SIARAN PERS 04 Desember 2017

Diperlukan Pendekatan Kebijakan Baru agar Asia Timur dan Pasifik Mencapai Pertumbuhan Inklusif: Bank Dunia

Pentingnya mengamankan mobilitas ke atas dan memastikan kemapanan ekonomi bagi semua

JAKARTA, 4 Desember 2017 – Negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik – yang termasuk negara-negara paling berhasil dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup – perlu mengadopsi pemikiran baru jika ingin mencapai pertumbuhan inklusif di masa depan, menurut laporan baru Bank Dunia yang diterbitkan hari ini.

Pertumbuhan yang inklusif – yang mengurangi kemiskinan dan juga menyediakan ruang untuk mobilitas ke atas dan kemapanan ekonomi bagi semua – negara-negara tersebut harus melakukan upaya lebih, dibanding model "pertumbuhan berkeadilan" yang telah berhasil, menurut laporan Riding the Wave: An East Asian Miracle for the 21st Century. Dengan prospek mobilitas ke atas yang terlihat semakin sulit, hal ini mencerminkan bahwa pendapatan dan kekayaan menjadi semakin terkonsentrasi, sementara akses layanan umum dasar tetap terbatas dan seringkali berkualitas rendah.

Hal terkait ketidakmerataan merupakan kekhawatiran yang terus bertambah bagi banyak warga negara di kawasan ini. Lebih dari 90 persen warga di Tiongkok dan lebih dari setengah di Filipina berfikir bahwa perbedaan pendapatan di negara mereka terlalu besar.  Di Indonesia, hampir 90 persen dari populasi berfikir bahwa masalah ketidakmerataan sudah sangat mendesak untuk diatasi, sementara delapan dari sepuluh penduduk urban di Vietnam khawatir terhadap perbadaan dalam standar kehidupan.

"Keberhasilan mengangkat hampir satu miliar penduduk Asia Timur dari kemiskinan ekstrem dalam satu generasi adalah pencapaian bersejarah," kata Victoria Kwakwa, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik. "Tapi agar kawasan ini dapat mempertahankan pertumbuhan inklusif, negara-negara di kawasan ini perlu mengatasi tantangan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem sepenuhnya, meningkatkan prospek pergerakan ekonomi, dan menjamin kemapanan ekonomi bagi semua orang."

Kawasan ini telah mengalami transformasi, dari daerah yang didominasi negara-negara miskin pada tahun 1980an menjadi kumpulan negara-negara berpenghasilan menengah dengan kelas ekonomi yang beragam. Pada tahun 2015, hampir dua-pertiga penduduk kawasan ini mapan secara ekonomi atau menjadi bagian kelas menengah – naik dari 20 persen pada tahun 2002.

Proporsi masyarakat miskin ekstrem dan moderat telah menurun drastis. Pada tahun 2002, hampir setengah dari total penduduk di kawasan ini adalah masyarakat miskin ekstrem dan moderat. Di tahun 2015, angka ini telah menurun menjadi kurang dari seperdelapan dari total penduduk. Namun demikian, persentasi individu yang rentan kembali jatuh miskin – mereka yang hidup dengan US$ 3,10 hingga US$ 5,50 per hari – tidak berubah antara tahun 2002 dan 2015, yaitu sekitar seperempat dari total penduduk.

Kebijakan untuk mendukung pertumbuhan inklusif perlu mempertimbangkan dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh kelas-kelas ekonomi yang berbeda. Kebijakan bagi penduduk miskin ekstrem yang masih ada diperlukan untuk mengurangi hambatan terhadap peluang ekonomi, serta mempertahankan pertumbuhan secara luas, dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan. Akses layanan seperti kesehatan dan infrastruktur, serta mekanisme untuk mengelola risiko, juga harus diperbaiki untuk membantu masyarakat yang rentan secara ekonomi. Adapun prioritas bagi mereka yang mapan secara ekonomi serta telah menjadi kelas menengah adalah memperbaiki penyediaan dan kualitas layanan umum, seperti perumahan, air dan sanitasi.

