Skip to Main Navigation
ARTIKEL 20 Desember 2018

Mengerahkan Sumber Daya untuk Mengurangi Stunting pada Anak

Image

Tangkil village, Bogor, West Java, Indonesia

Photo credit: World Bank


Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Indonesia yang baru akan memastikan bahwa semua rumah tangga dengan ibu hamil atau anak-anak di bawah usia dua tahun dapat mengakses paket penting layanan lengkap untuk mencegah stunting. Di bawah pimpinan tingkat tinggi pemerintah pusat, program ini menggunakan ‘pendekatan terintegrasi’ yang melibatkan koordinasi 22 kementerian dan diselaraskan di berbagai jenjang pemerintahan.

Selama bertahun-tahun, Indonesia telah banyak berinvestasi pada pemberian nutrisi untuk ibu hamil dan anak usia dini. Tetapi tingkat stunting pada anak --yang ditandai dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan anak seusianya, menjadi indikator yang menunjukkan berbagai kekurangan-- masih tinggi. Angka stunting di Indonesia yang mencapai 30,8 persen (2018) menjadi tantangan terhadap pengembangan modal manusia.

Terinspirasi oleh keberhasilan Peru dalam mengurangi stunting dalam waktu singkat, Pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk memastikan bahwa pengeluaran ke depan akan membuahkan hasil. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Indonesia yang baru akan memastikan bahwa seluruh “rumah tangga 1000 hari”, yaitu mereka yang memiliki ibu hamil atau anak-anak di bawah usia dua tahun, dapat mengakses paket layanan lengkap yang penting untuk mencegah stunting.

Indonesia adalah bagian dari Proyek Modal Manusia, sebuah jaringan 39 negara yang bekerja pada rencana percepatan pengembangan modal manusia. Program Investasi pada Nutrisi dan Usia Awal Kehidupan (INEY), yang mendukung pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Strategi Nasionalnya yang ambisius, mewujudkan prinsip-prinsip panduan yang digunakan oleh negara-negara ini untuk mengubah hasil modal manusia dan meningkatkan produktivitas di masa depan.

Sebuah pendekatan “pemerintah yang terintegrasi”

Secara tradisional — dan bukan hanya di Indonesia — stunting umumnya adalah masalah sektor kesehatan. Tetapi sekarang ada pengakuan luas bahwa ini adalah masalah multisektoral yang membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Presiden Joko Widodo memperjuangkan agenda tersebut, sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla mengetuai komite tingkat menteri yang berfungsi sebagai mekanisme koordinasi untuk mengajak berbagai kementerian dan sektor mengambil tindakan yang spesifik dan terukur.

Strategi Nasional tersebut melibatkan koordinasi antara 22 kementerian yang berperan dalam memastikan bahwa setiap desa dan rumah tangga mendapatkan akses ke paket layanan inti yang terbukti menjadi kunci dalam mengurangi stunting di Indonesia. Di antaranya adalah Kementerian Kesehatan, Pekerjaan Umum (untuk air dan sanitasi), Pendidikan (pengembangan anak usia dini), Urusan Sosial (program perlindungan sosial), Pertanian (pasokan makanan), Komunikasi (perubahan perilaku), serta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa (pemberian layanan terdesentralisasi di tingkat kabupaten dan desa).

Strategi ini juga melibatkan penyelarasan di banyak lapisan pemerintahan, karena Indonesia adalah negara yang sangat terdesentralisasi dengan 75.000 desa yang memainkan peran penting dalam pemberian layanan pengurangan stunting di garis depan. Dan pelaksanaan program dalam skala besar di Indonesia berarti menjangkau 24 juta ‘rumah tangga 1000 hari’ yang tersebar di 6.000 pulau.

Kementerian Keuangan berperan sangat penting, seperti halnya di Peru. Kementerian ini berkomitmen untuk memastikan bahwa program $ 3,9 miliar per tahun ini mencapai tujuannya. Kelompok Bank Dunia mendukung dana $ 400 juta untuk Program INEY, dilanjutkan dengan model yang berorientasi pada hasil dengan dana yang akan dicairkan ketika target tercapai. Program senilai $ 400 juta ini meningkatkan pengeluaran pemerintah sebesar $ 6,6 miliar selama empat tahun.

Dalam beberapa bulan pertama, program ini telah mengadakan pertemuan awal stunting dengan 100 kabupaten prioritas utama. Mereka menandatangani set Nota Kesepahaman untuk mempercepat pencegahan stunting serta membawa daftar tindakan untuk memastikan bahwa pekerjaan lintas sektor ini menuju ke arah yang sama. Pada tahun 2019, pemerintah akan meningkatkan jangkauan hingga 160 kabupaten, dengan target seluruh di kabupaten di Indonesia pada 2022.

