Ikhtisar

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara – sebuah bangsa berkepulauan yang mencakup lebih dari 300 suku – Indonesia telah memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik sejak mengalami krisis finansial Asia di akhir 1990an. Pendapatan kotor per kapita nasional terus meningkat, dari $560 pada tahun 2000 hingga $3.630 pada 2014. Saat ini Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan ekonomi terbesar kesepuluh berdasarkan paritas daya beli, dan merupakan anggota G-20.  Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan lebih dari setengahnya sejak tahun 1999, menjadi 11,2% pada tahun 2015.

Rencana ekonomi Indonesia mengikuti rencana pembangunan jangka panjang untuk tahun 2005-2025. Rencana ini dibagi dalam periode lima tahun, masing-masing dengan prioritas pembangunan yang berbeda. Rencana pembangunan jangka menengah saat ini – yang merupakan tahap ketiga dari rencana jangka panjang – terentang antara tahun 2015-2020, berfokus antara lain pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan program bantuan sosial untuk pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. Pengalihan anggaran belanja negara ini bisa dilakukan setelah pemerintah mereformasi kebijakan subsidi energi yang berkepanjangan. Kini pemerintah bisa berinvestasi lebih besar pada program-program yang memberikan dampak langsung pada masyarakat miskin dan hampir miskin, demikian pula dengan peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur.

Namun tantangan-tantangan tetap mewarnai tujuan pembangunan Indonesia.

Akibat melemahnya permintaan komoditas – mesin pertumbuhan bagi ledakan ekonomi Indonesia pada dekade lalu – pertumbuhan GDP Indonesia melambat sejak 2012. Kecepatan pertumbuhan dalam investasi permanen, ekspor dan konsumsi telah berkurang – dan perkembangan ini juga mempengaruhi tingkat penurunan kemiskinan.

Pada 2007 hingga 2011 angka kemiskinan berkurang hingga 1% setiap tahunnya, tapi angka ini turun ke 0,3% per tahun sejak 2012. Dari 252 juta penduduk Indonesia, masih ada 28,6 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan sekitar 40% dari mereka masih berada di sekitar garis kemiskinan nasional yang dipatok di angka Rp330.776 per orang per bulan  ($22.60).

Pelemahan ini juga mempengaruhi pasar tenaga kerja, dimana tingkat pertumbuhan pekerjaan lebih rendah dari tingkat pertumbuhan populasi. Layanan publik masih belum mencapai tingkat yang memadai bagi negara berstandar pendapatan menengah. Pada akhirnya hal ini membawa pengaruh buruk pada indikator-indikator kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Sebagai contoh, tingkat angka kematian ibu di Indonesia adalah 126 kematian per 100.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dari target Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang berada di angka 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sekitar 37% dari balita mengalami stunting, pertanda pertumbuhan otak yang terganggu, yang akan berpengaruh terhadap pilihan-pilihan hidupnya di masa depan.

Dan meskipun baru-baru ini sudah terdapat kemajuan, akses terhadap jamban bersih dan higenis baru berada di angka 68%, tertinggal di belakang target MDG yang 86%.

Iklim investasi, meskipun rata-rata positif, terus menghadapi ketidakpastian regulasi dan biaya logistik yang tinggi. Namun peluncuran sejumlah paket-paket reformasi telah menunjukkan keinginan kuat pemerintah untuk meyakinkan investor bahwa Indonesia membuka diri terhadap dunia usaha. Paket-paket ini meliputi Daftar Investasi Negatif, yang mencakup sekitar 600 sektor yang mewakili sekitar 70% perekonomian nasional. Pemerintah juga berjanji bahwa upaya reformasi akan terus berlangsung. 

Pembaharuan Terakhir: 5 April 2016

Kemitraan antara Indonesia dan Kelompok Bank Dunia telah berlangsung selama enam dekade dan menjadi salah satu model kemitraan yang paling signifikan di dunia berdasarkan peminjaman, layanan pengetahuan dan dukungan implementasi. Sejak tahun 2004, dukungan Bank Dunia bersandar pada agenda kebijakan pemerintah Indonesia, sesuai dengan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah.

Untuk senantiasa responsif terhadap kebutuhan Indonesia, Kelompok Bank Dunia terus menggunakan berbagai instrumen pendanaan dan layanan pengetahuan.

Pada bulan Desember 2015, setelah konsultasi dengan berbagai pihak yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta, Dewan Bank Dunia menyetujui Kerangka Kemitraan Negara (Country Partnership Framework/CPF) untuk Indonesia, yang paralel dengan prioritas-prioritas Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Melalui CPF, Kelompok Bank Dunia berharap bisa mendukung pembangunan Indonesia dengan pendanaan sebesar lebih dari $10 milyar sepanjang empat tahun ke depan – salah satu kemitraan negara terbesar yang pernah berlangsung di Kelompok Bank Dunia. Jika berhasil diimplementasikan, pendanaan IBRD akan berada di angka $7,5 miliar dan IFC akan memberikan $3 miliar dalam bentuk saham, pinjaman, jaminan dan mobilisasi. Empat wilayah kerjasama yang dimuat dalam CPF ini berhubungan dengan infrastruktur terutama energi, dimana IBRD dan IFC terus menjalin kemitraan erat dengan Pemerintah Indonesia.

