Ikhtisar
Pembiayaan dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) serta keahlian Bank Dunia menunjang upaya reformasi Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi, memperkuat manajemen keuangan publik, dan meningkatkan penanggulangan kemiskinan serta penyaluran layanan. Bank Dunia memberikan dukungan ini sejak 2004 melalui serangkaian pinjaman tahunan melalui program Pinjaman Kebijakan Pembangunan Indonesia (Indonesia Development Policy Loans/DPL).
DPL 5 dan 6 (2008-2009) secara khusus membantu peluncuran sistem National Single Window di Indonesia yang meningkatkan layanan bagi pembayar pajak, dan mendukung beberapa reformasi lain untuk mengurangi ketidakpastian investasi. Reformasi tersebut mendorong kemajuan berbagai inisiatif, di antaranya peningkatan tata kelola dan transparansi pengeluaran publik dengan membantu penyiapan Rekening Perbendaharaan Tunggal (Treasury Single Account/TSA) dan sebuah lembaga pengadaan publik nasional. DPL 5 dan 6 juga meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan penyaluran layanan, dengan membantu Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) menyiapkan sistem internal untuk evaluasi program pengurangan kemiskinan dan menciptakan database rumah tangga miskin yang seragam untuk digunakan oleh berbagai lembaga pelaksana.
Tantangan
Investasi di Indonesia sejak dulu terhambat akibat kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, ketidakpastian hukum dan pengadilan, infrastruktur yang tidak memadai, serta kebijakan, peraturan, dan prosedur yang tidak jelas. Anggaran negara dan daerah belum direncanakan menurut hasil pembangunan spesifik yang diinginkan, dan juga belum dibelanjakan dengan kendali internal yang ketat atau dipertanggungjawabkan melalui pelaporan keuangan yang kuat. Program pengurangan kemiskinan juga terpecah-pecah, sementara pengukuran kemiskinan dan sistem penargetan masih perlu ditingkatkan. Berbagai program pengurangan kemiskinan berbasis rumah tangga dan masyarakat yang sudah ada saat ini, seperti Jamkesmas untuk asuransi kesehatan dan PNPM Mandiri untuk pemberdayaan masyarakat, juga masih perlu diperkuat
Pendekatan
Secara keseluruhan, program DPL adalah program yang luas dan lintas sektor, yang dirancang untuk fokus pada penguatan sistem pemerintah demi memperbaiki pelaksanaan kebijakan, sesuai dengan Strategi Kemitraan Negara Bank Dunia untuk Indonesia. Secara khusus, DPL 5 dan 6 sebagian besar bertumpu pada dialog dan kerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam ketiga bidang kebijakan DPL (iklim investasi, manajemen keuangan publik, serta pengurangan kemiskinan dan penyaluran layanan). Dengan demikian, agenda reformasi pemerintah sendiri sebetulnya selaras dengan tujuan, rancangan, dan pelaksanaan DPL 5 dan 6, sehingga pemerintahlah yang memegang kendali. Pendekatan DPL mendorong pembahasan yang sedang berjalan mengenai opsi kebijakan, memperkuat niat para pendorong reformasi di dalam pemerintahan, dan pada akhirnya, dapat membantu terjadinya terobosan reformasi. DPL dipandang pemerintah Indonesia bukan hanya sebagai instrumen pembiayaan, tetapi lebih sebagai alat untuk mempercepat reformasi yang sangat penting.
Capaian
Rangkaian DPL kedua ikut berperan mencapai hasil utama berikut ini, yang masih terus diupayakan di bawah program DPL yang sedang berjalan:
- Peningkatan aliran investasi ke Indonesia: Investasi meningkat pesat dari rata-rata US$7 miliar pada 2007-09 menjadi US$10 miliar pada paruh pertama 2011 (dengan rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 31,5 persen).
- Menciptakan pondasi bagi Indonesia National Single Window (INSW) untuk membantu mengurangi waktu dan biaya kegiatan impor dan ekspor: Program uji coba INSW ikut berperan meningkatkan jumlah importir/eksportir dari 3.791 pada 2010 menjadi 5.618 pada 2011.
- Perbaikan indikator utama pada survei Doing Business: Selama periode 2010 hingga 2011, peringkat Indonesia untuk memulai usaha meningkat dari 156 ke 155; membayar pajak dari 134 ke 131; dan menyelesaikan kebangkrutan dari 149 ke 146.
- Perbaikan pada proses anggaran: Penyaluran total belanja modal hingga akhir Triwulan 2 meningkat dari 21 persen pada 2008 menjadi 26 persen pada 2009. Jumlah lembaga/kementerian pemerintah yang menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangannya juga meningkat dari 45 pada 2009 menjadi 52 pada 2010.
- Mengkaji kembali prioritas upaya penanggulangan kemiskinan dan penyaluran layanan: Pergeseran fokus pemerintah agar pengeluaran publik lebih berpihak pada kaum miskin bermuara pada pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di bawah kantor Wakil Presiden, yang bertugas mengkoordinasikan program pengurangan kemiskinan dan mengembangkan sistem nasional untuk penargetan, serta untuk pemantauan dan evaluasi.
- Perluasan skala PNPM Mandiri: Pendanaan pemerintah untuk keseluruhan program PNPM juga meningkat menjadi sekitar US$ 1 miliar. Hingga akhir 2011, PNPM pedesaan telah menjangkau 63.000 desa, 5.020 kecamatan, dan 393 kabupaten, sementara PNPM perkotaan telah menjangkau 10.948 kelurahan di 268 kota/kabupaten. Setiap tahunnya, sekitar 35 juta orang memperoleh manfaat dari subproyek PNPM Mandiri, dengan tingkat partisipasi kelompok miskin dan perempuan masing-masing diperkirakan pada 45 dan 50 persen.
