ARTIKEL

Terbuka untuk Masukan Umum: Finalis Proposal dari Indonesia untuk Hibah Pertanggungjawaban Sosial

29 Juli 2013



Pada Februari 2013, the Global Partnership for Social Accountability (GPSA) membuka kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil di 12 negara untuk mengajukan proposal dalam bidang pertanggungjawaban social, untuk memperoleh hibah sebesar US$500.000 - $US1.000.000.

Secara keseluruhan, 216 organisasi masyarakat sipil dari 12 negara mengirim proposal, dan 12 berasal dari Indonesia. Steering Committee GPSA telah memilih proposal Yayasan Wahana Visi Indonesia: “Suara dan Aksi Warga yang meminta Pertanggungjawaban Pemerintah dan Peningkatan Pelayanan” untuk hibah sebesar $950.000 dari program GPSA.

Kami membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengkaji dan memberi masukan untuk proposal tersebut di https://bit.ly/1dVZZRI antara tanggal 29 Juli hingga 2 Agustus 2013. GPSA akan mempertimbangkan semua masukan sebelum mengambil keputusan akhir untuk menyetujui proposal tersebut. Periode untuk memberi masukan akan berakhir pada 3 Agustus 2013.

Hibah pertama GPSA untuk proyek pertanggungjawaban sosial

The Global Partnership for Social Accountability merupakan koalisi donor, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang bertujuan meningkatkan hasil pembangunan dengan memberi dukungan dalam hal masukan dan partisipasi masyarakat.Di Indonesia, GPSA membuka peluang bagi organisasi masyarakat sipil untuk mengirim proposal guna meningkatkan pertanggungjawaban sosial dalam bidang:

  1. Transparansi: berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang bertujuan memberikan transparansi data belanja publik kepada masyarakat setempat.
  2. Inovasi: berkolaborasi dengan mitra dari media dan teknologi untuk memantau dan menampilkan informasi mengenai belanja publik dan pengadaan (procurement) yang bersifat kompleks, menjadi mudah dicerna dan diakses oleh masyarakat.
  3. Partisipasi: berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah yang inovatif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemberian layanan dalam hubungannya dengan belanja publik di tingkat daerah. 

 


Api
Api

Welcome