Indonesia Lakukan Modernisasi Belanja dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Jakarta, Indonesia, 22 Februari 2016 – ‘Apa yang tidak bisa diukur tidak bisa dikelola’, begitu bunyi pepatah. Hal ini juga berlaku bagi keuangan sebuah negara. Berkeinginan kuat untuk memperkuat sektor infrastruktur publik, sejak April 2015 Indonesia telah meluncurkan sistem manajemen keuangan yang diharapkan bisa semakin mendorong efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Sistem ini diberi nama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan dianggap oleh penggunanya sebagai sebuah lompatan besar.

Menurut Askaloni, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, “Ini lompatan langkah maju yang mengubah sistem yang selama ini tradisional ke sistem yang lebih modern untuk masa depan”.

SPAN adalah sistem informasi dengan fungsi yang sangat banyak berdasarkan paket aplikasi lunak yang standard dan tersedia secara luas di pasar (COTS) untuk: melakukan validasi data transaksi keuangan pemerintah, mengendalikan komitmen anggaran, mendukung penerapan akuntasi berbasis akrual, serta membantu membuat laporan keuangan real-time untuk mendukung pembuatan kebijakan publik.

Presiden Jokowi mendukung inisiatif ini yang ia luncurkan di Istana Negara tahun lalu. “Sekarang kita bisa memantau aktivitas anggaran dan cash flow semua kementerian. Jangan sampai satu Rupiah pun lolos,” kata presiden, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

Sistem tersebut sekarang terhubung dengan infrastruktur teknologi informasi bank komersial yang membuat manajemen kas negara semakin modern. SPAN diharapkan tidak saja memfasilitasi penyiapan anggaran nasional yang menyatu, mengatur eksekusi anggaran, tetapi juga memberi informasi lengkap dan tepat waktu mengenai posisi keuangan pemerintah.

Perjalanan reformasi manajemen keuangan publik

Pengembangan SPAN dimulai sejak tahun 2009 melalui Government Financial Management and Revenue Administration Project dari Bank Dunia, dengan dukungan multi donor yang dibentuk Bank Dunia dengan dana dari Uni Eropa, pemerintah Kanada, Belanda, Swiss, dan Amerika Serikat. Kementerian Keuangan memerlukan lebih dari empat tahun untuk mengembangkan sistem tersebut, sehingga pada akhirnya saat ini dapat secara penuh terintegrasi dan menggantikan berbagai sistem yang dulu dibuat sendiri secara terpisah. 

Sejak melakukan uji coba pada tahun 2014, SPAN sekarang telah diterapkan di 222 lokasi termasuk 181 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, 33 Kantor Wilayah Perbendaharaan, dan delapan Direktorat di kantor pusat Perbendaharaan di seluruh Indonesia. Sejak implementasi penuh pada Februari 2015, SPAN sekarang mengelola 100% transaksi keuangan di lebih dari 24.000 satuan kerja di seluruh Indonesia.

Setelah SPAN beroperasi secara penuh, banyak capaian yang terlihat. Di sebuah konferensi internasional pada November 2015, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa, “Telah ada banyak perbaikan kualitas persiapan anggaran di kementerian dengan bantuan penyatuan anggaran (unified budget).” Ia menambahkan bahwa akan ada capaian lebih luas dalam beberapa waktu ke depan.

Peluncuran SPAN merupakan sebuah tonggak dalam manajemen keuangan publik di Indonesia, dan akan membantu Indonesia satu langkah lebih dekat dalam mencapai sasarannya untuk mengumpulkan (penerimaan) lebih banyak dan menggunakannya (belanja) dengan lebih baik.