JAKARTA, 8 November 2011 – ASEAN, Bank Dunia, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), dan United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) hari ini berkumpul dalam “Forum Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana ASEAN” dalam rangka membantu negara anggota ASEAN membangun ketahanan terhadap bencana alam. Forum tiga-hari ini juga didukung Pemerintah Indonesia, yang turut berperan dalam Program Kerja ASEAN untuk Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response Work Programme), khususnya di bidang Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana.
Forum ini dihadiri pejabat senior dari kesepuluh negara anggota ASEAN yang mewakili sektor penanggulangan bencana, asuransi dan keuangan. Forum ini menjadi kesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman, serta rekomendasi dan opsi dalam rangka mendesain strategi regional untuk Pembiayaan Risiko Bencana.
Dalam kata sambutannya, Sekretaris-Jenderal ASEAN, Dr. Surin Pitsuwan mengatakan "forum ini diselenggarakan pada momen yang sangat tepat mengingat banyaknya bencana alam yang menimpa kawasan ASEAN saat ini. Bencana banjir telah merenggut ratusan korban jiwa di Filipina, Laos, Cambodia, Vietnam, Myanmar dan Thailand. Kerugian ekonomi akibat bencana ini juga sangat besar.” Surin menambahkan, “solusi-solusi Pembiayaan Risiko Bencana perlu segera ditemukan untuk mengurangi dampak bencana. Pembiayaan Risiko Bencana patut diperhitungkan pemerintah-pemerintah ASEAN saat merancang strategi penanggulangan bencana.”
"Risiko bencana bagi penduduk miskin cenderung lebih berat karena banyak dari mereka yang bermukim di kawasan pinggiran dan berbahaya. Jika tidak ada langkah konkrit untuk perkuat ketahanan bencana, maka penduduk miskin akan menjadi semakin rentan seiring dengan laju urbanisasi,” kata Bert Hofman, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik. “Pembiayaan Risiko Bencana dapat perkuat ketahanan karena dana ini bisa membantu suatu pemerintah mengatasi situasi pasca bencana, tanpa harus mengorbankan rencana pengeluaran jangka panjang atau capaian pembangunan.”
Glenn Dolcemascolo, Ketua Unit Kemitran dan Jaringan UNISDR mengatakan, “Kementerian keuangan dan badan perencanaan sangat memahami dampak bencana alam pada perekonomian nasional dan angka pertumbuhan. Untuk mereduksi dampak bencana, kedua lembaga ini bisa mendata semua kerugian akibat bencana nasional. Jika database ini dilengkapi dengan estimasi nilai kerugian, maka suatu pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang sesuai untuk penanggulangan bencana.”
Forum ini turut mengkaji temuan-temuan yang tertuang dalam “Advancing Disaster Risk Financing and Insurance in ASEAN countries: Framework and Options for Implementation” (Mengedepankan Pembiayaan Risiko dan Asuransi Bencana di negara-negara ASEAN: kerangka kerja dan opsi-opsi untuk implementasi) -- sebuah laporan baru yang disusun oleh Bank Dunia dan GFDRR. Peserta forum juga akan membedah kasus-kasus bencana yang pernah terjadi di Indonesia, Filipina, Meksiko dan sejumlah negara lainnya. Perusahaan asuransi swasta dan reasuransi juga hadir untuk membahas opsi-opsi kemitraan pemerintah swasta (Public Private Partnership) dalam mengedepankan Pembiayaan Risiko dan Asuransi Bencana.
“Ada beberapa opsi bagi negara ASEAN untuk mengedepankan Pembiayaan Risiko dan Asuransi Bencana secara berkelanjutan dengan biaya terjangkau,” kata Olivier Mahul, Kordinator Program, Pembiayaan Risiko dan Asuransi Bencana, Bank Dunia/ GFDRR. ”Antara lain, membentuk fasilitas pendanaan bencana nasional yang dapat mencairkan dana secara cepat pasca peristiwa bencana. Opsi lainnya adalah menyediakan asuransi bencana untuk aset-aset pribadi melalui kemitraan pemerintah-swasta.”
Risiko bencana yang dihadapi negara-negara ASEAN sangat tinggi. Sejak tahun 2000, lebih dari 100 juta orang di kawasan ASEAN terkena dampak bencana alam seperti gempa bumi, banjir, topan badai dan kemarau. Tiap tahun, kawasan ASEAN diperkirakan akan menderita kerugian akibat bencana sebesar $ 4,6 milyar atau sekitar 0,2 persen dari PDB kawasan. Kawasan menjadi semakin rentan seiring dengan
laju urbanisasi, sebab semakin banyak orang yang kini bermukim di wilayah-wilayah rentan banjir atau kota-kota pantai.
Dengan latar belakang ini, membangun ketahanan fiskal telah dibidik sebagai salah satu inisiatif kunci yang perlu dikedepankan di bawah Perjanjian ASEAN untuk Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response), yang mengikat para negara anggota untuk bekerja sama dalam hal penanggulangan bencana.
Forum Pembiayaan Risiko dan Asuransi Bencana ini merupakan salah satu wujud dukungan Bank Dunia terhadap ASEAN dalam memperkuat kapasitas negara anggotanya menanggulangi bencana. Landasan dukungan ini adalah Memorandum of Cooperation yang ditandatangani Bank Dunia, Sekretariat ASEAN dan UNISDR pada 2009. Antara lain yang tertuang dalam memorandum ini adalah bantuan teknis untuk mewujudkan Perjanjian ASEAN untuk Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darura serta Kerangka Kerja Hyogo untuk Membangun Ketahanan (Hyogo Framework of Action for resilience).
GFDRR dan Bank Dunia berpengalaman dalam hal Pembiayaan Risiko dan Asuransi Bencana, sejalan dengan strateginya untuk: (1) memperkuat institusi (2) membangun ketahanan (3) menjalani program pemulihan yang bersifat berkelanjutan, dan (4) menyediakan pembiayaan risiko bencana. Terkait Pembiayaan Risiko Bencana, GFDRR dan Bank Dunia akan terus bekerja sama dengan UNISDR dan mitra-mitra lainnya guna terus mendukung ASEAN.