 

Kemitraan dengan Kelompok Bank Dunia

International Finance Corporation (IFC), salah satu organisasi di dalam Kelompok Bank Dunia, telah berinvestasi sekitar $2,24 miliar dengan 31 klien dan program. IFC berkomitmen untuk memperbaiki akses keuangan terhadap 1,6 juta orang dan 5.000 usaha kecil dan menengah,, dan meningkatkan akses infrastruktur kepada lebih dari 8,5 juta orang. Melalui upaya IFC memberikan advis di sektor agribisnis, IFC membantu produktivitas lebih dari 11.000 petani kecil. 

Pembaharuan Terakhir: 5 April 2016

Program-program Bank Dunia berupaya menjawab berbagai tantangan yang Indonesia hadapi. Program Generasi menyediakan blok pinjaman berbasis insentif bagi masyarakat untuk menghadapi tiga target MDG yang masih tertinggal: kesehatan ibu mengandung, kesehatan anak dan pendidikan universal. Generasi kini aktif di 5,488 desa di 11 provinsi. Beberapa program yang dihasilkan telah membantu ratusan ribu anak menerima imunisasi, memberi solusi malnutrisi dan memastikan hampir 1 juta ibu hamil mendapat asupan zat besi tambahan. Lebih dari separuh total penerima yang mencapai 4,9 juta orang adalah perempuan.

Dalam bidang pendidikan, Bank Dunia membantu pemerintah Indonesia untuk mengimplementasi upayanya mereformasi guru. Di bawah program Bermutu yang telah berjalan sejak 2007, lebih dari 1,7 juta guru memperoleh ijazah 4 tahun yang diwajibkan UU Guru yang berlaku sejak 2005. Program ini terus mendukung program pembaharuan guru melalui pelatihan, riset, dan berdirinya kelompok-kelompok profesional di tingkat lokal.

Bank Dunia juga mendukung program pemerintah untuk menyediakan air bersih dan layanan sanitasi, PAMSIMAS. Aktif di lebih dari 32 provinsi, PAMSIMAS adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, dan banyak dilihat sebagai jalan paling ekonomis untuk meningkatkan layanan air dan sanitasi. Selama beberapa tahun ke depan, PAMSIMAS akan diperluas hingga bisa melayani lebih dari 26.000 desa di 403 kabupaten/kota.

Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 500 pemerintahan lokal yang punya potensi untuk mempercepat pertumbuhan di wilayahnya. Proyek Desentralisasi Pemerintah Lokal bekerja dengan pemerintahan kabupaten/kota dalam memastikan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk investasi infrastruktur digunakan sepenuhnya, sambil terus berupaya memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Dukungan pemerintah terus menguat dengan pendekatan hasil berbasis verifikasi yang sedang dikembangkan untuk 30 provinsi, dengan target mencapai 450 kabupaten/kota pada 2018.

Bank Dunia membantu mengatasi tantangan Indonesia dalam manajemen resiko bencana dengan cara meningkatkan keterlibatan yang ada saat ini dan memberikan instrumen pendanaan, serta memberi akses terhadap praktik-praktik terbaik di dunia. Satu pendekatan yang sukses meliputi upaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya-upaya preventif dan rekonstruksi dan penggunaan piranti lunak cuma-cuma oleh masyarakat untuk membuat skenario mitigasi bencana mulai dari perencanaan, kesiapan dan umpan balik. Juga, kesuksesan program rehabilitasi pemukiman berbasis masyarakat, atau dikenal dengan istilah Rekompak, dimana pemerintah Indonesia kemudian mengadopsi skema pemukiman tersebut di lokasi-lokasi lain di nusantara.

Dalam upaya mengenali pentingnya membantu masyarakat agar dapat bangkit dari kemiskinan, Bank Dunia juga mendukung program Keluarga Harapan, yang ingin mengakhiri siklus kemiskinan bagi warga Indonesia yang paling miskin. Sesi-sesi penguatan dan pembelajaran keluarga termasuk di dalam program yang didukung Bank Dunia ini, termasuk membantu kaum ibu untuk lebih memahami kesehatan dan nutrisi, praktik-praktik mendidik yang baik dan perlindungan anak serta manajemen keuangan keluarga.  

Pembaharuan Terakhir: 5 April 2016


PINJAMAN

Indonesia: Komitmen berdasarkan Tahun Fiskal (dalam jutaan dolar)*

*Jumlah termasuk komitmen IBRD dan IDA