February 25, 2011, Jakarta - Seiring berjalannya program PNPM Mandiri, berbagai persepsi dari kalangan media mulai muncul terhadap program ini. Hal ini diangkat oleh Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo selaku Koordinator Komunikasi Pokja Pengendali PNPM Mandiri dalam rangkaian diskusi publik bertema “PNPM Mandiri: Persepsi Versus Fakta”.
Diskusi pertama dilakukan dalam bentuk media briefing pada 20 Januari 2011. Pada diskusi ini, Sujana Royat dari Menko Kesra memaparkan beberapa persepsi yang sering muncul, seperti bahwa PNPM Mandiri adalah milik partai politik tertentu atau Bank Dunia. Ia menjelaskan PNPM Mandiri sebenarnya merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan yang sudah berjalan sejak 1998 dan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan yang sudah berjalan sejak 1999 sehingga tidak dapat diklaim sebagai program milik partai yang baru berdiri. Sujana juga menekankan, meski sebagian dananya berasal dari utang pemerintah kepada Bank Dunia, namun program ini murni dijalankan oleh pemerintah dengan koordinasi Menko Kesra.
Ada juga persepsi bahwa PNPM Mandiri tidak efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Muhammad Syukri dari SMERU menanggapi, program ini memang tidak secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan karena dananya lebih banyak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jembatan atau jalan desa. Namun, infrastruktur tersebut membuka akses masyarakat untuk menjangkau ranah-ranah perekonomian yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Mengentaskan kemiskinan memang bukan hal yang mudah. Ini juga diungkapkan oleh Naning Sariningsih, Ketua Unit Pengelola Kegiatan PNPM Perdesaan dari Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dari pengalamannya mengelola program di tingkat kecamatan, meski dana yang dikelola mencapai Rp 10 miliar, masyarakat masih terus membutuhkan dana tambahan. Menurutnya, tantangan terbesar di kecamatannya adalah mengubah pola pikir masyarakat agar mereka mau berusaha mengubah nasibnya sendiri.
Beberapa cuplikan dari media briefing tersebut kemudian disiarkan melalui talk show radio pada 26 Januari 2011 oleh 98,2 Green FM Jakarta dan 141 stasiun radio lain yang tersebar di 33 provinsi. Talk show radio ini memberi fokus pada pendapat media dan LSM mengenai berbagai persepsi terhadap PNPM Mandiri.
Dalam talk show radio tersebut, Wicaksono, Wakil Pemred Tempo Interaktif, menuturkan bahwa media memiliki peran penting sebagai jembatan untuk menyampaikan pemahaman mengenai PNPM Mandiri. Namun, beberapa persepsi yang muncul terutama dikaitkannya PNPM Mandiri dengan partai politik tertentu sulit dihindari karena di awal peluncuran PNPM Mandiri, program ini digunakan sebagai materi kampanye calon presiden dari partai terkait.
Wicaksono menambahkan, sulitnya sosialisasi PNPM Mandiri juga disebabkan sikap skeptis media dan masyarakat yang sudah terlalu sering dikecewakan pemerintah. Sikap skeptis ini didukung dengan sulitnya mencari informasi mengenai cara mengakses dana PNPM Mandiri di kantor kelurahan atau kecamatan yang didatangi wartawan atau masyarakat.
Kritikan lain saat talk show dilontarkan Suhardi Suryadi dari LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) yang menyayangkan kualitas fasilitator yang cenderung menurun. Menurutnya, meningkatnya anggaran dan cakupan PNPM Mandiri yang demikian cepat menyebabkan terjadinya berbagai distorsi, terutama dalam proses seleksi fasilitator yang jumlahnya semakin banyak.
Namun Suhardi juga mengungkapkan keprihatinannya atas berbagai kesalahan persepsi terhadap PNPM Mandiri karena berdasarkan berbagai penelitian yang pernah ia lakukan bersama LP3ES, PNPM Mandiri merupakan program pemerintah yang terbaik. Menurutnya, PNPM Mandiri sangat bagus karena dua hal yang tidak terdapat dalam program lain, yaitu proses perencanaan yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat dan penyaluran dana yang dilakukan langsung dari pusat ke rekening masyarakat di tingkat kecamatan atau kelurahan sehingga memperkecil kemungkinan penyalahgunaan dana.