Tiga pilar pendukung agenda kebijakan ini adalah: Pertama, mendorong mobilitas ekonomi membutuhkan perbaikan kesenjangan dalam akses terhadap pekerjaan dan layanan umum, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan mempromosikan sistem dan pelayanan keuangan yang lebih inklusif. Pilar ke dua adalah memberikan kemapanan ekonomi yang lebih besar. Hal ini termasuk memperkuat sistem bantuan sosial, memperluas asuransi sosial, dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan. Penguatan institusi adalah pilar ke tiga. Dan hal ini termasuk kebijakan perpajakan yang progresif untuk meningkatkan sumberdaya dan perbaikan efektifitas program pengeluaran infklusif. Manajemen yang lebih baik terkait penduduk yang makin bertambah umur dan urbanisasi serta peningkatkan persaingan juga akan membantu.

"Agenda kebijakan untuk pertumbuhan inklusif dapat merupakan kontrak sosial baru bagi pemerintah di seluruh kawasan ini," kata Sudhir Shetty, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik. "Unsur-unsurnya akan mendukung pemenuhan kebutuhan setiap kelas ekonomi sambil tetap bertanggungjawab secara fiskal dan meningkatkan pendapatan secara efisien dan merata."

Laporan ini membagi negara-negara dalam lima kelompok dan merekomendasikan kebijakan yang disesuaikan untuk pengelompokan tersebut. Malaysia dan Thailand – negara-negara dengan tingkat 'kesejahteraan progresif ' yang telah banyak menghilangkan kemiskinan ekstrem dan menumbuhkan kelas menengah yang besar – bisa memberikan prioritas untuk pemenuhan aspirasi masyarakat kelas menengah yang sedang berkembang sambil memobilisasi dan menggunakan sumberdaya untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Tiongkok dan Vietnam – negara-negara dalam kelompok 'keluar dari kemiskinan masuk ke sejahtera’ dengan sejumlah besar penduduk mereka sekarang mapan secara ekonomi atau kelas menengah – juga harus menangani aspirasi kelas menengah mereka dan juga kebutuhan penduduk mereka yang rentan, sementara juga mempersiapkan diri terkait penuaan masyarakatnya. 

Indonesia, Filipina, dan Kamboja, digambarkan sebagai ‘negara-negara yang sudah keluar dari kemiskinan ekstrem’ dengan tingkat kemiskinan ekstrem rendah namun juga memiliki kelas menengah yang kecil. Negara-negara ini dapat memprioritaskan peningkatan pergerakan ekonomi dan mengintegrasikan program perlindungan sosial. Negara-negara dengan ‘kemajuan yang tertinggal’ seperti Laos dan Papua Nugini, yang masih memiliki tingkat kemiskinan tinggi, dapat berupaya mengurangi kemiskinan secara lebih cepat dengan berinvestasi pada pendidikan dasar dan meningkatkan keuangan inklusif sambil memperkuat bantuan sosial dan ketahanan. Sementara itu, negara-negara Kepulauan Pasifik berada dalam kelompok berbeda dan perlu memfokuskan kebijakan mereka untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada, seperti pariwisata dan perikanan, memanfaatkan peluang migrasi tenaga kerja, dan berinvestasi pada mitigasi dan pencegahan bencana.

Negara-negara berkembang Asia Timur telah menjadi contoh bagi dunia bagaimana pertumbuhan yang cepat dan terbagi luas dapat mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan. Dengan kebijakan ini, negara-negara di seluruh kawasan dapat secara efektif menghadapi tantangan baru yang mereka hadapi dan mencapai pertumbuhan inklusif.


Kontak

Singapura
Dini Djalal
+65 9002-4412
ddjalal@worldbank.org
Washington
Lívia Pontes
+1 202 473-8949
lpontes@worldbank.org
Api
Api