Laporan PEFA yang Baru Diluncurkan Menyoroti Pencapaian, Tantangan dalam Sistem Pengelolalan Keuangan Publik di Indonesia
Jakarta, 15 Mei 2018 – Reformasi yang konsisten dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia telah mendorong kerangka kebijakan dan sistem fiskal yang lebih kuat untuk pelaksanaan anggaran, demikian yang dinyatakan di dalam penilaian Pengeluaran Publik dan Akuntabilitas Keuangan (Public Expenditure and Financial Accountability, PEFA) terbaru untuk Indonesia, yang diluncurkan oleh Menteri Keuangan hari ini. Peluncuran ini menyediakan forum untuk dialog publik mengenai keadaan pengelolaan keuangan publik di Indonesia dan arahan pemerintah untuk upaya-upaya reformasi di masa yang akan datang.
Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam penyusunan, pelaporan, dan pelaksanaan APBN, dengan skor yang lebih tinggi dalam transparansi keuangan publik, strategi fiskal berbasis kebijakan dan penganggaran, pengendalian yang lebih baik dalam pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban serta pelaporan, menurut laporan tersebut, disiapkan oleh pemerintah Indonesia dengan dukungan dari Bank Dunia dan para mitra pembangunan internasional.
“Kami terus melakukan reformasi penting dalam pengelolaan keuangan publik, dan membuahkan hasil. Hasil yang signifikan tercermin dalam pencapaian audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK pada tahun 2016. Kami yakin bahwa reformasi selanjutnya akan menghasilkan value of money yang lebih baik melalui keuangan publik yang lebih kuat dan meningkatkan dalam menyampaikan layanan” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Beberapa mekanisme yang telah memperkuat keuangan publik di Indonesia diantaranya adalah instrumen-instrumen yang saat ini dijalankan seperti manajemen fiskal yang prudent dan pengawasan pelaksanaan anggaran. Aturan fiskal, termasuk pembatasan defisit anggaran dan hutang berjalan, juga secara efektif berpengaruh.
“Pemungutan yang lebih banyak dan pengeluaran yang lebih baik merupakan bagian integral dari upaya Indonesia untuk meningkatkan layanan publiknya dan merealisasikan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Rodrigo A. Chaves, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste. “Bank Dunia berharap dapat mendukung reformasi lebih lanjut dalam pengelolaan keuangan publik.”
Penilaian PEFA ini mencakup lembaga yang menerima alokasi anggaran dari anggaran pemerintah pusat, termasuk kementerian dan lembaga, perusahaan publik, serta pemerintah daerah (melalui transfer pemerintah pusat). Laporan PEFA ini mencakup tahun anggaran dari 2014 hingga 2016.
“Penilaian PEFA ini memberikan wawasan yang penting mengenai reformasi Indonesia dalam pengelolaan keuangan publik, dan memungkinkan kami untuk mengidentifikasi celah dan peluang di masa depan. Pemerintah telah menciptakan landasan yang kuat untuk otomatisasi dan integrasi proses PKP (Pengelolaan Keuangan Publik) untuk peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan pengawasan,” kata Peter MacArthur, Duta Besar Kanada untuk Indonesia.
PEFA adalah metodologi internasional untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan publik. Metodologi menyediakan kerangka kerja untuk menilai dan melaporkan kekuatan dan kelemahan pengelolaan keuangan publik, menggunakan indikator kuantitatif untuk mengukur kinerja.
“Kami mengucapkan selamat kepada Indonesia atas penyelenggaraan PEFA 2017. Laporan ini menunjukkan kesediaan Indonesia untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan publiknya sebagaimana ditunjukkan dengan penyelarasan instrumen dan sistem PKP dengan standar internasional. Uni Eropa akan terus mendukung agenda reformasi keuangan publik dari Pemerintah,” demikian kata Vincent Guérend, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.
Reformasi di Indonesia dalam pengelolaan keuangan publik bersifat multifaset dan mencakup juga peningkatan aliran informasi. Pada tahun 2015, Indonesia meluncurkan sistem untuk mengelola informasi pengelolaan keuangan yang memastikan efisiensi dan akuntabilitas yang lebih baik dari transaksi keuangan pemerintah.
“Swiss menyambut baik keberhasilan pelaksanaan PEFA. Laporan ini memberikan kerangka penting untuk memprioritaskan gelombang reformasi berikutnya dan kami menantikan tindak lanjut reformasi kedepannya oleh pemerintah Indonesia,” demikian disampaikan oleh Yvonne Baumann, Duta Besar Swiss untuk Indonesia.
