Jakarta, 11 Februari -- Untuk pertama kalinya secara global, atau the Global Partnership for Social Accountability, mengundang para organisasi masyarakat sipil untuk mengajukan proposal guna memperkuat akuntabilitas sosial.
GPSA, yang merupakan koalisi donor, pemerintah, dan beberapa organisasi masyarakat sipil, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam reformasi tata kelola pemerintahan dan perbaikan layanan publik.
Dana yang telah tersedia dalam GPSA berjumlah USD 5 juta untuk sepuluh negara, yaitu Indonesia, Philippines, Moldova, Malawi, Tunisia, Honduras, Dominican Republic, Bangladesh, Tajikistan, dan Kyrgyz Republic. Sebuah proposal, untuk proyek yang dapat berdurasi selama 3 hingga 5 tahun, dapat menerima USD 500,000 hingga USD 1 juta, tergantung dengan permintaan dan kebutuhan proposal tersebut. Batas waktu untuk pengajuan proposal adalah 14 Maret, 2013.
Untuk Indonesia, GPSA berharap proposal yang diajukan para mitra masyarakat sipil akan bertujuan untuk memantau hasil dari proyek infrastruktur, kesehatan, pertanian, atau pedesaan, yang didanai oleh pemerintah pusat dan dilakukan oleh berbagai unit pemerintah daerah, baik di tingkat Propinsi, Kabupaten, maupun Kota.
Proposal yang diajukan hendaknya menitikberatkan transparansi, inovasi, dan partisipasi masyarakat. GPSA berharap kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil dan para mitara di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, dapat menghasilkan program yang akan mengelola informasi mengenai pengeluaran dan pengadaan publik sehingga lebih mudah dicerna dan diakses oleh masyarakat. Program GPSA terbuka bagi semua lembaga masyarakat sipil yang berstatus resmi, memiliki tata kelola internal yang baik dan bertanggung jawab, melakukan transparansi terhadap sumber pendanaan dan akuntabilitas keuangan, dan berpengalaman dalam kegiatan akuntabilitas sosial.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.worldbank.org/gpsa, atau hubungi gpsa@worldbank.org, tgeorge1@worldbank.org, atau ddjalal@worldbank.org.
