SIARAN PERS

Bank Dunia Menyetujui Pembiayaan Baru untuk Prioritas Reformasi di Indonesia

18 November 2010




Dua Pinjaman Kebijakan Pembangunan baru bertujuan untuk memperbaiki keadaan investasi, pengelolaan keuangan publik, pengentasan kemiskinan, pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur

Washington DC, 18 November, 2010 – Bank Dunia telah menyetujui dua Pinjaman Kebijakan Pembangunan (DPL) dengan nilai total $800 juta untuk terus mendukung program prioritas reformasi yang dimotori pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian tahunan DPL yang dimulai sejak tahun 2004. Upaya-upaya ini telah berhasil memperbaiki kondisi-kondisi investasi, pengelolaan keuangan publik dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi pondasi utama untuk pembangunan yang kuat dan inklusif di Indonesia.

Dari kedua pinjaman, DPL ketujuh (DPL 7) senilai $600 juta, bertujuan memperdalam upaya-upaya reformasi yang didukung oleh DPL terdahulu dalam menghilangkan ketidakpastian bagi investor yang hendak menanam investasi; memperkuat pengelolaan anggaran dan dana di pemerintah pusat; dan meningkatkan pengentasan kemiskinan dan pelayanan publik.

“Selama beberapa tahun terakhir, pengeluaran konsumen dan perkembangan sektor swasta telah menggerakkan perkembangan ekonomi Indonesia. Pembangunan jangka menengah diperkirakan akan bersifat lebih kuat dan inklusif, berkat reformasi-reformasi ambisius yang kini berlangsung di berbagai lini, ” jelas Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Stefan Koeberle. “Tren-tren positif ini telah menggugah investor-investor internasional untuk melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia. Karena itu, menjadi penting bagi Indonesia untuk tetap melanjutkan reformasi-reformasi yang bersifat struktural dan institusional".


Melalui pinjaman lainnya, yaitu Pinjaman Kebijakan Pembangunan Keempat (IDPL 4) senilai $200 juta, Bank Dunia mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan jumlah dan efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur – terutama dalam pengadaan listrik, jalanan, air dan pelayanan sanitasi. Rangkaian IDPL telah mendukung peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur oleh sektor swasta melalui pembentukan susunan kerjasama antara publik dan swasta serta susunan tata kelola dalam akuisisi lahan, perlindungan lingkungan dan procurement publik.

“Infrastruktur terus menjadi salah satu kendala dalam investasi di Indonesia. Dalam hal ini, adanya peningkatan pembiayaan dalam sektor infrastruktur oleh pemerintah dalam dana tahun depan merupakan kemajuan positif. Ada perubahan-perubahan penting lainnya yang disusun untuk menarik minat lebih banyak investasi dari kelompok swasta dalam sektor ini, yang akan dibutuhkan untuk jangka panjang,” jelas Koeberle.

Pada akhir 2010, IDPL 4 diharapkan dapat membantu:

  • Meningkatkan pembiayaan bidang infrastruktur di tingkat nasional dan sub-nasional sebesar lebih dari 50 persen dan 35 persen berturut-turut sejak 2006.
  • Meningkatkan proporsi subsidi listrik yang diberikan pada konsumen dengan pendapatan rendah.
  • Menyiapkan penawaran-penawaran yang bersaing dan transparan untuk transaksi kerjasama antara public-swasta.
  • Memperbaiki pengeluaran publik dan menawarkan resiko korupsi yang kecil melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas

 

LEMBAR FAKTA

Sejak 2004, rangkaian DPL telah berkontribusi pada:

  • Peningkatan aliran investasi ke Indonesia: perbandingan antara investasi terhadap GDP meningkat dari 21.4% ke 23.4 dan pemasukan FDI dari $1.8 milyar menjadi $6.8 milyas dalam 9 bulan pertama selama 2010.
  • Kemajuan dalam iklim investasi di Indonesia secara keseluruhan: dalam Doing Business Survey 2011, Indonesia berada pada peringkat 122 dari 183 negara, dengan waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan bisnis baru berkurang dari 168 hari menjadi 60 hari, dan banyaknya jumlah prosedur berkurang dari 12 ke 9.
  • Perkenalan beragam reformasi peraturan untuk memperkuat administrasi pajak: termasuk mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang menjelaskan proses administratif bagi pembayar pajak.
  • Peningkatan orientasi yang menitikberatkan pada hasil dalam proses anggaran belanja: RPJMN 2010-14 menampilkan penyusunan dana yang didasari oleh kinerja serta susunan pengeluaran jangka menengah dengan hasil dan sasaran yang mudah diukur.
  • Pendirian Rekening Tunggal Perbendaharaan: membantu konsolidasi dan meningkatkan pengelolaan dana dalam keuangan publik.
  • Peningkatan praktek akuntansi pemerintah: dengan meningkatkan susunan peraturan yang bertujuan untuk memperbaikin akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan kementerian.
  • Pembentukan Kantor Pengadaan Umum Nasional: bertanggung-jawab untuk perencanaan yang berkelanjutan, terpadu, fokus dan terkoordinasi serta pengembangan strategi/ kebijakan/ peraturan yang berhubungan dengan pengadaan barang/kerjaan/jasa dengan menggunakan dana rakyat.
  • Peningkatan pernargetan pada mereka yang miskin: dengan memperbaharui pendaftaran data rumah tangga, mengadopsi sistem yang lebih baik dalam mengidentifikasi keluarga miskin dan melalukan percobaan-percobaan yang menargetkan kemiskinan.
  • Peningkatan dalam PNPM-Mandiri: Akhir 2009, program anti-kemiskinan utama pemerintah menjangkau 6,400 kecamatan, dan dana dari pemerintah pusat untuk program ini meningkat menjadi Rp 10.3 triliyun.

Sejak 2006, rangkaian IDPL telah berkontribusi pada:

  • Pembiayaan nominal untuk infrastruktur meningkat dua kali lipat dari yang dikeluarkan kementerian-kementerian pada 2006, yakni sebesar Rp 25 triliyun
  • Peningkatan angka dalam alokasi sub-nasional untuk infrastruktur sebesar 35 persen
  • Meningkatnya proporsi subsidi listrik dari 44 persen menjadi 53 persen, diperuntukkan bagi konsumen dengan pendapatan terendah.
  • Perbaikan dalam kualitas jalanan nasional dari 82 menjadi 86 persen dalam keadaan cukup baik dan peningkatan sebesar 25 persen dalam kilometer jalur jalanan.
  • Meningkatnya investasi kegunaan air senilai $ 296 juta sejak 2007.
  • Transaksi PPP yang ditawarkan sesuai dengan Perpres 67 yang mengundang lebih dari 3 penawaran yang responsif.
  • Perjanjian pemerintah Indonesia untuk mengakhiri semua izin kontrak jalan Toll yang ditandatangani sebelum 17 Agustus 2007.
  • 46 persen dari kontrak kerja diberikan 45 hari setelah penawaran dibuka
  • Dikeluarkannya laporan-laporan hasil audit internal yang efektif oleh Inspektur Jendral Kementerian Pekerjaan Umum.
Kontak Media
Dalam Washington DC
Carl Hanlon
Telepon: (1-202) 473-8087
chanlon@worldbank.org
Dalam Jakarta
Randy Salim
Telepon: (62-21) 5299-3259
rsalim1@worldbank.org


SIARAN PERS NO:
2011/192/EAP

Api
Api