ARTIKEL

Indonesia adalah negara ASEAN Pertama yang Mencapai Status Negara Taat EITI

19 November 2014


Image

PESAN UTAMA
  • Indonesia resmi diakui sebagai negara taat standar transparansi global EITI
  • Laporan EITI dari Indonesia mencakup lebih dari 90% pembayaran dan pemasukan dari minyak, gas, dan tambah di Indonesia.
  • EITI Multi-Donor Trust Fund yang dikelola Bank Dunia mendukung implementasi EITI.

Indonesia resmi diakui sebagai negara taat standar transparansi global oleh  Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) pada rapat Dewan Internasional EITI yang diselanggarakan di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada 15 Oktober 2014. Indonesia adalah negara pertama di ASEAN yang mencapai status tersebut setelah bergabung sebagai negara kandidat pada tahun 2010. Negara-negara lain di kawasan tersebut, seperti Filipina dan Myanmar, masih dalam proses menerapkan standar EITI di negaranya masing-masing untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola sektor industri ekstraktif agar pemasukan dari minyak, gas, dan tambang bisa lebih berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di negara mereka.

“Pencapaian ini merupakan tonggak sejarah bagi negara kami, mengingat pentingnya industri ektraktif bagi ekonomi kami serta upaya untuk memastikan bahwa pemasukan yang dihasilkan diarahkan agar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Dr. Montty Girianna, Kepala Multi Stakeholder Group (MSG) EITI Indonesia dan Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Menjadikan industri ekstraktif di Indonesia lebih transparan adalah prioritas utama karena sektor ini menghasilkan 16 persen PDB (7 persen dari tambang dan 8,5 persen dari minyak dan gas) serta lebih dari 40 persen ekspor (22 persen dari tambang dan 20 persen dari minyak dan gas) pada tahun 2011. Indonesia juga merupakan negara eksportir timah, bauksit, nikel serta batubara termal. Selain itu, sekitar sepertiga anggaran nasional Indonesia berasal dari pemasukan minyak, gas, dan mineral.



" Bank Dunia mengucapkan selamat kepada Indonesia karena telah mencapai status compliant EITI dan kita berharap bisa terus bekerjsama sama untuk memanfaatkan kekayaan industri ekstraktif agar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. "

Rodrigo Chaves

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia


EITI merupakan koalisi pemerintah, perusahaan swasta dan masyarakat sipil yang mendorong diwujudkannya standar transparansi global di industri ekstraktif. Standar tersebut mensyaratkan pelaporan semua pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan pemasukan yang diterima oleh pemerintah, serta rekonsiliasi keduanya. Temuan dari proses rekonsilitasi tersebut kemudian bebas diakses masyarakat umum, termasuk melakukan banyak kegiatan untuk melibatkan masyarakat, termasuk masyarakat yang terkena dampak sebuah proyek. Aktivitas ini tidak saja melacak aliran pemasukan dari sumber daya alam ke perusahaan lalu berlanjut ke pemerintah, tapi juga mengumpulkan semua pihak yang terlibat itu untuk membangun rasa saling percaya serta dialog tentang sebuah sektor yang berpotensi untuk rawan konflik bila tidak dikelola dengan baik.

“Di Indonesia EITI telah membantu menjadi jembatan antara masyarakat sipil, pemerintah, dan industri swasta di tingkat nasional dan daerah agar kami bisa bekerja sama untuk memastikan bahwa pemasukan dari industri ekstraktif bermanfaat bagi masyarakat miskin,” kata Joko Purwanto, perwakilan masyarakat sipil di MSG EITI Indonesia serta anggota Institut Bojonegoro, sebuah lembaga swadaya masyarakat dari Jawa Timur.

Mengingat skala dan kompleksnya sektor ekstraktif Indonesia, mengumpulkan informasi semua pembayaran dan pemasukan sektor minyak, gas, dan tambang menjadi sebuah tantangan tersendiri. Salah satu faktor yang membuatnya semakin kompleks adalah izin tambang di Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah nasional dan daerah. Menurut laporan EITI, ada 11.037 izin tambang aktif di Indonesia,  yang sayangnya tidak dikumpulkan dalam satu daftar terpusat atau sistem pendaftaran untuk memastikan pemiliknya. Masalah ini, disertai dengan undang-undang kerahasiaan pembayar pajak yang ketat, mempersulit proses identifikasi perusahaan-perusahaan tambang. Tapi setelah analisa mendalam terhadap royalti dan pembayaran lain, laporan EITI Indonesia berhasil memasukkan 67,8% pembayaran dan pemasukan dari tambang. Laporan EITI 2011 untuk minyak, gas, dan tambang mencakup 91,38% pembayaran dan pemasukan dari sektor-sektor tersebut.

Untuk mendukung Indonesia dalam upayanya untuk menerapkan EITI, Bank Dunia telah memberikan pelatihan, bantuan teknis dan dukungan keuangan. Selama periode implementasi EITI di Indonesia, Multi Donor Trust Fund (EITI MDTF*) yang dikelola Bank Dunia telah memberikan lebih dari USS$ 2 juta kepada pemerintah untuk membentuk sekretariat, melatih pihak yang terlibat dalam proses, melakukan kegiatan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat, serta membayar rekonsiliasi keuangan.

*EITI MDTF didukung oleh 15 negara donor: Australia, Belgia, Kanada, Denmar, Uni Eropa, Finlandia, Jerman, Jepang, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swiss, Inggris, Amerika Serikat.


How Transparency in Extractive Industries Enriches Lives and Communities

Api
Api