Jakarta, 4 April 2012 - Kenaikan harga minyak bumi internasional yang drastis telah meningkatkan biaya subsidi energi di Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar subsidi yang baru saja disetujui, apabila diterapkan, akan membantu mengurangi opportunity costsdan resiko fiskal dari harga bahan bakar, ucap laporanPerkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia terbaru dari Bank Dunia. Dengan mengalihkan pembelanjaan ini untuk area-area yang lebih produktif seperti pendidikan atau infrastruktur dapat berpotensi mencapai pertumbuhan sebesar 7 persen atau bahkan lebih tinggi.
Outlook perekonomian jangka pendek Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan internasional. Untuk sekarang ini asumsi APBN Perubahan untuk harga minyak mentah berada di USD 105 per barrel. Setelah perdebatan panjang, parlemen akhirnya telah memperbolehkan peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp. 1.500 (USD 0,16) apabila rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) berada diatas asumsi ini sekurang-kurangnya sebesar 15 persen dalam kurun waktu enam bulan (sekitar USD 120,8 per barrel).
Pada tahun 2011 Indonesia membelanjakan hampir USD 19 miliar untuk subsidi bahan bakar, yang juga menunjukkan salah satu tanda kesuksesan perekonomian Indonesia: ketika pendapatan meningkat, begitu juga konsumsi bahan bakar. Namun, subsidi bahan bakar lebih menguntungkan rumah tangga kaya daripada mereka yang miskin – 40 persen manfaat langsung dari subsidi bahan bakar dinikmati oleh 10 persen rumah tangga terkaya – terlihat jelas perlunya pengalihan belanja ini untuk kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak: meningkatkan mutu pendidikan, jaring pengaman sosial, memperbaiki infrastruktur dan area-area lain yang dapat merangsang pertumbuhan.
“Masa depan pertumbuhan dan pembangunan Indonesia bergantung pada kemajuan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas belanja publik. Belanja yang efektif untuk infrastruktur dan pendidikan, serta upaya-upaya untuk memperbaiki iklim bisnis akan dapat mendorong rata-rata pertumbuhan Indonesia mencapai 7 persen, atau bahkan lebih tinggi,” ucap Shubham Chaudhuri, Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia. “Upaya-upaya ini bersama dengan jaring pengaman sosial yang efektif yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan, akan mampu mendistribusikan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi ini secara lebih baik ke seluruh lapisan masyarakat.”
Peningkatan pembelanjaan dan reformasi di sektor pendidikan selama lima tahun terakhir telah meningkatkan tingkat pendaftaran anak ke sekolah. Berdasarkan kesuksesan ini, Indonesia berpotensi untuk membangun lebih banyak sekolah di daerah-daerah terpencil; menjadikan pendidikan tinggi lebih terjangkau; dan mengambil langkah untuk meningkatkan kualitas – bukan kuantitas – guru.
Anggaran untuk masyarakat miskin dan rentan masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan subsidi bahan bakar. Tahun 2011 pemerintah menghabiskan 2,2 persen PDB untuk subsidi bahan bakar, dan hanya 0,5 persen PDB untuk program-program bantuan sosial. Sebagai pembanding, negara-negara berpendapatan menengah lainnya seperti Brasil dan India, masing-masing menghabiskan 1,4 persen dan 2,2 persen untuk bantuan sosial. Walaupun tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 12,5 persen di 2011, pada kenyataannya hampir 25 persen penduduk Indonesia masih hidup dibawah garis “hampir-miskin” dan sangat rentan terhadap goncangan yang terkecil sekalipun.
“Selama beberapa tahun terakhir, separuh dari seluruh rumah tangga miskin di Indonesia bukan merupakan rumah tangga miskin di tahun sebelumnya. Kondisi ini tidak perlu terulang karena Indonesia memiliki kerangka yang kuat untuk membangun jaring pengaman sosial yang sesungguhnya,” ucap Stefan Koeberle, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia. “Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah perlu meningkatkan belanja lebih untuk reformasi meningkatkan kualitas dan jangkauan program-program seperti Raskin, Jamkesmas dan Program Keluarga Harapan. Pemerintah juga perlu memastikan program-program tersebut mampu menjangkau mereka yang membutuhkan pada waktu yang tepat. Belanja untuk membangun tenaga kerja yang sehat, berpendidikan, dan produktif akan memperkuat perekonomian Indonesia.”
Laporan Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia juga menyoroti bahwa kesetaraan gender merupakan hal penting yang perlu dicapai di Indonesia, dimana tingkat kematian ibu hamil masih tinggi, dan perempuan masih berpendapatan lebih rendah daripada laki-laki di semua sektor. Penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa apabila masyarakat Indonesia memberikan kompensasi berdasarkan keterampilan dan kemampuan, dan bukan berdasarkan gender, produktivitas per pekerja dapat meningkat sampai dengan 14 persen. Yang dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.
