Tobelo, Kepulauan Maluku, 19 April 2012 – Bank Dunia, pemerintah Jepang dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersatu untuk memperkuat suara masyarakat adat dalam dialog kebijakan masalah perhutanan. Program hibah senilai $3 juta yang diluncurkan hari ini akan digunakan untuk membangun kapasitas masyarakat adat di sepuluh propinsi yang memiliki kekayaan hutan. Hibah ini disediakan oleh Japan Social Development Fund, dan akan dikelola oleh Bank Dunia. Program inovatif ini diprakarsai oleh AMAN, yang selama dua belas tahun terakhir aktif bekerja untuk melindungi hak asasi masyarakat adat. AMAN akan menerapkan danah hibah ini guna memberi manfaat bagi masyarakat adat nusantara.
“Sebagian besar masyarakat adat di Indonesia hidup di daerah hutan negara.Mata pencaharian mereka seringkali bergantung pada sumber daya hutan namun pada umumnya mereka tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang resmi. Kendati demikian, mereka sangat menyadari hak-hak adat mereka,” kata Juan Martinez, Spesialis Pembangunan Sosial Senior untuk Bank Dunia di Indonesia. “Proyek ini mengakui bahwa masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan dalam diskusi-diskusi kebijakan hutan. Karena itu, proyek in bertujuan membangun kapasitas masyarakat adat sehingga mereka bisa memperjuangkan hak dan kepentingan mereka sendiri.”
Dari proses konsultasi AMAN dengan sejumlah komunitas adat, disepakati bahwa pengembangan kapasitas masyarakat adat seyogyanya dilakukan dengan cara memperkuat tata kelola masyarakat, memperkuat institusi adat setempat, dan meningkatkan pendapatan masyarakat adat. Warga adat akan menerima manfaat langsung dari pelatihan, pembagian hibah kecil, partisipasi dalam perencanaan penggunaan lahan dan kegiatan mata pencahariaan. Hibah ini diharapkan dapat membantu sekitar 250,000 warga adat di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Aceh, Riau, dan Sulawesi Tengah.
“Kami senang sekali dapat mendukung proyek kreatif ini bersama Bank Dunia dan AMAN. Pemerintah Jepang yakin bahwa proyek ini akan memberi kontribusi positif pada pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan di kalangan komunitas adat, sehingga Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Yoshinori Katori, Duta Besar Jepang untuk Indonesia.
“Bank Dunia adalah organisasi multilateral pertama untuk memiliki Kebijakan Masyarakat Adat. Selama 30 tahun terakhir kamibekerja untuk mempromosikan pembangunan masyarakat adat dengan cara menghormati martabat, hak asasi, serta keunikan masing-masing kelompok adat,” kata Stefan Koeberle, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia. “Kami sennag sekali dapat bekerja sama dengan Pemerintah Jepang dan AMAN untuk membantu pertumbuhan Indonesia menjadi semakin inklusif dan berkelanjutan, dengan mengikutsertakan masyarakat marjinal kedalam proses pembangunan.”
Pemerintah Jepang dan Bank Dunia meluncurkan program hibah ini pada Kongres Keempat Masyarakat Adat Nusantara di Tobelo, Halmahera Utara, Kepulauan Maluku. Kongres ini berlangsung pada tanggal 19-25 April 2012.
Kotak Fakta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Didirikan pada tahun 1999, AMAN terdiri dari 1163 anggota masyarakat adat di Indonesia dan bekerja untuk memulihkan dan menegakkan hak asasi bagi semua masyarakat adat. Misi AMAN adalah untuk memberdayakan, mengadvokasi, dan memobilisasi masyarakat adat untuk melindungi hak kolektif, serta memelihara lingkungan bagi generasi kini dan masa depan. Program-program AMAN merespon tantangan-tantangan lokal, nasional, dan global dengan kearifan lokal, pengetahuan, dan solidaritas untuk mempromosikan keadilan sosial, keberlangsungan ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Dewan Nasional AMAN terdiri dari anggota masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara, mewakili kelompok etnik, bahasa, agama (termasuk juga kepercayaan adat), dan budaya yang beragam. AMAN memiliki banyak pengalaman dalam mengelola proyek-proyek yang didanai beragam donor termasuk Uni Eropa, DFID, USAID, NORAD, UNDP, ICCO, CORDAID, dan Ford Foundation.