Menyelaraskan lintas sektor menuju satu tujuan

Mengapa hal ini penting? Melihat data pemberian layanan di Indonesia menunjukkan bahwa setiap intervensi yang terpisah (misalnya, akses ke air bersih dan sanitasi, atau layanan pengembangan anak usia dini) menghasilkan tingkat cakupan yang belum maksimal. Alasan angka stunting masih tinggi adalah karena jutaan ‘rumah tangga 1000 hari’ belum mengakses paket intervensi lengkap yang akan memberikan kemajuan.

Program ini membutuhkan perencanaan dan penganggaran yang jauh lebih baik di tingkat kabupaten, sehingga intervensi tidak dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi dengan cara yang lebih terkoordinasi. Tetapi pertama, yang dibutuhkan adalah mencari tahu apa yang belum terkakses pada setiap rumah tangga. Ini tidak mudah, karena stunting tidak terkonsentrasi di hanya beberapa kabupaten di Indonesia. Kenyataannya, stunting tersebar di seluruh negeri, menjadikan identifikasi rumah tangga yang menjadi prioritas sebagai tugas utama.


"Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dan oleh karena itu pengelolaan anggaran sangat penting, apakah itu anggaran pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau pemerintah desa, semua tingkat pemerintah harus memprioritaskan pengeluaran anggaran untuk pencegahan stunting. "
Image
Sri Mulyani Indrawati,
Minister of Finance, Indonesia

Kader Pembangunan Manusia: Mendorong konvergensi layanan tingkat desa ke rumah tangga prioritas

"Kader Pembangunan Manusia /Human Development Worker" Indonesia memegang peran penting, baik pada sisi pasokan maupun permintaan pemberian layanan. Pada sisi pasokan, mereka mengidentifikasi kesenjangan layanan terkait dengan kekurangan gizi, menetapkan target bagi penyedia layanan dalam mengatasi kesenjangan, dan memantau hasil dan implementasi intervensi kunci pembangunan manusia di tingkat fasilitas dan rumah tangga.

Pada sisi permintaan, mereka bekerja dengan Program Keluarga Harapan (PKH) Pemerintah untuk memastikan rumah tangga yang rentan agar mendapat insentif melalui transfer tunai bersyarat untuk memanfaatkan nutrisi pokok dan layanan pendidikan anak usia dini. Program PKH juga akan mencakup sesi pengembangan keluarga yang mengomunikasikan perubahan perilaku tentang gizi, stimulasi anak usia dini, dan sanitasi.

Kader Pembangunan Manusia sedang mengadakan sebuah latihan pemetaan sosial besar-besaran. Mereka mengidentifikasi ‘rumah tangga 1000 hari’ di seluruh negeri, memetakan akses mereka untuk intervensi kunci, dan pencatatan diagnostik yang membantu administrator kabupaten dan desa untuk memahami apa yang perlu dilakukan dan prioritas alokasi anggaran untuk meningkatkan akses mereka terhadap intervensi gizi prioritas.

Riset dan inovasi untuk pengembangan program

Program dengan skala dan ambisi sebesar ini tentu membutuhkan pendekatan berbasis bukti sebagai koreksi dan dukungan implementasi yang baik. Pendanaan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan Fasilitas Pendanaan Global -- yang memberi dukungan kesehatan ibu, bayi baru lahir, anak-anak dan remaja-- mendukung investasi katalitik dalam pengembangan kapasitas, inovasi dan penelitian di masa depan, dan laboratorium pembelajaran yang akan dikembangkan di tingkat nasional.

Sebagai contoh, Bank Dunia bekerja dengan Kementerian Desa untuk merancang dan menguji teknologi baru berbasis aplikasi untuk membantu tugas pencatatan Kader Pembangunan Manusia, merekam data pemantauan, dan menyusun laporan dengan mudah. Teknologi ini akan diuji di lapangan pada awal tahun 2019 dan diharapkan menjadi sangat efisien dan hemat biaya karena mencatat semua data yang diperlukan secara simultan dan waktu nyata. Teknologi ini sangat bernilai bagi pemerintah kabupaten yang berusaha mengidentifikasi kesenjangan dan dukungan langsung ke arah yang benar.

Bank Dunia juga bekerja dengan Kantor Wakil Presiden dan Badan Perencanaan Nasional di Indonesia untuk menempatkan strategi evaluasi metode campuran. Hal ini termasuk mengukur angka stunting setiap tahun untuk mempercepat pembelajaran dan mengidentifikasi praktik-prkatik terbaik di seluruh negeri. Termasuk juga investasi dalam eksperimen untuk memahami cara terbaik merancang intervensi yang mengubah perilaku, seperti inisiasi dini dalam menyusui dan diet sehat. Sesungguhnya, program ini dirancang berdasarkan penelitian global yang luas, dan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain di tahun-tahun mendatang.



Api
Api