WASHINGTON, 3 Juni, 2010—Bank Dunia mengatakan hari ini bahwa Bank Dunia sudah berada di jalur yang benar dalam melaksanakan tahap pertama Kebijakan Akses Informasi yang baru pada tanggal 1 Juli, salah satu dari beberapa kebijakan yang sudah dilakukan Bank Dunia untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitasnya.
Kebijakan baru ini telah menempatkan Bank Dunia sebagai pemimpin dalam transparansi diantara organisasi-organisasi internasional. Kebijakan ini telah merubah pendekatan Bank Dunia dalam kebijakan keterbukaan yang sekarang, yang sekedar menyebutkan informasi apa saja yang dapat diakses oleh publik ke kebijakan yang memungkinkan diaksesnya semua informasi yang dimiliki oleh Bank Dunia, kecuali yang secara jelas termuat dalam daftar pengecualian, seperti misalnya informasi pribadi staff dan dokumen deliberatif (dokumen yang berisi pertimbangan-pertimbangan).
Kebijakan yang baru ini memberikan akses informasi yang jauh lebih besar atas proyek-proyek yang sedang dilaksanakan sehingga masyarakat dapat melacak proyek tersebut sepanjang berlangsungnya proyek bersangkutan.
“Kebijakan Akses Informasi yang baru ini lebih dari sekedar perubahan kebijakan yang sederhana. Ini merupakan pergeseran budaya yang sangat besar bagi Bank Dunia, baik terkait dengan bagaimana kami berurusan dengan dunia luar dan bagaimana kami memandang dan menangani informasi,” kata Jeff Gutman, Wakil Presiden, Bidang Kebijakan Operasi dan Pelayanan Negara.
Bank Dunia akan membuat jauh lebih banyak informasi yang dapat diakses sehubungan dengan keputusan penting semasa perencanaan dan pelaksanaan proyek agar tercipta kesadaran yang semakin besar mengenai pekerjaaan-pekerjaan yang dibiayai Bank Dunia serta kesadaran yang semakin besar atas hasil pembangunan yang lebih baik. Informasi baru yang dapat diakses oleh masyarakat mencakup keputusan-keputusan rapat Pengkajian Konsep Proyek, misi-misi supervisi proyek, dan kajian proyek pertengahan semester. Contoh dari informasi yang dapat diakses sesudah tanggal 1 Juli adalah:
- Notulen Rapat Komisi Dewan
- Ringkasan Ketua mengenai pertemuan Dewan dan Komisi dari Pertemuan Seluruhnya.
- Ringkasan Diskusi
- Laporan Tahunan Komisi-Komisi Dewan
- Status Pelaksanaan dan Laporan Hasil (bagian)
- Laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit milik para peminjam untuk proyek - (dimana undangan untuk negosiasi dikeluarkan sesudah tanggal 1 Juli 2010)
- Kajian Kinerja Portofolio Negara Yang Bersangkutan
- Catatan konsep dan rencana konsultasi bagi kajian kebijakan yang dapat dipakai untuk konsultasi-konsultasi eksternal.
“Pengalaman dari lembaga-lembaga dan negara-negara lain yang sudah menggunakan kebijakan keterbukaan sebesar ini menunjukkan dengan jelas bahwa kami akan berhadapan dengan kurva pembelajaran tajam di masa depan, namun Bank Dunia mempunyai komitmen terhadap prinsip yang mendasari kebijakan ini – memaksimalkan akses terhadap informasi untuk meningkatkan kualitas proses pembangunan,” kata Peter Stephens, Ketua dari Kelompok Kerja Akses Informasi dan Direktur Urusan Eksternal.
Secara khusus, tantangan besar bagi Bank Dunia adalah melacak semua informasi terdahulu yang memungkinkan untuk dibuka mulai tanggal 1 Juli, dan menangani besarnya jumlah permintaan yang mungkin terjadi sampai semua sistem sudah seluruhnya tertata rapi, dan staff dilatih dan terbiasa dengan praktek kebijakan ini. Bank Dunia akan terus melatih staff selepas tanggal 1 Juli, merampungkan pembaharuan sistem (upgrading system), mendeklasifikasi dokumen terdahulu serta memperbaiki proses arus kerja.
