Learn how the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus). Find Out

ARTIKEL

Kemiskinan dan Kebebasan di Indonesia: Perspektif PNPM Mandiri dalam diskusi di Jakarta Foreign Correspondence Club

06 April 2011

PESAN UTAMA
  • Jakarta Foreign Correspondence Club mengundang PNPM Mandiri dalam diskusi pengentasan kemiskinan
  • PNPM Mandiri memastikan bahwa masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan apa yang mereka butuhkan dan bagaimana mencapainya

Jakarta, 6 April, 2011 – Kemiskinan merupakan masalah sangat kompleks yang mengalami sedikit kemajuan. Kesulitan yang dihadapi Indonesia dalam pengentasan kemiskinan bervariasi. Mulai dari terbatasnya kebutuhan dasar hingga keterbatasan kemampuan masyarakat miskin untuk mengembangkan komunitasnya sendiri. Masyarakat miskin tidak memiliki banyak pilihan untuk menentukan jalan terbaik agar dapat keluar dari belenggu kemiskinan.

Berdasarkan data BPS bulan Maret 2009, terdapat 32,53 juta penduduk miskin, yaitu 14,15% dari total penduduk Indonesia. Satu tahun kemudian, angka ini turun sebanyak 1,51 juta orang menjadi 31,02 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, atau 13,33% penduduk Indonesia. Meskipun sudah ada kemajuan, penurunan angka kemiskinan seharusnya bisa lebih besar. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan berbagai program pengentasan kemiskinan. Salah satu wujud integrasi program-program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang diluncurkan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007.

Pada 22 Maret 2011, Jakarta Foreign Correspondence Club mengundang Sujana Royat, ketua komite pengawas PNPM Mandiri yang juga menjabat sebagai Deputi Pengentasan Kemiskinan untuk Kementerian Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat untuk membahas peran PNPM Mandiri dalam upayanya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Mendampingi Sujana, Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan membahas masalah makro pada program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah ini. Diskusi diperkaya dengan kehadiran seorang sosiolog dari Universitas Indonesia, Meuthia-Ganie Rochman.

Mengangkat tema “Kemiskinan dan Kebebasan”, Sujana Royat dalam presentasinya mengingatkan bahwa menurut Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional 2005 yang dikeluarkan oleh Bappenas, salah satu kendala dalam mencapai kesejahteraan rakyat adalah keikutsertaan masyarakat terbatas hanya dalam pengambilan keputusan saja. Oleh karena itu, sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan pemerintah, PNPM Mandiri bertujuan memastikan bahwa masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan apa yang mereka butuhkan dan bagaimana mencapainya.

Lebih lanjut, beliau menyebutkan tiga mekanisme dasar dalam pelaksanaan PNPM Mandiri: proses perencanaan partisipatif secara menyeluruh yang bottom-up, anggaran yang tidak ditentukan peruntukannya oleh pemerintah( unearmarked budget), dan transferdana langsung dari pemerintah di tingkat nasional ke rekening organisasi masyarakat.

Diskusi berjalan dengan baik di mana peserta membahas akar permasalahan kemiskinan di Indonesia. Panelis lainnya, Bambang Widianto menjelaskan tentang strategi makro upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Kemudian Meuthia-Ganie Rochman memberi rekomendasi kepada PNPM Mandiri, khususnya mengenai kapasitas fasilitator dan integrasi PNPM Mandiri ke dalam program lain termasuk program kemiskinan yang dijalankan oleh pihak swasta. Meuthia juga menyebutkan bahwa PNPM Mandiri adalah satu-satunya program yang lebih menitikberatkan pada peningkatan kapasitas rakyat miskin, pemerintah lokal dan organisasi masyarakat.

Api
Api