Perhutanan Sosial di Indonesia: Memberdayakan Masyarakat, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, dan Melindungi Hutan

Dengan lebih dari 120 juta hektar kawasan hutan negara yang diakui oleh pemerintah, Indonesia memiliki hamparan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Hutan-hutan ini memainkan peran penting dalam menopang hidup lebih dari 280 juta penduduk dengan menyediakan sumber daya yang sangat dibutuhkan dan serangkaian layanan ekosistem yang penting.

Dalam upaya melestarikan sumber daya tersebut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia selama satu dekade terakhir telah mengembangkan inisiatif Perhutanan Sosial. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan, sekaligus memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan memperluas akses yang adil bagi masyarakat terhadap sumber daya hutan dan lahan.

Sejalan dengan komitmen ini, Bank Dunia dengan pendanaan dari Global Environment Facility (GEF) mendukung Proyek Penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia (Strengthening Social Forestry, SSF), sejak tahun 2021 hingga 2025 di enam kabupaten/ kota di empat provinsi: Limapuluh Kota (Sumatera Barat); Lampung Selatan (Lampung); Dompu, Bima, dan Kota Bima (Nusa Tenggara Barat); dan Halmahera Barat (Maluku Utara). Dengan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan izin Perhutanan Sosial, yaitu hak untuk mengakses dan menggunakan sumber daya hutan, SSF memperluas akses ke lebih dari 364.000 hektar hutan dan mendukung hampir 203.500 penerima manfaat, 42 persen di antaranya adalah perempuan.

Meliputi penciptaan lapangan kerja hingga pemberdayaan peran perempuan dalam masyarakat, keberhasilan implementasi SSF menunjukkan bahwa masyarakat setempat dapat mengelola hutan secara efektif sebagai sumber mata pencaharian mereka sekaligus melestarikan lingkungan, asalkan dibekali dengan pengetahuan, kepercayaan, dan akses yang legal.

Hutan untuk Masa Depan: Penciptaan Lapangan Kerja, Pemberdayaan Perempuan, dan Pelestarian Lingkungan

Todowongi, Provinsi Maluku Utara

Desa Todowongi di Kabupaten Halmahera Barat memiliki rotan yang melimpah, tetapi sejak lama hanya menghasilkan sedikit pendapatan saja, karena penduduknya kekurangan alat dan keterampilan, sementara pembuatan perabot rumah dengan tangan berjalan lambat.

Pada tahun 2021, SSF memberi dukungan kepada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Esa Moi untuk membangun bengkel rotan yang dilengkapi dengan mesin, sehingga produksi menjadi tiga kali lebih cepat dari sebelumnya. Kelompok ini berkembang dari hanya beranggotakan empat orang, menjadi 15 anggota – menciptakan lapangan kerja bagi perempuan dan generasi muda, serta meningkatkan pendapatan rumah tangga. SSF juga memungkinkan pertambahan nilai produk-produk selain rotan, memberi dukungan bagi KUPS Singina Moi yang dipimpin perempuan untuk mengolah jahe merah menjadi bubuk, meningkatkan nilainya dari sekitar USD4,5 menjadi USD24 per kilogram.

Todowongi menunjukkan bagaimana akses hukum dan dukungan praktis dapat mengubah produk hutan non-kayu menjadi lapangan kerja lokal dan bisnis yang dipimpin perempuan—sehingga hutan yang masih berdiri menjadi bernilai ekonomi. Tonton videonya di sini: Hutan untuk Masa Depan: Harmoni Hutan dan Masyarakat dalam Penguatan Perhutanan Sosial di Indonesia

Beberapa Kisah dari Seluruh Nusantara

Bandar Agung, Provinsi Lampung

Di Desa Bandar Agung, Lampung Selatan, hutan bakau yang dulunya membentang hingga satu kilometer ke arah laut, terus terkikis akibat naiknya permukaan air laut dan praktik budidaya perikanan yang tidak berkelanjutan. Kombinasi kedua hal ini memperburuk kondisi kehidupan di desa tersebut dan bahkan memaksa beberapa keluarga untuk pindah ke tempat lain.

Titik balik dalam kehidupan Dede Supriyadi sebagai nelayan terjadi pada tahun 2021, ketika ia dan warga setempat membentuk KUPS Bunut Selatan untuk memulihkan hutan bakau dan membangun ekonomi baru berbasis alam yang didukung oleh dana hibah SSF. SSF membantu mendirikan pembibitan bakau, membangun prasarana air, dan menyediakan pasokan awal bibit bakau untuk nelayan setempat.

Saat ini, ribuan bibit mangrove dibudidayakan dan diproduksi oleh KUPS setiap tahunnya, menciptakan lapangan kerja baru bagi keluarga nelayan dan menjadi pendapatan tambahan selama musim Angin Timur, yaitu ketika hasil tangkapan ikan terbatas.

_{KUPS Bunut Selatan menargetkan penjualan 10.000 hingga 50.000 bibit pohon yang diproduksi oleh kelompok tersebut dengan dukungan kontribusi dari masyarakat luas. Kredit foto: Bank Dunia.}

Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Di Kabupaten Bima, banyak petani menanam jagung untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Namun, di lahan berbukit, akar jagung yang dangkal tidak dapat menahan tanah secara efektif, mempercepat terjadinya erosi dan meningkatkan risiko bencana. Pada tahun 2016, kondisi ini menyebabkan banjir dan tanah longsor yang dahsyat di Bima. Bencana ini menjadi peringatan bagi petani untuk menghindari ketergantungan hanya pada tanaman jagung.

Firdaus, kepala Kelompok Tani Hutan (KTH) Lanco Widu, menjadi salah satu pelopor yang mempromosikan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada jagung. "Jagung membutuhkan investasi awal yang besar, sementara hasil panennya terus menurun," jelasnya. "Tetapi lahan kita, jika didiamkan selama satu atau dua tahun untuk kembali pulih, memungkinkan tanaman lainnya untuk beregenerasi secara alami."

Dengan izin Perhutanan Sosial dari pemerintah dan dukungan SSF, Firdaus mulai menanam alpukat, durian, lengkeng, dan rambutan di lahan keluarganya. Ia juga mengundang tetangga – terkadang lebih dari 150 keluarga, ke pondok komunitasnya untuk mengadakan pelatihan dan berbagi pengetahuan.

Istri Firdaus, Julfifah, juga sangat proaktif, memimpin KUPS di desa tersebut yang beranggotakan seluruhnya perempuan, untuk mengolah madu dan memproduksi saus sambal dari bunga kemiri dan daun jeruk purut yang dipanen dari lahan wanatani (agroforestry) milik mereka.

Kisah-kisah ini memperkuat pemahaman lama bahwa jika diberi pengetahuan dan kepercayaan, maka masyarakat mampu meningkatkan kehidupan mereka sendiri, sekaligus memulihkan dan melindungi ekosistem.

Di ketiga kabupaten ini, masyarakat meningkatkan sumber penghidupan mereka, menciptakan lapangan kerja, dan membangun landasan untuk membina hubungan dengan pasar lokal dan internasional. Hal ini memperkokoh hubungan antara pelestarian lingkungan dengan kestabilan sumber penghidupan. Hutan dan bakau yang lebih sehat membantu mengurangi banjir dan erosi tanah, menjaga air dan keanekaragaman hayati, mendukung produktivitas, dan juga, yang paling penting, menjaga keberadaan hutan itu sendiri untuk generasi mendatang.