Persiapan sudah berjalan sejak bulan November 2009 – ketika Dewan Direktur Eksekutif menyetujui kebijakan baru ini - untuk merapikan semua sistem dan proses yang diperlukan untuk implementasi. Ini mencakup:
- Meng-upgrade, memperkuat, atau menciptakan sistem teknologi informasi baru dan memperbaiki penggunaan database dan tampilan muka pemakai bagi para pencari informasi;
- Merancang dan mengotomatiskan proses arus kerja untuk mempermudah keterbukaan proaktif pada website eksternal Bank Dunia;
- Menyiapkan ribuan dokumen terdahulu yang masih relevan untuk publik terhitung tanggal 1 Juli 2010;
- Membuat program pelatihan dan sumber-sumber bantuan pelaksanaan untuk lebih dari 10.000 staff;
- Merumuskan sebuah strategi untuk upgrading dan perekayasaan ulang fungsi informasi publik dan pendekatan terhadap ketentuan informasi publik melalui pusat informasi publik di negara yang bersangkutan;
- Menyelaraskan kerangka perubahan Bank Dunia dengan kebijakan yang baru; serta
- Mengkaji definisi klasifikasi informasi Bank Dunia.
“Kami telah bekerja dengan lembaga-lembaga masyarakat madani pada saat kami menyiapkan pergeseran kebijakan ini dan kami juga mencari masukan atas masalah ‘akses’ yang rumit ini bagi berbagai kelompok pemangku kepentingan, terutama mereka yang berada di luar ibukota negara di negara-negara berkembang, serta tentang penerapan dan cara-cara bagaimana mereka dapat membantu kami menguji sistem baru ini dan mengidentifikasikan tantangan yang mungkin belum tampak,” kata Marwan Muasher, Wakil Presiden Utama, Bidang Urusan Eksternal.
Kebijakan baru ini, yang mengambil model Undang-Undang atas Hak Informasi India dan Undang-Undang Kebebasan Informasi AS, juga mencakup sebuah ketentuan yang memungkinkan diperbolehkannya deklasifikasi pada berbagai jenis informasi terlarang sesudah kurun waktu tertentu – misalnya 5, 10 atau 20 tahun – mengingat bahwa sensitivitas informasi tersebut menurun sesudah jangka waktu tersebut. Kebijakan baru ini juga mengenal hak pengajuan banding.
“Seorang pemohon dapat mengajukan banding jika dia yakin bahwa Bank Dunia menolak diaksesnya informasi secara tidak benar atautak beralasan, dimana seharusnya informasi ini dapat diakses oleh publik sesuai dengan kebijakan baru ini, atau jika seorang pemohon ingin agar keterbukaan informasi yang dilarang dalam kebijakan ini menjadi porsi masalah publik.” kata Anne-Marie Leroy, Wakil Presiden Utama dan Penasehat Umum, Kelompok Bank Dunia
Akses Kebijakan Informasi yang baru ini berlaku bagi IBRD dan IDA. IFC dan MIGA memiliki kebijakan keterbukaan tersendiri.
Kebijakan ini dapat diakses secara on-line di www.worldbank.org/wbaccess dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk Arab, Cina, Perancis, Portugis, Rusia dan Spanyol.
Reformasi internal lain yang sedang dilaksanakan Bank Dunia mencakup bidang-bidang yang sangat penting seperti cara peminjaman yang lebih efektif, pemberian kesempatan berpendapat yang semakin banyak kepada negara-negara berkembang di lembaga ini, penempatan lebih banyak staff di negara-negara berkembang untuk memberikan dukungan lebih banyak kepada klien dalam usaha pengurangan kemiskinan serta pemberian akses bebas dan mudah terhadap simpanan data pembangunan yang melimpah milik Bank Dunia di https://data.worldbank.org.
Latar belakang dan Evolusi Kebijakan Keterbukaan Informasi
Bank Dunia pertama kali mengeluarkan Petunjuk atas Keterbukaan Informasi pada tahun 1985. Dewan Direktur Eksekutif menyetujui kebijakan pertama Bank Dunia tentang keterbukaan informasi pada tahun 1993. Kebijakan tersebut telah berkembang selama 15 tahun terakhir – Para Direktur Eksekutif dan Manajemen Bank Dunia sudah mengkaji kebijakan ini secara berkala dan memperluas cakupannya pada tahun 2001, 2002, 2003 dan 2005.
Kebijakan Akses Informasi yang baru ini disusun melalui konsultasi eksternal dan internal yang berlangsung di 33 negara dan melalui website eksternal Bank Dunia, yang dilaksanakan dari bulan Maret sampai Juni 2009. Kebijakan ini mencerminkan pandangan negara-negara anggota, lembaga-lembaga masyarakat madani, para akademisi, para anggota parlemen, media, sektor swasta, organisasi-organisasi internasional,lembaga-lembaga donor dan staff Bank Dunia
