Washington DC, November 22, 2011 – Bank Dunia hari ini menyatakan akan terus mendukung program reformasi pemerintah Indonesia yang selama 7 tahun terakhir telah berhasil meningkatkan investasi asing, memperbaiki pengelolaan anggaran publik serta mengurangi angka kemiskinan. Hari ini, dewan direktur eksekutif Bank Dunia menyetujui Pinjaman kebijakan pembangunan kedelapan (Eighth Development Policy Loan, atau DPL-8) sebesar US$ 400 juta. Pinjaman ini akan digabungkan ke anggaran negara dengan tujuan mendukung tiga prioritas reformasi: memperbaiki iklim investasi, memperbaiki pengelolaan anggaran publik, dan menugrangi angka kemiskinan.
“Pencapaian Indonesia dalam menciptakan stabilitas makroekonomi dan politik selama sepuluh tahun terakhir sungguh luar biasa. Pencapaian Indonesia dalam memajukan reformasi kelembagaan patut kita dukung terus melalui program pinjaman DPL ini,” kata Stefan Koeberle, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia. “Target-target yang hendak dicapai dengan pinjaman DPL terbaru ini sejalan dengan prioritas-prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-14. Pemerintah Indonesia akan tetap pegang kendali dalam upaya mencapai target-target ini.”
Tantangan utama Indonesia bukan lagi soal membuat kebijakan atau meningkatkan anggaran pembangunan, melainkan soal kemampuan lembaga negara dalam menerapkan kebijakan pembangunan. Tujuan mendasar dari program pinjaman DPL adalah meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi, mengelola anggaran publik, dan mengurangi angka kemiskinan. Secara lebih specifik, pinjaman DPL-8 akan mendukung langkah-langkah reformasi berikut:
Iklim Investasi – sebuah tim khusus telah dibentuk di dalam Kementerian Perdagangan untuk membuat langkah-langkah non-tarif (non tariff measures) secara transparan dan konsisten dengan perjanjian-perjanjian perdagangan internasional.Tim ini juga bertugas memastikan bahwa langkah-langkah non-tarif tersebut dapat mencapai tujuannya.
Pengelolaan anggaran publik – Panduan untuk menyusun anggaran kini mengharuskan ada pembedaan perlakuan antara temuan dasar (atau baseline) dan inisiatif baru; prosedur untuk mengajukan dan meneliti inisiatif baru, serta konsistensi antara rencana dan anggaran. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih maksimal.
Pengentasan kemiskinan – semua lembaga negara yang bertugas menjalani program anti-kemiskinan diharuskan memakai database penerima-manfaat yang sama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama antar program, membuat program-program tersebut lebih tepat sasaran, juga memaksimalkan dampak program-program tersebut.
Berikut adalah pencapaian-pencapaian utama dari reformasi yang didukung oleh DPL-8:
- Meningkatnya alur masuk investasi ke Indonesia: rasio investasi berbanding PDB meningkat mencapai 31,5% dan arus masuk Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment – FDI) mencapai USD 10 milyar di dua kwartal pertama tahun 2011 (dari 2007-09 rata-rata 27,9% dan USD 7 milyar).
- Meningkatnya jumlah importer/eksporter yang menggunakan Indonesian National Single Window (INSW): dari 3.791 di tahun 2010 menjadi 5.618 di tahun 2011.
- Peningkatan indikator kunci dari Survei Doing Business dari tahun 2011 ke 2012: waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis baru menurun dari 47 hari menjadi 45 hari dan jumlah prosedur menurun dari 9 menjadi 8.
- Peningkatan dalam Indikator Kinerja PEFA: perspektif multi-tahun dalam perencanaan fiskal, kebijakan belanja dan penganggaran meningkat dari 1,5 dari nilai tertinggi 4,0 pada tahun 2007 menjadi 2,5 dari nilai tertinggi 4,0 di tahun 2010; dan pencatatan dan manajemen neraca uang, hutang, dan garansi meningkat dari D+ di tahun 2007 menjadi B+ di tahun 2010.
- Meningkatnya jumlah kementrian / departemen Pemerintah Indonesia menerima unqualified opinions untuk laporan-laporan keuangan mereka: dari 45 di tahun 2009 menjadi 52 di tahun 2010.
- Penyerahan catatan kebijakan kunci oleh Tim Nasional untuk diskusi pembuat kebijakan untuk skenario biaya untuk asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesmas) dan usulan manajemen sistem informasi kesehatan kepada ketua Tim Nasional.
- Perluasan / peningkatan PNPM Mandiri: pada akhir 2011, program unggulan pemerintah Indonesia untuk pengentasan kemiskinan mencapai 45.000 desa, 6.623 kecamatan dan 494 kabupaten/kotamadya (meningkat dari 8.500 desa di 1.904 kecamatan di tahun 2009).
