Washington DC, 25 Mei 2010 – Bank Dunia hari ini menyetujui pinjaman senilai USD 200 juta untuk mengatasi masalah perubahan iklim di Indonesia. Kebijakan pembangunan atau Development Policy Loan (DPL) “Perubahan Iklim” ini merupakan yang pertama kali diberikan Bank Dunia untuk Indonesia. Hal ini merupakan dukungan Bank Dunia bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan dengan emisi karbon yang lebih rendah dan tahan iklim. Melalui investasi ini, Bank Dunia bergabung dengan Pemerintah Jepang (JICA) dan Perancis (AFD) yang telah memberikan bantuan pada Indonesia selama dua tahun terakhir. Fokus pinjaman kebijakan ini adalah (i) menanggapi kebutuhan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia; (ii) meningkatkan adaptasi dan upaya ketahanan di sektor-sektor utama; dan (iii) memperkuat institusi serta kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim dengan sukses. DPL Perubahan Iklim ini merupakan pinjaman pertama dari empat pinjaman lainnya dengan nilai yang serupa.
“Indonesia berpotensi menjadi korban utama dari perubahan iklim. Dalam waktu yang bersamaan, emisi Indonesia juga merupakan bagian penting dari total emisi global. Kami sangat senang dengan langkah Indonesia dalam menanggapi ancaman perubahan iklim global. Semenjak menjadi tuan rumah konferensi Perubahan Iklim PBB pada tahun 2007, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam menanggapi masalah perubahan iklim. Selama dua tahun terakhir pemerintah Indonesia telah berhasil memasukkan isu perubahan iklim ke dalam proses perencanaan dan penganggaran nasional,” ucap Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Joachim von Armsberg, merujuk pada Konsul Nasional untuk Perubahan Iklim Indonesia yang baru dan Tanggapan Perencanaan Pembangunan untuk Perubahan Iklim yang baru saja dipublikasikan. “Rangkaian DPL Perubahan Iklim ini merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap komitmen untuk membantu Indonesia dalam menjalankan agenda perubahan iklim yang ambisius. Dengan kebijakan yang sesuai dan kapasitas yang lebih baik, Indonesia akan secara bertahap menuju pertumbuhan rendah karbon dan juga mencapai target jangka pendek nya yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca sebanyak 26 persen. Saya sangat senang bahwa Jepang, Perancis, dan Bank Dunia bersama-sama membantu
Indonesia melalui program yang terkoordinasi dengan baik ini.”
Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim – meningkatnya permukaan air laut, perubahan pola cuaca, dan meningkatnya ketidakpastian. Perubahan iklim juga akan berdampak pada keamanan pangan; produktivitas pertanian; simpanan air; penyebaran penyakit melalui air dan vektor; dan ekosistem terumbu karang. Rangkaian DPL Perubahan Iklim akan mengantar Indonesia pada jalur pertumbuhan rendah karbon dan meningkatkan ketahanan akan dampak-dampak ini dengan fokus pada isu-isu kebijakan utama dan tantangan tata kelola pemerintahan yang berhubungan dengan mitigasi, adaptasi dan pembangunan institusi.
Kebijakan pemerintah yang didukung Rangkaian DPL Perubahan Iklim akan membawa keuntungan sebagai berikut:
Mitigasi
- Pencegahan kehilangan hutan dan pengurangan konversi serta pembakaran lahan gambut
- Pegurangan dalam pengunaan bahan bakar fosil secara umum
- Pengembangan energi yang terbarui seperti panas bumi (geothermal) dan biomassa
- Promosi efisiensi energi
Adaptasi
- Memperbaiki pengelolaan sumber daya air
- Peningkatan kemampuan dalam menanggapi dampak perubahan iklim yang berhubungan dengan air ( kekeringan dan banjir)
- Petani lebih siap dalam menghadapi dampak perubahan iklim sehubungan dengan produksi pangan (banjir, kekeringan, hama)
- Peningkatan kapasitas pemerintah untuk mengatur dan mengurangi resiko bencana
- Meningkatkan kesiapan dan ketahanan iklim dalam sektor pesisir dan kelautan
Pembangunan Institusional
- Peningkatan pengetahuan, kebijakan, dan susunan hukum dalam menerapkan program-program mitigasi dan adaptasi
- Koordinasi kebijakan iklim yang lebih baik
- Kerangka kerja hukum dan institusional yang lebih baik untuk pendanaan tindakan-tindakan perubahan iklim
Sampai sejauh ini, enam pinjaman kebijakan pembangunan untuk makroekonomi telah disalurkan sedangkan rangkaian pinjaman kebijakan pembangunan untuk infrastruktur telah masuk pada tahun ketiga. Pinjaman kebijakan pembangunan memperbolehkan pemerintah dalam menjalankan aktivitas-aktivitas reformasi utama yang berlangsung dalam jangka waktu beberapa tahun, walaupun dengan kondisi finansial dan kepentingan politik yang fluktuatif. Pinjaman kebijakan ini akan berhasil apabila ada dukungan dari pemerintah secara luas.
Dalam hal DPL Perubahan Iklim, Bappenas memainkan peranan terpenting dalam mengkoordinir semua departemen yang merupakan pemangku kepentingan dan kementrian yang terlibat dalam mitigasi dan adaptasi
