bumi.
“Untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 akan memerlukan kontribusi dari pengembangan panas bumi sekitar 7% atau setara 7.000MW. Ini merupakan pembangunan skala besar dan ambisius dengan total nilai investasi sebesar $35 milyar. Proyek tenaga panas bumi merupakan investasi yang berisiko, terutama pada tahap eksplorasi dan tidak ada institusi keuangan yang memberi pendanaan pada tahap awal tersebut. Kami menyambut baik fasilitas GREM, yang khusus mendanai aktivitas eksplorasi dan memberi instrumen untuk membagi risiko. Proyek ini akan membantu menjawab tantangan besar pendanaan eksplorasi sehingga berkontribusi pada keberhasilan pengembangan tenaga panas bumi di Indonesia,” kata FX Sutijastoto, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Biaya pengeboran eksplorasi relatif kecil dibanding total biaya pengembangan tenaga panas bumi. Namun, ini adalah fase paling berisiko dan pengembang sering sulit memperoleh modal awal karena mungkin tidak akan memperoleh kembali biaya yang dikeluarkan jika pengeboran menunjukkan bahwa sumber daya panas bumi tidak layak secara ekonomi.
Saat ini Indonesia adalah net importir minyak mentah dan masih bergantung pada bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik. Dari total kapasitas daya terpasang nasional, 88% bersumber dari bahan bakar fosil sedangkan 12% berasal dari energi terbarukan. Indonesia sekarang memiliki 1,9 gigawatt tenaga panas bumi terpasang dan berencana untuk mengembangkan 4,6 gigawatt tambahan untuk membantu memenuhi target energi terbarukan pemerintah.
“Pendanaan pengeboran eksplorasi adalah salah satu hambatan utama untuk memperluas tenaga panas bumi di Indonesia. Dengan mengatasi rintangan ini, Indonesia akan memanfaatkan sepenuhnya potensi panas bumi yang besar di negara ini. Bank Dunia berkomitmen untuk membantu Indonesia mencapai akses universal terhadap listrik sebagai landasan untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kemakmuran bagi warga Indonesia,” kata Rodrigo A. Chaves, Direktur Negara Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste.
Proyek ini didukung oleh Green Climate Fund, Clean Technology Fund, Energy Sector Management Assistance Program, and Global Infrastructure Facility
Dukungan Bank Dunia untuk energi berkelanjutan adalah komponen penting dari Kerangka Kerja Kemitraan Negara Kelompok Bank Dunia untuk Indonesia, yang berfokus pada prioritas pemerintah yang berpotensi membawa perubahan besar.
